Rabu, 12 Agu 2020

Covid-19 dan Iktikad Baik

* Burhan Sidabariba (Advokat, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara)
Jumat, 22 Mei 2020 20:25 WIB
Foto: /Dr B Sidabariba SH MH

Dr B Sidabariba SH MH

Virus Corona atau coronavirus disease 19 yang dinyatakan oleh Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization) sebagai Global Pandemic, 11 Maret 2020 lalu yang telah melanda seluruh dunia termasuk Indonesia dan memberi dampak sangat signifikan di berbagai bidang kehidupan.

Presiden RI Joko Widodo menyikapi kondisi di dalam negeri dan mengacu kepada kesimpulan dari Badan Kesehatan Dunia tersebut akhirnya menetapkan Covid-19 sebagai bencana non alam yang bersifat nasional. Kemudian pemerintah mengambil sejumlah kebijakan untuk menyesuaikan dengan situasi pandemi Covid-19, di antaranya kebijakan bekerja di rumah (work from home), imbauan tidak mudik, pembatasan sosial berskala besar, perlindungan pekerja/buruh dan kelangsungan usaha, pembebasan narapidana dan tahanan, penundaan pelaksanaan kontrak dan termasuk penundaan pembayaran cicilan/pelunasan kredit baik dari lembaga leasing, pegadaian maupun dari perbankan.

Dalam banyak hal para ahli, pengamat, dan sebagian besar masyarakat umum mengajukan pertanyaan apakah Covid-19 dapat dianggap sebagai daya paksa dan bagaimana hukum Indonesia menyikapi hal tersebut.

Amat jarang dan sedikit yang mengajukan pertanyaan dan menganggap bahwa Covid-19 dapat disikapi dengan bijak atas perjanjian yang telah ditandatangani dan disepakati bersama sehingga dapat dilaksanakan dengan iktikad baik. Itikad/Iktikad baik menurut kamus besar bahasa Indonesia mengandung arti kepercayaan, keyakinan, maksud, hasrat. Ada banyak peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada masa Covid-19 tersebut, di antaranya Keppres No.12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional yang merupakan bencana nonalam yang diakibatkan oleh Corona Virus (Covid-19).

Keputusan tersebut dimaksudkan pemerintah adalah untuk melindungi segenap bangsa dan rakyat Indonesia, hal tersebut dapat terlihat dari konsiderans "mengingat" yang Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan "Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945." Sementara pada penjelasan UU No. 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular pada penjelasan Pasal 5 ayat (1) menjelaskan 2 tujuan pokok penanggulangan wabah yaitu berusaha memperkecil angka kematian akibat wabah dengan pengobatan dan membatasi penularan dan penyebaran penyakit agar penderita tidak bertambah banyak dan wabah tidak meluas ke daerah lain.

Sementara menurut UU No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pada pasal 2 menyatakan penanggulangan bencana berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, sementara Pasal 3 ayat 1 menyatakan Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasaskan a. kemanusiaan, b. keadilan, c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, d. kesinambungan, keselarasan, keserasian, e. ketertiban dan kepastian hukum, f. kebersamaan, g. kelestarian lingkungan dan h. ilmu pengetahuan dan teknologi.

Force Majeure
Berasal dari bahasa Prancis yang berarti kekuatan yang lebih besar. Adapun dasar tindakan seseorang dalam keadaan darurat adalah merujuk pada theory lesser evils atau diterjemahkan sebagai teori peringkat pelanggaran yang lebih ringan. Eddy OS Hiariej (2020), Dalam konteks doktrin, force majeure atau overmacht atau daya paksa ada 3, yang pertama, force majeure absolut artinya seseorang melakukan atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan kekuatan mutlak di luar dirinya yang tidak dapat dihindari. Dalam kondisi ini berlakulah postulat necessitas non hebet legem yang artinya dalam keadaan terpaksa maka tak mengenal hukum.
Selanjutnya jika dirujuk pada theory of pointless punishment maka seseorang yang bertindak dalam daya paksa absolut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban apapun.

Kemudian yang kedua force majeure relatif atau daya paksa dalam arti sempit yang artinya masih terdapat kehendak bebas bagi seseorang untuk melakukan atau tak melakukan sesuatu, hal ini merujuk pada theory postulat coactus, attamen voluit yang artinya seseorang mewujudkan kehendak bebas walaupun ada daya paksa. Dan yang ketiga adalah force majeure atau keadaan darurat, artinya seseorang diberikan kebebasan untuk memilih pelanggaran aturan yang lebih tidak menimbulkan bahaya.

Itikad/iktikad baik
Iktikad baik (goeder trouw) dan kepantasan (billijkheid) dasarnya ialah kebebasan berkontrak. Apa yang sangat penting artinya dalam menetapkan akibat-akibat suatu perjanjian selanjutnya ialah ketentuan dalam Pasal 1338 ayat terakhir dan Pasal 1339 KUHPerdata; Sri Soedewi(1980), Perjanjian-Perjanjian harus dilaksanakan dengan mengindahkan iktikad baik (goeder trouw) dan kepantasan (billijkheid). Pengaturan iktikad baik di Indonesia ditemukan pada Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Pasal ini menentukan bahwa perjanjian dilaksanakan dengan iktikad baik.

Ketentuan ini memang sangat abstrak yaitu tidak ada pengertian dan tolok ukur iktikad baik dalam KUHPerdata. Oleh karena itu, perlu dicari dan ditelusuri makna dan tolok ukur iktikad baik tersebut. Prinsip iktikad baik, fair dealing, keadilan dan kepatutan adalah prinsip yang mendasar dalam dunia bisnis. Para sarjana senantiasa menekankan iktikad baik yang ideal dengan prinsip etik seperti honesty, loyalty, dan pemenuhan komitmen. Ridwan Khairandy (2008), Iktikad baik dalam hukum kontrak Romawi mengacu pada tiga bentuk perilaku para pihak dalam kontrak, yaitu 1.

Para pihak harus memegang teguh janji atau perkataannya; 2. Para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dengan tindakan yang menyesatkan terhadap salah satu pihak; 3. Para pihak mematuhi kewajibannya dan berperilaku sebagai orang terhormat dan jujur walaupun kewajiban tersebut tidak secara tegas diperjanjikan. Ismijati Jenie (2007) menyatakan, asas iktikad baik berasal dari hukum Romawi yang menyebut asas ini bonafides. Kitab Undang-undang Hukum Perdata mempergunakan istilah iktikad baik dalam dua pengertian berikut. Pertama, iktikad baik dalam pengertian arti subjektif yang disebut kejujuran. Hal itu terdapat pada Pasal 530 KUHPerdata dan seterusnya yang mengatur mengenai kedudukan berkuasa (bezit). Iktikad baik dalam arti subjektif ini merupakan sikap batin atau suatu keadaan jiwa. Pengertian kedua, yaitu iktikad baik dalam arti objektif yang dalam arti bahasa Indonesia disebut kepatutan. Hal ini dirumuskan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang berbunyi:

"Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. "Kejujuran (iktikad baik) tidak terletak pada keadaan jiwa manusia, tetapi terletak pada tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam melaksanakan janji. Jadi, kejujuran di sini bersifat dinamis atau kepatutan ini berakar pada sifat peranan hukum pada umumnya yaitu usaha untuk mengadakan keseimbangan dari berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat.

Force majeure atau upaya paksa dalam Covid-19 untuk pemenuhan hak dan kewajiban yang terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian atau kontrak di antara para pihak adalah mengacu kepada hubungan keperdataan sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata dan berlakulah asas pacta Sunt servandayang berprinsip bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak adalah berlaku sebagai Undang-undang, perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik (zij moeten te goeder trouw worden ten uitvoer gebracht) untuk jelasnya pasal tersebut berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."

Perjanjian atau kontrak yang sudah dilakukan sebelumnya dan masih berlaku pada saat terjadinya Covid-19, apabila dalam perjanjian atau kontrak tersebut mengatur tentang force majeure atau upaya paksa maka isi perjanjian yang telah disepakati bersama tersebutlah yang harus dipatuhi dan dilaksanakan, akan tetapi sebaliknya jika tidak ada diatur dalam perjanjian atau kontrak tersebut maka yang berlaku adalah pasal 1244 dan pasal 1245 KUHPerdata.

Di dalam Pasal 1244 KUHPerdata tersebut debitor harus mengganti biaya, kerugian, dan bunga bila debitor tidak dapat membuktikan bahwa perjanjian atau kontrak tersebut tidak dapat dilaksanakan atau tidak tepat waktu disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga. Sedangkan pasal 1245 KUHPerdata tidak ada penggantian biaya kerugian dan bunga bila force majeure tersebut terjadi secara kebetulan sehingga debitor terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan atau melaksanakan suatu perbuatan yang terlarang baginya.

Renegosiasi Perjanjian/Kontrak.
Upaya penyelamatan dan menyelesaikan kredit macet dapat dilakukan beberapa car menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991 dengan dua cara, yang pertama first way out yang di dalamnya terkandung tiga cara penyelesaian yaitu rescheduling (penjadwalan kembali) terhadap pembayaran utang pokok, bunga maupun biaya lainnya, reconditioning yaitu melakukan perubahan terhadap sebagian atau seluruh kondisi persyaratan kredit yang telah disepakati, restructuring (restrukturisasi) yaitu dengan cara mengubah komposisi fasilitas kredit yang telah disepakati bersama.

Yang kedua second way out, adalah upaya penyelesaian fasilitas kredit bermasalah yang dilakukan oleh bank/kreditor berupa penjualan jaminan dengan lelang eksekusi terhadap barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Yang tentunya second way out tersebut pada masa pandemi Covid-19 sebaiknya adalah menjadi pilihan paling terakhir.

Sampai dengan Mei 2020 pada minggu kedua di Indonesia diperkirakan telah terjadi PHK sebanyak ±3.500.000 pekerja/buruh yang merupakan dampak dari pandemi Covid-19 yang meliputi bidang usaha pariwisata, perhotelan, biro perjalanan, perhelatan dan resepsi perkawinan, konser musik, transportasi, property, restoran, dll yang tentunya hal tersebut menjadi beban bagi pemerintah dan rakyat Indonesia yang harus dipikirkan juga jalan keluarnya.

Misalnya surat edaran Menteri Tenaga Kerja No.M3/HK.04.III.2009 tanggal 17 Maret 2020 tentang perlindungan pekerja/buruh dan penanggulangan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19, memberikan kesempatan kepada pengusaha dan pekerja/buruh untuk melakukan renegosiasi sehubungan dengan perubahan besaran maupun cara pembayaran upah buruh/pekerja dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan buruh/pekerja.

Langkah paling bijak dalam menghadapi pandemic Covid-19 terkait dengan perjanjian atau kontrak adalah dilakukan renegosiasi di antara para pihak dalam hubungan yang setara dan seimbang yang diharapkan hasilnya adalah tidak ada kerugian pada satu pihak dengan keuntungan di pihak lain.

Hal tersebut adalah didasarkan pada rasa keadilan, lagipula penyelesaian perjanjian/kontrak tersebut bersesuaian dan dapat mengacu pada pasal 3 ayat (1) Undang-undang No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yaitu asas-asas yang terkandung di dalamnya, di antaranya asas kemanusiaan, keadilan, kesamaan kedudukan hukum, keselarasan, keserasian, ketertiban dan kepastian hukum. (f)



T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments