Jumat, 18 Okt 2019
  • Home
  • Medan Sekitarnya
  • Wujudkan Birokrasi Bersih, Kepala Daerah di Sumut Tandatangani Zona Integritas-II

Wujudkan Birokrasi Bersih, Kepala Daerah di Sumut Tandatangani Zona Integritas-II

* Wakil Ketua KPK Menilai Pencanangan Itu Langkah Berani
Selasa, 12 Mei 2015 10:58 WIB
SIB/Dok
Disaksikan Gubsu H Gatot Pujo Nugroho ST MSi, seluruh pimpinan SKPD Pemprovsu menandatangani zona integritas wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di Aula Martabe Kantor Gubsu Jalan Diponegoro No. 30 Medan, Seni
Medan (SIB)- Kepala daerah terdiri dari bupati dan wali kota di Sumut beserta pimpinan SKPD Pemprovsu melakukan penandatanganan Zona Integritas untuk Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Aula Martabe Kantor Gubsu Jalan Diponegoro No. 30 Medan, Senin (10/5).

Penandatanganan pencanangan dan pembangunan Zona Integritas di Provinsi Sumatera Utara ini, selain disaksikan Gubsu H Gatot Pujo Nugroho ST MSi, juga disaksikan Wakil Ketua KPK Zulkarnain, Staff Ahli Bidang Komunikasi Strategis dan Hubungan Kelembagaan Kementerian PAN dan RB Hendro Witjaksono dan anggota Ombudsman RI Petrus Beda Peduli.

Hadir juga Wagubsu HT Erry Nuradi, Plh Sekdaprovsu Hj R Sabrina mewakili unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provsu serta seluruh asisten, staff ahli Gubsu, pimpinan SKPD Pemprovsu.

Gubsu dalam kesempatan itu menyampaikan, pencanangan Zona Integritas yang kedua di Sumut ini adalah sebagai langkah dan momentum untuk meneguhkan kembali semangat dan komitmen seluruh jajaran instansi pemerintah, mewujudkan reformasi birokrasi menuju birokrasi yang bersih dan anti korupsi.

Untuk mempercepat keberhasilan reformasi birokrasi, lanjut Gubsu, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden No. 81 tahun 2010, tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi RI No. 20 tahun 2010, tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014, menetapkan delapan area perubahan sebagai tujuan dari pelaksanaan reformasi birokrasi.

"Dengan adanya Grand Design Reformasi Birokrasi ini, maka pelaksanaan reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan harus mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut," ujarnya.

Melalui pencanangan Zona Integritas ini, Gubsu tak lupa mengimbau seluruh bupati dan wali kota serta PNS di lingkungan Pemprovsu agar meningkatkan kesadaran hidup sederhana.

Karena, lanjutnya, dengan pola hidup sederhana praktek tindak pidana korupsi yang selama ini menjadi momok bisa diminimalisir. "Dengan kesederhanaan siapapun tidak lagi memiliki hasrat berlebih untuk mendapatkan kekayaan dengan segala cara, salah satunya dengan korupsi," pintanya.
Pada kesempatan itu, Wakil Ketua KPK Zulkarnain menilai pencanangan ini sebagai langkah berani para bupati/wali kota di tengah masih maraknya korupsi,  atau keengganan sebagian orang  untuk menjauhkan diri dari praktek-praktek korupsi.

KPK berharap, pemberantasan korupsi ke depan terus menjadi komitmen dengan memulai  langkah bersama semua jajaran di kabupaten/kota mulai dari pimpinan tertinggi sampai unit terkecil dan individu.

Staff Ahli Bidang Komstra dan Hubungan Kelembagaan Kemenpan dan RB, Hendro Wijaksono menyampaikan pelaksanaan reformasi birokrasi di seluruh lembaga, tentunya mempunyai kecepatan dan gaya yang berbeda-beda. "Makanya upaya pencanangan dari beberapa kabupaten/kota merupakan sebuah penguatan dan komitmen dari kita semua, bersama-sama membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel," katanya.

Tentu, lanjut dia, dalam melaksanakan itu semua banyak dijumpai kendala, kesulitan dan hambatan. Akan tetapi, dia menyakinkan bahwa semua itu adalah sesuatu baik untuk menuju suatu tata kelola pemerintahan yang baik. (A14/q)

T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments