Sabtu, 25 Mei 2019
  • Home
  • Olahraga
  • KONI Tunggak Gaji Pegawai, Sesmenpora: Imbas Korupsi Dana Hibah

KONI Tunggak Gaji Pegawai, Sesmenpora: Imbas Korupsi Dana Hibah

admin Kamis, 16 Mei 2019 13:18 WIB
Detikcom
Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy menjalani sidang tuntutan terkait perkara suap dana hibah KONI
Jakarta (SIB) -KONI Pusat menunggak gaji pegawai selama lima bulan. Sekretaris Kemenpora Gatot S. Dewa Broto menyebut itu imbas dari kasus suap dana hibah KONI yang ditangani KPK.

Pada Senin (13/5), sebanyak 40 karyawan KONI mendatangi gedung Kemenpora di Senayan, Jakarta Pusat mengadukan tunggakan gaji selama lima bulan. Tercatat sebanyak 104 gaji pegawai yang belum dibayarkan.

Wakil Ketua KONI Pusat bidang Organisasi dan Prestasi, Suwarno, membenarkannya. Dia bilang dana untuk menggaji karyawan itu biasanya berasal dari Kemenpora, namun selama lima bulan terakhir sudah tidak cair lagi.

Gatot menyebut Kemenpora tidak wajib memberikan dana itu. Gatot juga mengaitkan dengan OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah mengendus akal-akalan antara pejabat di Kemenpora dan KONI. Dua pengurus KONI, Ending Fuad Hamidy (sekjen) dan Jhonny E. Awuy (bendahara) telah menjalani sidang tuntutan KPK. Hamidiy dituntut hukuman empat tahun penjara sedangkan Jhonny dituntut dua tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan.

Suap itu diberikan kepada pegawai Kemenpora sebagai pelicin pencairan dana dua proposal bantuan dana hibah dari Kemenpora.
Pertama, proposal Pelaksanaan Tugas Pengawasan dan Pendampingan Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional pada Asian Games 2018 dan Asian Para Games 2018. Kedua, proposal dukungan KONI Pusat dalam rangka pengawasan dan pendampingan seleksi calon atlet dan pelatih atlet berprestasi 2018.

"(OTT KPK) itu pengaruhnya besar banget. Itu berdampak karena, terus terang, tahun lalu, KONI mendapat bantuan dari Kemenpora yang paling besar itu anggaran untuk pengawasan dan pedampingan," kata Gatot, Rabu (15/5).

Gatot mengatakan, dalam anggaran pengawasan dan pendampingan tersebut dilakukan dua tahap. Tahap pertama, pada awal tahun 2018, sekitar Rp 50 miliar, sementara tahap kedua (harusnya Rp 17 miliar) saat kejadian OTT oleh KPK pada bulan Desember 2018.

"Poin yang kami maksudkan, kali ini, dana pengawasan dan pendampingan (sudah) enggak ada, sudah diputuskan Bapak Menteri (Menpora) karena memang di Perpres 95 tahun 2017 tidak ada perintah bahwa Menpora bisa menganggarkan untuk KONI. KONI hanya bantu pemerintah menyiapkan atlet. Yang hanya ada pemerintah menganggarkan langsung ke cabor dan NPC," dia menjelaskan.

"Akibatnya, KONI mungkin (yang tadinya) bisa menyisihkan anggaran yang besar untuk gaji. Nah, sekarang enggak bisa," ujarnya lagi.

"Dan yang kedua, namanya OTT, masalah hukum, tentu kami masih dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Yang kedua, di petunjuk teknisnya untuk bantuan KONI itu memang tidak boleh anggaran pengawasan dan pendampingan untuk bayar gaji," dia menjelaskan.

Meski demikian, Kemenpora membuka peluang untuk memberikan bantuan, meskipun secara struktur bukan kewajiban Kemenpora untuk menalangi. Apalagi, KONI adalah NGO (Non-governmental Organization).

"Kami akan bantu tapi minimalis seperti kegiatan event atau Munas dan lainnya. Menyisirnya dari deputi IV karena selama ini sebetulnya kami memberi bantuan minimalis, kebutuhan paling pokok saja," katanya.

Kenapa Kemenpora yang Disalahkan?
Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora), Gatot S. Dewa Broto, heran disebut sebagai biang tunggakan gaji karyawan KONI Pusat. Gatot bilang tudingan itu salah alamat.

KONI mengakui menunggak gaji hampir seluruh karyawannya. Mereka menyebut persoalan itu muncul setelah Kemenpora belum mengucurkan dananya kepada KONI.

Gatot menyebut salah besar jika KONI mengandalkan anggaran dari Kemenpora untuk menggaji pegawainya. Sebab, tujuan awal Kemenpora memberi bantuan dana untuk membantu kegiatan-kegiatan KONI.

"Salah itu jawabannya. Memangnya mereka pegawai kami," kata Gatot, Rabu (15/5), ketika dikonfirmasi soal dana tersebut.

Gatot mengakui jika sebelumnya Kemenpora memang sempat ada kucuran anggaran kepada KONI yang dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama sekitar Rp 50 miliar, tahap kedua harusnya Rp 17 miliar tapi saat itu terjadi OTT oleh KPK. Tapi itu bukan untuk menggaji karyawan KONI melainkan dana pengawasan dan pedampingan. Tapi tahun ini dana pengawasan dan pendampingan sudah tidak diberlakukan lagi.

Gatot mengingatkan KONI memiliki dasar untuk mencari dana dari sumber lain di luar Kemenpora. Itu tertuang dalam pasal di Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) tentang sumber keuangan organisasi yang tidak hanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah, tapi dari iuran anggota, sumbangan-sumbangan lain yang tidak mengikat, dan usaha-usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan AD/ART dan perundang-undangan pemerintah yang berlaku.
"Pertanyaan saya kenapa ada pasal 38 di AD/ART KONI. Diubah dong," katanya.

"Jangan dong, mereka itu bukan pegawai Kemenpora. Kami salah kalau ada anggaran kami yang dipakai untuk gaji KONI. Salah," dia mempertegas.

"Tolong jangan ibaratnya jangan dibantu tapi buat masalah atau membebani yang bantu," dia menambahkan.

"Selama ini kami memberi bantuan untuk fasilitasi kegiatan, misalnya ada event, ada Munas. Nah, karena kami sedang dalam pemeriksaan BPK, lalu OTT, kami jadi sangat hati-hati," ujar dia. (detiksport/h)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments