Jumat, 06 Des 2019
  • Home
  • Opini
  • BAWASLU GARDA TERDEPAN HADAPI KERAWANAN PEMILU

BAWASLU GARDA TERDEPAN HADAPI KERAWANAN PEMILU

Oleh Budi Setiawanto
Sabtu, 08 Februari 2014 22:36 WIB
"Dari Bawaslu Kita Selamatkan Pemilu Indonesia". Demikian motto Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengawal pelaksanaan Pemilu 2014 berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Bawaslu merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pengawasan pemilu. Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu memiliki dua tugas yakni melaksanakan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran. Dari kedua tugas tersebut, Bawaslu lebih mengedepankan pengawasan pemilu berbasis pencegahan terhadap berbagai potensi pelanggaran dalam pemilu.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bawaslu memiliki visi bagi tegaknya integritas penyelenggara, penyelenggaraan, dan hasil pemilu melalui pengawasan pemilu yang berintegritas dan berkredibilitas untuk mewujudkan pemilu yang demokratis.
Bawaslu sudah menyiapkan langkah pengawasan sistematis setelah memetakan potensi kerawanan Pemilu 2014 untuk mencegah terjadinya pelanggaran pada berbagai tahapan Pemilu, mulai dari tahapan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih, pengadaan dan distribusi logistik Pemilu, kampanye Pemilu, hingga pemungutan dan penghitungan suara.
Ada lima isu utama di dalam memetakan potensi kerawanan Pemilu. Pertama, mencegah terjadinya kecurangan Pemilu yang sistematis. Kedua, mencegah pelanggaran Pemilu yang kasuistik. Ketiga, mencegah terjadinya kegagalan tahapan penyelenggaraan Pemilu. Keempat, mencegah terjadinya manipulasi suara hasil Pemilu. Kelima, mencegah dimensi dampak sosial politik pascapemilu.
Berdasarkan dimensi masing-masing wilayah di seluruh Indonesia, Bawaslu telah memetakan potensi kerawanan Pemilu pada berbagai tahapan Pemilu. Hasil analisis dan kajian menunjukkan bahwa berbagai pelanggaran Pemilu di berbagai daerah sangat mungkin terjadi, jika tidak dilakukan upaya pencegahan dan pengawasan yang massif dari sekarang.
Bawaslu bersama jajaran pengawas Pemilu di berbagai tingkatan akan melibatkan partisipasi masyarakat di dalam melakukan pemantauan dan pengawasan secara bersama-sama.
Dari analisis dan kajian yang dilakukan Bawaslu, ditemukan 169 kabupaten-kota masuk dalam kategori sangat rawan untuk tahapan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih. Ada 51 kabupaten-kota masuk kategori rawan, dan 290 kabupaten-kota termasuk aman.
Tahapan kampanye Pemilu menjadi perhatian semua pihak. Pada tahapan ini, Bawaslu telah memetakan bahwa ada 34 kabupaten-kota yang masuk kategori sangat rawan terjadinya money politic. Ada 268 kabupaten-kota masuk kategori rawan, dan 208 kabupaten-kota masuk kategori aman.
Potensi terjadinya money politics diukur dengan menggunakan metode perbandingan antara jumlah penduduk miskin di Desil III dengan jumlah pemilih di sebuah kabupaten-kota.
Potensi kerawanan pada tahapan pengadaan dan distribusi logistik Pemilu diukur dengan menilai tingkat aksesibilitas sebuah kabupaten-kota dan aspek produksi. Namun, pada saat kajian dilakukan, KPU belum mengumumkan perusahaan pemenang tender pengadaan dan distribusi logistik Pemilu, sehingga saat ini masih menggunakan pendekatan aksesibilitas saja. Dari hasil kajian itu, ditemukan 155 kabupaten-kota masuk dalam kategori sangat rawan, 304 kabupaten-kota teridentifikasi rawan, dan hanya 97 kabupaten-kota yang dinilai aman.
Pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, potensi kerawanan yang sudah diidentifikasi Bawaslu dinilai berdasarkan dampak electoral, yaitu proporsi jumlah pemilih fiktif potensial terhadap harga kursi murni di sebuah daerah pemilihan. Harga kursi murni adalah jumlah kursi yang diperebutkan di sebuah daerah pemilihan dibagi dengan bilangan pembagi-/kota yang masuk kategori sangat rawan, 30 kabupaten/kota teridentifikasi rawan, dan 388 kabupaten/kota yang masuk kategori aman.
Dengan adanya pemetaan potensi kerawanan Pemilu, Bawaslu lebih mudah melakukan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran Pemilu. Karena Bawaslu memiliki pengawas Pemilu secara struktural hingga di tingkat desa-kelurahan, maka peta potensi kerawanan Pemilu ini juga akan disampaikan kepada pengawas Pemilu di tempat mereka bertugas masing-masing, agar langkah dan metode pengawasan mereka lebih progresif.
Soal pengawasan pemilu juga menjadi perhatian sejumlah tokoh bangsa dan pemuka agama. Mereka mendorong pengawasan Pemilu 2014 secara ketat dari berbagai kelompok masyarakat, selain juga dari Bawaslu.
Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Azyumardi Azra dalam Sarasehan Nasional yang digelar Bawaslu di Jakarta, Rabu (22/1) lalu, mengatakan pengawasan Pemilu sebaiknya melibatkan unsur-unsur masyarakat yang dapat diberdayakan untuk menciptakan Pemilu yang bersih dari politik transaksional dan berbagai kecurangan. Dalam jangka pendek, pemberdayaan unsur masyarakat, masyarakat sipil, dan LSM penting dilakukan. Meskipun kecil tetapi harus punya komitmen untuk mengkonsolidasikan demokrasi. Keberadaan praktik politik transaksional akan sulit dihapuskan di Pemilu tahun ini namun dengan menggerakkan masyarakat sipil dan organisasi kemasyarakatan berbasis agama setidaknya praktik tersebut dapat diminimalisir.
Rohaniawan Katolik Antonius Benny Susetyo yang juga Sekretaris Dewan Nasional Setara Institut mengatakan pendidikan politik menjadi cara penting agar masyarakat sipil, khususnya pemilih kelas menengah, tidak salah memilih calon wakil rakyat. Menurut dia, kita masih mempunyai harapan kalau masyarakat kelas menengah berani memilih, perubahan bisa dimulai di kelas menengah yang cukup besar jumlahnya sekitar 40 juta sampai 50 juta orang.
Pemilu 2014 menjadi momentum bagi bangsa Indonesia untuk dapat memiliki pemimpin yang berintegritas dan mampu membawa Negara menuju perubahan yang lebih baik. Oleh sebab itu, pengawasan pelaksanaan Pemilu 2014 harus diperketat, khususnya di tingkat paling bawah seperti desa-kelurahan dan kecamatan.
Bawaslu telah menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan sejumlah komisi- lembaga negara yang memiliki tugas, fungsi dan kewenangan yang sama terkait pengawasan seperti dengan Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Abdulhamid Dipopramono, Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Idy Muzzayad, Komisi Yudisial (KY), Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Azhari Razak, Komisi Kepolisian, Komisi Kejaksaan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam rakor itu terungkap adanya gugus tugas (task force) pengawasan Pemilu.
Ketika berbicara di depan peserta rakor yang berlangsung di Jakarta, Selasa (28/1), Pimpinan Bawaslu, Nasrullah mengajak komisi/lembaga negara tersebut untuk bersinergi dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu 2014 dengan cara membentuk gugus tugas. Dalam setiap penyelengaraan Pemilu, ada hak memilih dan hak dipilih yang sering terabaikan. Bahkan, terjadi politik transaksional yang mengarah pada terjadinya pelanggaran Pemilu. Karena itu, Bawaslu menciptakan pola koordinasi untuk bekerjasama dengan komisi/lembaga negara, antara lain Komnas HAM untuk mengawal demokrasi. Dengan demikian, pemilih dapat menggunakan hak pilihnya tanpa ada rasa takut.
Bawaslu juga mengajak Komnas Perempuan untuk mengawal pemilih perempuan di dalam menggunakan hak pilihnya. Begitu juga Komnas Perlindungan Anak diharapkan dapat mengawasi kampanye partai politik yang melibatkan anak-anak. Pelibatan anak-anak bahkan sampai pada iklan kampanye.
Komisi Yudisial juga melakukan pelatihan kepada hakim-hakim yang akan menangani kasus pelanggaran Pemilu.
Mantan Wakil Ketua KPU Ramlan Surbakti mengatakan tujuan pemilu itu baik. Karena itu, untuk mencapainya harus dilakukan dengan cara yang baik juga. Pemilu yang baik ditandai dengan adanya persaingan yang bebas dan adil antarpeserta pemilu. Persaingan yang bebas dan adil itu terjadi apabila semua kontestan Pemilu mendapat suara dengan cara-cara politik. Politik itu bukan cara kasar atau jual beli suara, tetapi cara dialogis.
Ramlan yang juga Guru Besar Universitas Airlangga menyebutkan, ada beberapa kondisi transaksional yang kerap terjadi dalam Pemilu. Pertama, petahana menggunakan sumber daya negara untuk kepentingan kampanye dirinya. Kedua, ketidak-patuhan peserta terhadap peraturan terkait dana kampanye. Ketiga, media massa cetak dan elektronik tidak secara obyektif dan berimbang dalam hal iklan dan pemberitaan. Keempat, semua peserta Pemilu menjelek-jelekan parpol lain tanpa dasar.
Terkait dengan penggunaan sumber daya negara, biasanya petahana atau caleg yang menjadi pejabat negara melakukan manipulasi fiskal sebelum Pemilu melalui kebijakan komposisi pengeluaran negara untuk kepentingan kampanye. Dana bansos dan dana optimalisasi ini, bisa jadi misinya adalah politik transaksional.
Dalam kontestasi Pemilu, anggaran pengeluaran parpol biasanya lebih besar dari penerimaan. Darimana anggaran diperoleh untuk menutupinya? Salah satunya berasal dari anggaran negara yang bisa saja tidak jelas pertanggungjawabannya. Dana besar yang digelontorkan oleh parpol, digunakan dalam transaksi antara calon dengan pemilih. Calon punya uang, pemilih punya suara.
"Tidak semua pemilih itu mata duitan. Jika calon yang hendak dipilih memang bagus, maka diberi uang pun pemilih tidak akan mau. Namun, yang terjadi sekarang ini, banyak calon yang tidak dikenal track record-nya. Akibatnya, pemilih cenderung lebih mau menerima uangnya," kata Ramlan.
Selain itu, ada juga transaksi yang terjadi antara sesama peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu. Peserta Pemilu yang mencari kekuasaan, tentu saja akan membeli suara calon yang tidak berpeluang.     
Taat asas
Misi Bawaslu adalah memastikan penyelenggaraan Pemilu secara taat asas dan taat aturan, memperkuat integritas pengawas pemilu, mengawal integritas penegakan hukum pemilu, meningkatkan kapasitas kelembagaan pengawas pemilu, dan mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil.
Keterlibatan masyarakat sipil dalam melakukan pengawasan tidak saja akan memperkuat kapasitas pengawasan Pemilu namun juga mendorong perluasan wilayah pengawasan. Bahkan akan memperkuat posisi pengawasan Pemilu sebagai lembaga pengawasan.
Tujuan Bawaslu yang harus dicapai adalah meningkatkan kualitas pengawasan Pemilu untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis sebagai bagian dari konsolidasi demokrasi.
Sebagai bentuk dari peningkatan pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil, Bawaslu membentuk mitra pengawas pemilu lapangan (PPL). Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu tidak mengatur keberadaan mitra PPL sehingga ada kekhawatiran jika KPU tidak memperbolehkan mitra PPL tersebut untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di dalam tempat pemungutan suara (TPS).
“Kami berharap, KPU menerima mitra PPL sebagai organ Bawaslu, layaknya PPL, sehingga ketika pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, mitra PPL diberikan hak untuk mengawasi dari dalam TPS, dan bukan di luar,” kata Ketua Bawaslu Muhammad dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR terkait Mitra PPL, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (29/1).
Menurut Muhammad, jika mitra PPL tidak diberikan hak untuk mengawasi di dalam TPS maka akan sulit jika ingin memberikan kritik atau masukan terhadap proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang diselenggarakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada 9 April 2014.
Pernyataan Ketua Bawaslu itu mendapat dukungan positif dari Komisi II DPR tentang keberadaan mitra PPL. Komisi II DPR menegaskan bahwa mitra PPL harus mengawasi di dalam TPS secara optimal pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Apalagi pada hari H Pemilu itu, banyak uang negara yang dikeluarkan untuk mendanainya.
"Saya setuju, mitra PPL harus mengawasi di dalam TPS. Jika tidak, maka uang negara yang dikeluarkan akan mubazir. Kita harus duduk bersama dengan KPU untuk membahas hal ini lebih lanjut," tutur anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN Yandri Susanto.
Hal senada diungkapkan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Taufik Hidayat. Menurut dia, keberadaan saksi parpol dan mitra PPL akan menjadi sebuah kolaborasi yang baik. Nantinya, saksi dan mitra PPL dapat bertukar informasi seputar pengawasan di TPS.
Peraturan Presiden sedang dipersiapkan oleh kementerian terkait sebagai sebagai dasar hukum bagi Menteri Keuangan untuk mencairkan anggaran tambahan bagi mitra PPL. Sebelumnya, Menteri Keuangan tidak dapat mencairkan anggaran tersebut dengan alasan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu belum mengatur tentang mitra PPL.
Mitra PPL yang akan direkrut oleh Bawaslu. Mereka yang akan direkrut diprioritaskan mahasiswa semester V dengan IPK 3,0 dari perguruan tinggi seluruh Indonesia. Selain unsur mahasiswa, Bawaslu juga akan merekrut mitra PPL dari kalangan organisasi masyarakat dan organisasi kepemudaan yang tidak berafiliasi dengan parpol. “Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) menjadi dasar hukum yang mengatur teknis terkait mitra PPL sedang disiapkan," kata Muhammad.
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Alexander Litaay meminta Bawaslu untuk memperjelas syarat dalam perekrutan mitra PPL karena dikhawatirkan, jika syarat perekrutan tidak tegas, justru mitra PPL akan ditunggangi oleh parpol atau keluarga caleg.
Berbagai upaya telah dilakukan oleh Bawaslu untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu agar lebih baik dari pemilu-pemilu sebelumnya. (Ant/f)



T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments