Kamis, 22 Agu 2019
  • Home
  • Medan Sekitarnya
  • Warga Medan Tuntungan Keluhkan Pelayanan Pasien BPJS Hingga Jalan Rusak dan LPJU

Warga Medan Tuntungan Keluhkan Pelayanan Pasien BPJS Hingga Jalan Rusak dan LPJU

admin Senin, 11 Februari 2019 11:13 WIB
SIB/Desra Gurusinga
JELASKAN : Anggota DPRD Medan Drs Daniel Pinem menjelaskan tentang penanganan pemerintah terhadap keluhan warga, Sabtu (9/2) saat melaksanakan Reses I TA 2019 di Jalan Bendungan Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan.
Medan (SIB) -Pasien BPJS yang berobat ke sejumlah rumah sakit (RS) di Medan merasa diperlakukan kurang baik. Bahkan proses perobatan yang dialami pasien BPJS dikeluhkan cukup rumit. Untuk itu pelayanan terhadap pasien BPJS diharapkan diperbaiki dan diperlakukan dengan baik.

Harapan itu disampaikan warga kepada anggota DPRD Medan Drs Daniel Pinem saat menggelar Reses I TA 2019 di Jalan Bendungan Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan, Sabtu (9/2). Reses itu dihadiri Camat Medan Tuntungan Gelora Ginting, Lurah Wandro Malau, Dinas PKP2R diwakili Dian Dewi, Dinas PU diwakili Hendro, Dinas Sosial diwakili Rosdiana dan Dedi Irwanto Pardede, Dinas Kebersihan dan Pertamanan diwakili Samsori Pohan serta dihadiri para Kepling dan ratusan warga.

Warga Gang Swadaya I, Kenedy Kaban dalam kesempatan itu mengeluhkan tidak adanya drainase serta saluran air bersih di lingkungannya. Mengenai birokrasi pengurusan KTP, KK, bantuan pemerintah terkait sertifikat tanah dan lainnya juga dikeluhkan. "Masak blanko KTP terus tidak ada," ujarnya.

Kepala Lingkungan (Kepling) 1, Ridwanta Peranginangin dalam kesempatan itu mengatakan, baru-baru ini sudah mengusulkan beberapa program melalui Musrenbang. Di antaranya, masalah infrastruktur jalan dan drainase yang sudah tidak ada perbaikan. Begitu juga masalah lampu penerangan jalan umum (LPJU) yang tidak ada. "Kami berharap, semua keluhan warga ini bisa ditampung dan segera direalisasikan," sebutnya.

Hal senada disampaikan Almin Tarigan, warga Jalan Jamin Ginting Gang Bendungan itu mengeluhkan sejak beberapa tahun belakangan infrastruktur yang ada hanya dilakukan perbaikan namun tidak tuntas.

Warga lainnya, Fauziah Nur br Tarigan dalam kesempatan itu mengeluhkan tidak adanya aliran drainase. "Paritnya tak ada. Sudah lapor ke kantor lurah dan camat namun tidak ada tanggapan sampai hari ini," ucap Fauziah.

Selain masalah yang sudah disebutkan warga, Antoni Rasita Ginting, warga Bendungan 2 mengeluhkan jalan umum di daerahnya perlu diaspal karena selama ini kondisinya rusak.

Menjawab berbagai keluhan dan aspirasi itu, Daniel Pinem mengatakan persoalan seperti ini sudah lama terjadi dan tetap menjadi masalah karena tidak ada realisasi dari Pemko Medan. Kalau dikumpulkan, semua warga mengeluhkan masalah jalan, drainase dan LPJU.

"Kami hadir sebagai wakil rakyat yang bertugas mencari dan menampung aspirasi warga. Kepling sudah tahu mekanisme, kalau rencana sudah dimasukkan melalui e-planning dan sudah termuat di dalamnya, pasti dikerjakan. Yang ditampung hari ini, tidaklah segera direalisasikan. Namun untuk hal kecil yang sifatnya perbaikan, bisa segera dilaksanakan," ujar Wakil Ketua PDI Perjuangan Kota Medan ini.

Terkait masalah drainase dan LPJU, Pinem menyebutkan pihaknya bersama dinas terkait usai reses ini segera melakukan cek lapangan agar dicari solusinya.

Masalah pelayanan publik terkait pengurusan KTP memang tidak semuanya terlayani karena blanko KTP kurang. "Kalau Pemko Medan meminta kebutuhan blanko 20 ribu, yang dikirim hanya 5 ribu. Akibatnya tidak semua warga Medan terlayani," ujar Anggota Komisi D DPRD Medan ini.

Namun, Daniel meminta dalam pembahasan anggaran di Dinas PU Medan, Jalan Bendungan diberi prioritas pembangunan karena sudah sering diusulkan. Untuk 2019, paling tidak Dinas PU melakukan patching terhadap jalan-jalan yang rusak.

Mengenai pelayanan terhadap pasien BPJS terutama Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang kurang prima, pihaknya akan menegur Dinas Kesehatan dan RS nakal agar pelayanan pasien BPJS Kesehatan diperbaiki.

Dalam kesempatan itu pihak Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKP2R) Kota Medan menerangkan tentang program bedah rumah untuk warga. Program bedah rumah tidak layak huni ini memiliki syarat rumah sendiri, semi permanen, ada alas haknya dan dianggap layak untuk dibedah.

Dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Syamsuri mengatakan pihaknya akan segera mengecek LPJU yang rusak. Namun untuk pasang baru, harus dikordinasikan dengan dinas terkait.

Dari Dinsos, Rosdiana Br Siringoringo dan Dedi Pardede memberi informasi, dulu kalau ada masyarakat opname 3x24 jam bisa urus SKTM dan mulai Januari 2019, tidak bisa lagi. Begitu juga dengan BPJS, seluruh keluarga harus dalam kelas yang sama, tidak boleh ada yang kelas 1 dan kelas 3. Perwakilan Dinsos itu juga menerangkan bahwa bantuan pemerintah pusat untuk Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki 3 komponen yaitu kesehatan, pendidikan dan Lansia serta disabilitas berat.

Usai reses, Daniel Pinem beserta beberapa dinas langsung turun ke lapangan guna mengecek drainase, jalan dan LPJU yang ada di kawasan Jalan Bendungan dan Swadaya. (A13/f)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments