Sabtu, 08 Agu 2020

Wakil Ketua DPRD Medan Bahrumsyah: Tidak Perlu Pansus IMB

Minggu, 05 Juli 2020 11:38 WIB
gatra.com

Wakil Ketua DPRD Medan Bahrumsyah

Medan (SIB)
Wakil Ketua DPRD Medan HT Bahrumsyah menganggap pembentukan Pansus IMB tidak perlu, mengingat pengawasan terkait Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) memang sudah melekat dan menjadi tanggungjawab Komisi IV DPRD Medan.

"Jadi usulan dibentuknya Pansus IMB tidak perlu. Sebab, sudah tugas mereka (Komisi IV) melakukan pengawasan terhadap bangunan bermasalah. Kecuali persoalan IMB itu sudah menjadi persoalan yang sangat besar," kata Bahrumsyah di ruang kerjanya, Selasa (30/6).

Lagipula, kata politisi PAN ini, jika disebut banyak bangunan di berbagai lokasi bermasalah, maka dia meminta kepada alat kelengkapan dewan sesuai tata tertib agar melaporkan kepada pimpinan dewan setelah melaksanakan kunjungan kerja atau hasil dari RDP.

"Kami minta dokumen dari Komisi IV yang melakukan RDP atau kunjungan kerja, namun tidak ada pernah masuk ke pimpinan hasil rapat maupun kunjungan kerja mereka itu," katanya.

Apabila dalam kunker maupun RDP terdapat ribuan kasus IMB setiap bulannya, lalu didokumentasi, diserahkan kepada pimpinan. Jika Komisi IV tidak sanggup melakukan persoalan tersebut barulah perlu dibentuk Pansus. Lagipula, inisiasi dibentuknya pansus harus lintas komisi bukan komisi yang bersangkutan menginisiasi.

Sementara itu, pengamat anggaran Sumut, Elvenda Ananda mengatakan, DPRD punya hak membentuk Pansus apabila ada sesuatu permasalahan hendak diperdalam penelusurannya, termasuk Pansus IMB yang hendak diinisiasi, karena dugaan adanya kebocoran sektor penerimaan retribusi IMB yang selama ini lebih rendah dari potensi sesungguhnya patut direspon positif.

“Sebab tanpa Pansus, DPRD hanya bisa menduga-duga tanpa tahu praktik sesungguhnya seperti apa. Dengan Pansus ada keleluasaan dalam menelusuri persoalan IMB ini. Banyak persoalan yang terjadi mulai penyalahgunaan fungsi izin bangunan dengan bangunan sesungguhnya. Banyak izin bangunan tidak sesuai dengan kondisi dilapangan. Banyak bangunan yang melanggar ketentuan,” ungkapnya.

Lanjut dia, untuk membuktikan semua ini butuh kerja-kerja yang fokus dan terlegitimasi secara alat dan fungsi dewan. Jangan sampai dewan bekerja tanpa ada alat kelengkapan yang jelas serta dukungan politik kelembagaan.

Oleh karena itu, dia sangat menyayangkan kalau Ketua DPRD Medan dan pimpinan dewan lainnya tidak merespon ini bagian dari akuntabilitas publik serta transparansi. Karena kalau sampai ada penolakan dari Ketua DPRD Medan tentunya Hasyim SE selaku Ketua DPRD dan pimpinan DPRD Medan lainnya harus menjelaskan alasan sesungguhnya kenapa tidak setuju.

“Jangan sampai publik curiga ada apa dengan Ketua DPRD Medan sehingga menolak pembentukan pansus. Kalaupun ada alasan, tentunya harus disampaikan ke publik agar masyarakat paham alasannya. Sebab, publik bisa merasakan ada sesuatu dibalik penolakan tersebut. Untuk itu publik perlu mendorong Ketua DPRD Medan terbuka kepada publik alasan sesungguhnya,” ucapnya.

Menurut Elvenda, sebagai ruang demokrasi yang lebih terbuka, tentunya Hasyim sebagai Ketua DPRD memahami bahwa diapun duduk berdasarkan proses demokrasi. Hendaknya sebagai ketua dewan dia menghargai proses itu.

“Justru kita dorong dia (Hasyim) terbuka dan memberikan alasan yang rasional. Kalau tidak, bisa saja dugaan orang menjadi liar dan menduga hal-hal yang negatif terhadap dirinya. PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu agar mengingatkan Hasyim sebagai kader agar menjalankan fungsinya dengan baik untuk kemaslahatan rakyat Kota Medan,” ungkapnya. (M10/p)

T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments