Sabtu, 15 Agu 2020
  • Home
  • Opini
  • Dapatkah Merdeka Belajar Menjadi Solusi?

Dapatkah Merdeka Belajar Menjadi Solusi?

Amelia Agnes Simbolon Senin, 02 Maret 2020 11:35 WIB
portonews.com

Ilustrasi Mendikbud Nadiem Makarim

Oleh Amelia Agnes Simbolon
SMA RK Serdang Murni Lubukpakam
Pemenang 3 Lomba Menulis Biro Redaksi SIB Tebing Deli

Dilantiknya Nadiem Makarim menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menjadi perhatian publik. Hal ini dikarenakan latar belakangnya yang tidak sesuai dengan posisinya sebagai Mentri Pendidikan dan Kebudayaan. Sorotan miring terhadap mantan CEO Gojek ini sirna ketika belum genap dua bulan menjabat, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini sudah melakukan gebrakan dengan idenya yakni “Merdeka Belajar”.

“Merdeka Belajar” diyakini dapat memperbaiki sistem pendidikan nasional yang monoton. Pria lulusan universitas Harvard ini ingin menciptakan suasana belajar yang bahagia bagi para murid maupun para guru. Di samping itu, gagasan merdeka belajar yang dicetuskan Nadiem lahir karena banyaknya keluhan dari orang tua terhadap sistem pendidikan nasional yang berlaku. Salah satunya ialah keluhan mengenai banyaknya siswa yang dipatok nilai-nilai tertentu.

Secara keseluruhan, merdeka belajar yang diluncurkan Nadiem terdiri atas empat isu penting, yakni penggantian format ujian nasional (UN), pengembalian kewenangan ujian sekolah berstandar nasional (USBN) ke sekolah, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang hanya satu lembar, dan naiknya kuota jalur prestasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) dari sebelumnya 15% menjadi 30%.
Arah kebijakan baru penyelenggaraan USBN, kata Mendikbud, pada tahun 2020 akan diterapkan dengan ujian yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Ujian tersebut dilakukan untuk menilai kompetensi siswa yang dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian lainnya yang lebih komprehensif, seperti portofolio dan penugasan (tugas kelompok, karya tulis, dan sebagainya). “Dengan itu, guru dan sekolah lebih merdeka dalam penilaian hasil belajar siswa. Anggaran USBN sendiri dapat dialihkan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah, guna meningkatkan kualitas pembelajaran,” terang Mendikbud.

Selanjutnya, mengenai ujian UN, tahun 2020 merupakan pelaksanaan UN untuk terakhir kalinya. “Penyelenggaraan UN tahun 2021, akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter,” jelas Mendikbud.

Pelaksanaan ujian tersebut akan dilakukan oleh siswa yang berada di tengah jenjang sekolah (misalnya kelas 4, 8, 11), sehingga dapat mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Hasil ujian ini tidak digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya. “Arah kebijakan ini juga mengacu pada praktik baik pada level internasional seperti PISA dan TIMSS,” tutur Mendikbud.

Sedangkan untuk penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Kemendikbud akan menyederhanakannya dengan memangkas beberapa komponen. Dalam kebijakan baru tersebut, guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. Tiga komponen inti RPP terdiri dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. “Penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Satu halaman saja cukup,” jelas Mendikbud.

Mengenai ujian UN, tahun 2020 merupakan pelaksanaan UN untuk terakhir kalinya. “Penyelenggaraan UN tahun 2021, akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter,” jelas Mendikbud.

Tentu saja hal ini mengundang beragam tanggapan dari para pemerhati pendidikan. Khususnya pada program penggantian format ujian nasional, yang dikhawatirkan banyak sekolah yang mungkin belum siap untuk diberi kebebasan dalam membuat sistem penilaian sendiri karena minimnya fasilitas dan kualitas guru. Hal tersebut dikhawatirkan bisa memperparah ketimpangan pendidikan.

Kekhawatiran itu juga dirasakan SMA dan SMK di Kabupaten Deliserdang karena mengingat ada kurang lebih 315 sekolah SMA dan SMK di Kabupaten Deliserdang. Angka ini merupakan angka yang cukup banyak. Terlebih di Kabupaten Deliserdang masih terlihat adanya ketimpangan pendidikan baik itu karena lokasi sekolah, adanya sekolah-sekolah baru yang muncul, kurangnya sarana dan prasarana pendidikan, serta kurangnya jumlah guru di sekolah tersebut.

Namun bagaimanapun keadaannya, seperti apa yang dikatakan oleh Nadiem selaku Mentri Pendidikan dan Kebudayaan, sekolah harus mampu beradaptasi dalam sistem ini. Hal Ini menjadi "PR" bagi Dinas Pendidikan Deliserdang untuk memotivasi SMA dan SMK di Kabupaten Deliserdang agar mampu beradaptasi dengan kebijakan “Merdeka Belajar” yang ada. Selain itu, Dinas Pendidikan Deliserdang juga harus memantau setiap sekolah dalam melakukan kebijakan “Merdeka Belajar” tersebut agar tidak terjadi ketimpangan pendidikan di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Deliserdang.

Saya sebagai siswa SMA di Kabupaten Deliserdang sangat setuju dengan kebijakan “Merdeka Belajar” yang telah dibuat. Karena dengan adanya program “Merdeka Belajar” ini siswa diberi kesempatan untuk mengembangkan sikap, pengetahuan dan keterampilan secara bebas tanpa memperhatikan kepentingan-kepentingan nasional yang malah menghambat kreativitas siswa karena banyaknya target yang harus dipenuhi. Agar kebijakan “Merdeka Belajar” dapat terlaksana dengan baik, selain Dinas Pendidikan Kabupaten Deliserdang, guru juga harus turut mendukung kebijakan tersebut. Guru harus meninggalkan zona nyaman dan aman dalam mengajar, dengan mengubah metode mengajar menjadi metode yang kreatif dan inovatif yang dapat membantu meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada siswa.

Oleh sebab itu, agar kebijakan merdeka belajar ini bukan hanya slogan saja tapi dapat terwujud, mari kita bekerja sama dalam membantu mewujudkan keberhasilan kebijakan merdeka belajar.(*)


Editor: Bantors

T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments