Jumat, 18 Okt 2019

Jelang Pesta Demokrasi RI Tahun 2019

Walaupun Ada Perbedaan, NKRI Harus Tetap Utuh

Selasa, 13 November 2018 16:09 WIB
Medan (SIB)- Pemilihan Umum (Pemilu) serentak yang akan dilakukan di tahun 2019 yaitu pemilihan presiden, pemilihan legislatif (Pileg) tingkat II, I dan pusat dan DPD RI, perlu dicermati seluruh rakyat Indonesia. Dengan 5 kertas suara yang akan dicoblos, tentu saja hal itu berpotensi tidak maksimal.
Pemilu yang akan digelar April tahun depan, ada kecenderungan perlakuan negatif yang oknum-oknum membuat bangsa ini bermasalah. Berikut ini hasil wawancara wartawan SIB terhadap sejumlah tokoh, akademisi dan lainnya terkait pandangan mereka menjelang Pemilu mendatang.
Harus Mampu Menganalisa

Tokoh pemuda Gelmok Samosir mengatakan, Pileg dan Pilpres adalah amanat konstitusi 5 tahunan, di mana rakyat mempergunakan kedaulatannya atau hak konstitusinya dalam sebuah pesta demokrasi di NKRI ini.

Tentunya pesta demokrasi ini merupakan hajatan politik yang sangat penting dalam menentukan arah kemajuan negara dan kemakmuran rakyat. Dalam hal ini semua elemen harus penuh dengan kegembiran. Harus bebas dari intimidasi, politik SARA dan politik kotor lainnya.

Setiap konstentan/calon pada Pileg dan Pilpres, saling menampilkan gagasan yang berilian untuk membangun negeri ini. Para calon menyampaikan ide-ide cemerlang terhadap persoalan atau tantangan yang dihadapi negeri dalam kepentingan nasional dan globalisasi. 

Sementara itu, rakyat sebagai eksekutor suara harus mampu menganalisa gagasan, ide-ide, visi-misi kontestan Pemilu 2019 secara tajam. Memilih yang terbaik, kredibel dan teruji tanpa unsur lain dibaliknya. Di atas itu semua ada hal yang sangat penting yaitu keamanan dan kedamaian. 

Pesta demokrasi harus disyukuri dan dimaknai sebagai kesempatan untuk  berbuat yang terbaik untuk NKRI. Semua pihak harus menghormati setiap hak politik orang lain. Menghindari perbuatan provokasi, intimidasi dan berita hoax. Dalam politik, yang sangat penting adalah sportivitas siap kalah dan menang dengan terhormat. 

Begitu juga dengan penyelenggara Pemilu harus betul-betul independen dan transparan dalam setiap tahapan, untuk menghindari persepsi atau kecurigaan yang dapat menimbulkan kegaduhan. Semua elemen bangsa, terutama generasi muda harus mengawal demokrasi agar berjalan dengan baik, berkualitas dan penuh kegembiran. "Harapan kita semua, NKRI aman dan damai. Indonesia harus tampil sebagai ikon demokrasi kelas dunia," pungkasnya.

Pemilu 2019 beda dengan 2014
Ketua DPD PDIP Sumut Japorman Saragih dan Ketua Harian DPD Golkar Sumut HA Yasyir Ridho Loebis, Kamis (8/11) mengatakan, Pemilu tahun 2019 berbeda dengan sebelumnya.  Di tahun 2014, Pileg tidak bersamaan dengan Pilpres. Sedangkan di 2019, Pileg dan Pilpres dilaksanakan secara bersamaan. Oleh karena itu, para kader dan Caleg Parpol kerja keras menyosialisasikan diri, 5 surat suara serta Capres yang diusung.

Kelima surat suara itu adalah presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Japorman mengatakan, pihaknya menyerap aspirasi yang berkembang dari masyarakat untuk diperjuangkan. Demikian juga untuk memenangkan Pileg dan Pilpres di Sumut. "Kita konsolidasi hingga tingkat desa dan pembekalan Caleg dari PDIP. Target 60 persen Pilpres menang di Sumut. Target Pileg di atas 20 kursi," katanya.

Terkait 5 surat suara, pihaknya sebagai Parpol ikut menyosialisasikannya kepada masyarakat melalui kader dan para Caleg. "Diharapkan pelaksanaan Pemilu 2019 berjalan dengan lancar. Kita minta semua masyarakat agar menggunakan hak suaranya," harapnya.

Terpisah, HA Yasyir Ridho Loebis mengatakan Pemilu nantinya sudah pasti mempengaruhi para pemilih. Dalam hal ini kader dan Caleg juga menyosialisasikan kepada masyarakat agar mengetahui apa saja 5 surat suara tersebut.

Tiga bulan ini, pihaknya telah melaksanakan kerja-kerja politik seperti membentuk kelompok kader partai Golkar (Pokar) di 12 Dapil Sumut dan Rapimda kabupaten/kota. Tentunya kegiatan itu menjadi penguatan untuk meningkatkan suara Golkar pada Pileg dan Pilpres.

"Harapan ke depan, Tuhan beserta kita. Sebelum melakukan pekerjaan, lebih dahulu kita berdoa agar Partai Golkar sebagai partai besar di Sumut. Saya dan kader yakin Partai Golkar tetap menjadi partai terbesar," harapnya.  

Tolak Hoax
Sekretaris DPD Gerindra Sumut Robert Lumbantobing kepada SIB, Kamis (8/11) mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menolak hoax dan ujaran kebencian di masa kampanye Pemilu 2019 yang sedang bergulir ini.

Menurutnya, penolakan terhadap hoax dan ujaran kebencian adalah bagian untuk tercapainya rajutan keberagaman agar tercipta NKRI yang utuh di tengah-tengah pesta demokrasi saat ini.

"Mari kita bersama-sama menolak hoax dan ujaran kebencian. Apalagi pada saat sekarang. Seharusnya ide-ide dan adu gagasan yang ditampilkan demi terciptanya kemajuan NKRI," ucapnya.

Caleg DPRD Sumut pada Dapil  Sumut 9 ini juga mengajak para kawula muda untuk berperan membangun bangsa. Menurutnya selama ini para kawula muda hanya sebatas sebagai penonton dan jarang ada yang ikut terjun berpolitik.

"Kita di Gerindra membuka selebar-lebarnya peluang bagi generasi muda untuk bergabung bersama kita membangun bangsa. Gerindra sudah membuktikan bahwa generasi milenial mempunyai peran penting membangun dan meneruskan cita-cita pendiri bangsa. Seperti yang dilakukan Cawapres Sandiaga Uno. Selain muda, Sandiaga adalah sosok pebisnis yang bertekad memberi perhatiannya kepada masyarakat dan negara," tegasnya.

Sementara penanggung jawab WCC Sinceritas PESADA Dina Lumbantobing mengatakan, suasana dan situasi tahun politik saat ini kurang menggairahkan secara politik. Ia menilai hal tersebut cenderung buruk karena pendidikan politik tidak jalan dan media sosial sering menjadi acuan umum tanpa seleksi apalagi analisis politik.

Untuk itu ia berharap seluruh stakeholder baik KPU, Bawaslu, maupun Parpol untuk benar-benar memonitor dan terus mendidik rakyat.

"Rakyat harus terus kritis, jangan terikut isu, Medsos, tapi cek track record (cek rekam jejak) semua calon dan Parpol. Secara khusus, bagi perempuan harus lebih jeli dalam memilih Parpol, serta calon perempuan agar lebih peka kepada kepentingan perempuan, hak-hak perempuan dan kelompok minoritas," tegasnya.

Dosen Ilmu Filsafat dan PPKn USU Roy Fachraby Ginting SH MKn di Kampus USU mengatakan, keutuhan bangsa sangat terancam dengan berita bohong atau hoax dan ujaran kebencian menjelang pesta demokrasi Pilpres dan legislatif tahun 2019. Hal ini semakin marak dan membesar dari waktu ke waktu.

Bila tidak segera diantisipasi maka dapat membawa keprihatinan yang mendalam dan dampaknya dapat menimbulkan benih-benih permusuhan yang membawa perpecahan bangsa serta terancamnya keutuhan NKRI, ujarnya.

Roy Fachraby berharap kepada segenap anak bangsa untuk mengubah hubungan antar sesama yang mengandung pertentangan tersebut menjadi hubungan yang bersifat ideologis, dengan cenderung memusyawarahkan perbedaan pandangan politik dengan penuh rasa persaudaraan, demi keutuhan dan kemajuan bangsa Indonesia ke depan.

Akademisi USU yang terkenal kritis ini meminta agar perbedaan pandangan politik tidak memutuskan silaturahmi kebangsaan dan semakin menyadari bahwa demokrasi adalah cara beradab dalam memilih pemimpin, sehingga seluruh komponen bangsa perlu membudayakan demokrasi yang berkeadaban serta menjunjung tinggi nilai dan moral yang baik dalam melaksanakan kedaulatan rakyat.

Bangsa Indonesia yang majemuk tentu akan menimbulkan penonjolan identitas kelompok dalam berpolitik dan hal itu wajar sepanjang tidak menghina kelompok lain dan tidak menimbulkan sektarianisme politik ekstrim serta melecehkan dan menghina kelompok lain.  Seharusnya semua elemen meletakkan perjuangan politik demi kepentingan bangsa dan negara secara bersama-sama.

Dalam mengamalkan demokrasi Indonesia yang ber-Pancasila, masyarakat harus tetap dapat menampilkan aspirasi dan semangat berlomba dalam kebaikan dan keadaban. "Terlalu mahal harga yang harus dibayar bangsa kita, jika demokrasi membawa tragedi dan perpecahan sesama anak bangsa. Apalagi sudah mengarah ingin mengganti dasar negara dan ideologi Pancasila dengan cita-cita ingin membubarkan NKRI demi kepentingan sesaat," ujar Ginting prihatin.

Negara harus hadir dan aparat kepolisian harus mengantisipasi gerakan kaum radikal yang justru membawa isu suku, golongan, agama dan ras dalam kencah perpolitikan bangsa kita.

Gerakan mereka mudah dibaca karena selalu membangun permusuhan dan membenturkan antar agama dengan isu-isu yang tidak benar dan menyebarkan berita bohong serta ujaran kebencian, katanya.

"Kita harus bisa mencontoh Arab Saudi yang begitu tegas dalam menghempang gerakan kaum radikal dan kaum yang ingin mengacaukan negara. Kita tentu tidak ingin seperti Suriah yang hancur karena perang saudara akibat pertentangan ideologi itu dan itulah yang terus harus kita antisipasi," ujarnya. (A13/A12/A17/A14/A21/A01/h)



T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments