Kamis, 16 Jul 2020
  • Home
  • Opini
  • Kedudukan Hukum Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dihubungkan dengan Otda di Kecamatan Harian Samosir

OPINI

Kedudukan Hukum Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dihubungkan dengan Otda di Kecamatan Harian Samosir

Oleh Mangapul Mrbun SH (Mahasiswa Magister Hukum UDA Medan 2020)
Redaksisib Kamis, 20 Februari 2020 20:22 WIB
Pengakuan kedudukan hukum atas hak ulayat masyarakat hukum adat sangat penting dalam sistem penguasaan agraria masyarakat tradisional Indonesia khususnya dalam hukum formal di dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) tentang pengaturan hukum pertanahan nasional menyangkut persoalan sosial dan hukum.

Permasalahan sosial dan hukum yang dimaksud adalah perbedaan antara harapan dan kenyataan atau kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi seharusnya. Masalah ini dipandang sebagai suatu kondisi yang tidak diharapkan tentang ketidakjelasan pengakuan pengaturan kedudukan hukum atas hak ulayat masyarakat hukum adat atas penguasaan agraria di Indonesia, khususnya di Kecamatan Harian Kabupaten Samosir.

Pengakuan dan pengaturan kedudukan hukum atas hak ulayat dari masyarakat hukum adat antara “hak ulayat dengan hukum negara” tidak selaras, karena prinsip-prinsip hukum adat tentang pengelolaan agraria atas tanah ulayat dari masyarakat adat tidak diformulasikan secara optimal dalam hukum nasional.

Sepanjang sejarah Indonesia selalu menunjukkan perlakuan yang mengecewakan terhadap hak masyarakat hukum adat. Keadaan tersebut berupa pelecehan, penghargaan semu dan salah pengertian terhadap ajaran dan prinsip hukum adat. Keadaan semacam itu menurut Prof Moh Koesnoe terjadi sejak zaman kerajaan dan diteruskan oleh kekuasaan pemerintah kolonial, bahkan sampai masa kini masih terus terjadi. Sekalipun dalam kenyataan wujudnya berlainan, tetapi pada dasarnya pelecehan hak ulayat masyarakat hukum adat adalah sejenis menganggap enteng dan tidak menghormati hak ulayat masyarakat hukum adat demi kepentingan yang lebih besar dan bersifat menyeluruh.

Pada masa kolonialisme pelecehan yang terjadi tidak mau tahu terhadap arti dari ulayat menurut hukum adat, misalnya tanam paksa, kerja paksa dan landrente. Gerakan politik etis itu dilakukan tidak hanya kepentingan penjajah tetapi demi kepentingan umum dan kesejahteraan rakyat Indonesia sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan prinsip-prinsip berbagai peraturan agraria, seperti peraturan domein perklaring, domein berbood, peraturan tentang bezitsrecht dan peraturan yang lain yang mengatur hak-hak atas tanah seperti hak eigendom, hak erfacht.

Peraturan tersebut menuntut adanya pembuktian lebih pasti hak-hak atas tanah baik tanah adat maupun hak barat berdasarkan ukuran hukum barat.

Sejak kemerdekaan, UUPA No.5 Tahun 1960 telah mengakhiri kebinnekaan (keberagaman) perangkat hukum yang mengatur bidang pertanahan, yang didasarkan pada hukum adat dan mengadakan unifikasi hak-hak penguasaan atas tanah, baik hak-hak tanah maupun hak-hak jaminan atas tanah. Pembentukan UUPA dengan berdasarkan hukum adat, memberikan arti sebagai pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak ulayat.

Sampai saat ini pengaturan hak ulayat masih tersebar secara sporadis dalam berbagai peraturan dan perundang-undangan di Indonesia. Pengaturan hak ulayat dalam berbagai perundang-undangan masih sebatas pengakuan dan penghormatan hak ulayat dari masyarakat tersebut (pengakuan dengan pembatasan), yang semuanya dilakukan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak ulayat. Tetapi menjadi tidak jelas dan menimbulkan penafsiran yang tidak memadai dengan tujuannya, bahkan sering meniadakan dan merugikan hak masyarakat hukum adat.

Pengakuan secara formal diakui dalam perundang-undangan tidak pernah diimplementasikan, sehingga tetap saja tidak ada perlindungan hukum. Sehingga kalau terjadi suatu konflik baik antara pemerintah dengan masyarakat hukum adat atau antara pengusaha dengan masyarakat hukum adat, tidak ada keberpihakan dan sering meniadakan hak ulayat masyarakat hukum adat.

Pengakuan kedudukan hukum atas hak ulayat masyarakat hukum adat secara yuridis formal ditentukan di dalam UUPA No.5 Tahun 1960 pasal 3 dan 5. Pasal 3 berbunyi “dengan mengingat ketentuan pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi”. Pasal 2 ayat (4) yang berbunyi “Hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan-ketentuan pemerintah”.

Pasal 5 berbunyi: “Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pengakuan kedudukan atas hak ulayat dan hak yang serupa dari masyarakat hukum adat telah diakui secara yuridis formal dalam pasal 3 dan pasal 5 UUPA No. 5 Tahun 1960. Pengakuan yang secara tegas tersebut telah menunjukkan pengakuan atas pengurusan, penguasaan dan penggunaan hak ulayat adalah didasarkan atas hukum adat setempat.
Selanjutnya Pasal 2 ayat (4) telah mengakui eksistensi dari hak ulayat. Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) terjadinya hak milik diatur dengan Peraturan Pemerintah dan Pasal 56 yang berbunyi: Selama undang-undang mengenai hak milik tersebut dalam pasal 50 ayat (1) belum terbentuk maka yang berlaku adalah ketentuan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan lainnya mengenai hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan yang dimaksud dalam pasal 20 sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini, dan penjelasan umum (II angka 3) UUPA No. 5 Tahun 1960.

Pengakuan yang disebutkan dalam undang-undang di atas telah menempatkan posisi hak ulayat pada posisi yang lemah. Hal ini dapat dilihat dari pendapat Guru besar Ilmu Hukum Agraria Boedi Harsono yang mengatakan bahwa UUPA dalam hukum tanah nasional tidak menghapuskan hak ulayat, tetapi juga tidak akan mengaturnya. Mengatur hak ulayat dapat melanggengkan kedudukan/keberadaan hak ulayat yang bersangkutan pada hal perkembangan masyarakat ada kecenderungan hapusnya hak ulayat secara alamiah yaitu dengan menjadi kuatnya hak-hak perorangan dalam masyarakat hukum adat.

Dalam ketentuan UUD 1945 Pasal 18B telah mengakui dan menghormati kedudukan hak ulayat masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya, dan pasal 28I menyatakan: Identitas dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Sejalan dengan ketentuan dari UUPA No. 5 Tahun 1960, Pasal 3 dan Pasal 5, dan sebagai landasan konstitusional UUD 1945 pasal 33 ayat (3) dan Pasal 18B, pasal 28I setelah amandemen IV UUD 1945, tentang pengakuan dan perlindungan kedudukan hukum atas hak ulayat masyarakat adat telah berkaitan dengan Otonomi Daerah. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah No. 22 Tahun 1999, Pasal 11 ayat (2) yang menyatakan bahwa salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota adalah pertanahan. Dengan demikian daerah kabupaten/kota mempunyai kesempatan dan peluang untuk mengatur bidang pertanahan yang maksud dan tujuannya memberikan pengakuan dan perlindungan hukum atas kedudukan hak ulayat masyarakat adat. Perundang-undangan tersebut sudah dirubah dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 32 Tahun 2004.

RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan hal-hal telah diuraikan di atas dapatlah ditarik beberapa rumusan masalah atas “Kedudukan Hukum Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dihubungkan Dengan Otonomi Daerah di Kecamatan Harian Kabupaten Samosir” yang akan menjadi inti permasalahan selama ini.

Bagaimanakah kedudukan hukum hak ulayat masyarakat Adat di Kecamatan Harian Kabupaten Samosir?
Bagaimanakah Peranan Pemerintah Daerah dalam mengatur dan melindungi hak ulayat masyarakat hukum adat di Kecamatan Harian Kabupaten Samosir ?

PEMBAHASAN
Kedudukan hak ulayat masyarakat hukum adat di daerah Kabupaten Samosir, masih terjadi kesenjangan antara apa yang menjadi harapan dengan kenyataan menyangkut masyarakat hukum adat belum mendapat formulasi yang maksimal dalam hukum nasional. Peraturan-peraturan yang mengatur agraria, khususnya hak ulayat masyarakat hukum adat tidak diimplementasikan secara nyata.

Pengamatan penulis sejauh ini pengaturan dan perlindungan pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat di Kabupaten Samosir bertolak belakang dengan amanat Undang-Undang Otonomi Daerah No. 22 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan pemerintahan daerah. Maka Pemerintahan Daerah Kabupaten Samosir dalam melakukan pengaturan dan perlindungan hukum atas kedudukan hak ulayat masyarakat hukum adat masih menggunakan peraturan agraria yang bersifat sporadis. Hal ini membuat suatu preseden yang kurang bijaksana dari pemerintah daerah, apalagi mengingat Kabupaten Samosir penduduknya adalah homogen dan sudah tentu pula mempunyai budaya, tradisi dan kebiasaan-kebiasaan adat yang secara turun temurun dan salah satunya pengaturan tanah ulayat masyarakat hukum adat setempat.

Pemerintah daerah dalam hal ini harus hadir untuk mengatur, melindungi kepentingan hukum atas kedudukan hak ulayat masyarakat hukum adat yang masih relevan dengan perkembangan zaman di Kabupaten Samosir, sebagaimana amanat UUPA No. 5 Tahun 1960 dan UUD 1945 sebagaimana telah dijelaskan di atas. Maka menurut penulis, UUPA No. 5 Tahun 1960 dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusi cukup memberikan penjelasan agar pemerintah daerah khususnya Kabupaten Samosir membuat peraturan daerah tentang pertanahan (agraria) menyangkut “Kedudukan hukum hak ulayat masyarakat hukum adat” berdasarkan UU otonomi daerah. (q)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments