Kamis, 24 Sep 2020

Tiga Provinsi di Indonesia Belum Sahkan RTRW Termasuk Sumut

* RTRW Harus Jadi Panduan Pembangunan Daerah
Sabtu, 26 September 2015 14:40 WIB
Medan (SIB)- Seyogianya, pembangunan yang terimplementasi di satu wilayah haruslah mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sayangnya, diduga akibat lemahnya kemampuan pemerintah untuk melaksanakannya, kerap RTRW dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) hanya menjadi seonggok dokumen. Pembangunan yang terjadi khususnya di Sumatera Utara masih berkiblat kepada kepentingan pengusaha atau investor. Tidak sedikit perubahan peruntukan lahan justru tidak mengacu kepada rencana tata ruang.

Hal itu terungkap dalam Sumut Discussion Club (SDC) yang diselenggarakan RE Foundation bekerjasama dengan Universitas Prima Indonesia dan RS Royal Prima di lantai V RS Royal Prima, Jl Ayahanda Medan, Rabu (24/9).

Menurut Sukaria Sinulingga, persoalannya sangat kompleks. “Saya sangat prihatin, kalau dokumen-dokumen itu hanya sebatas seonggok dokumen. Investor lebih menentukan arah pembangunan karena pemerintah sangat lemah,” ujarnya dalam diskusi yang dipandu moderator Dr RE Nainggolan MM yang juga pendiri RE Foundation tersebut.

Sudah saatnya, kata Sukaria, pembangunan mengacu kepada tata ruang. Tata ruang juga sangat berkaitan dengan tingkat inflasi, karena berkaitan dengan biaya produksi. Seperti dikatakan Tim Survei Bank Indonesia Perwakilan Sumut Fransiska, infrasturktur itu harus diperhatikan, karena sangat berhubungan dengan biaya produksi.

Dalam konteks pembangunan kawasan strategis Medan-Binjai-Deliserdang-Karo (Mebidangro) misalnya, domain penyusunan tata ruang harus dipengng pemerintah. Selama ini, banyak perubahan peruntukan ruang justru mereduksi nilainya menurut Riadil Akhir.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Drs Arsyad Lubis MM mengatakan, semua implementasi pembangunan dilaksanakan di atas tata ruang. Namun perencanaan wilayah harus dilihat secara holistic.

Hingga saat ini revisi RTRW Provinsi Sumut tidak kunjung disahkan menjadi Peraturan Daerah karena tiga kabupaten yaitu Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, dan Toba Samosir tidak menandatanganinya. Mereka menolak amanah SK Menhut No 579 tahun 2014 sebagai revisi SK Menhut No 44/2005. Tapanuli Utara meminta agar jumlah luas lahan untuk hutan hanya 34 persen (dalam SK Menhut 57% kawasan hutan), demikian halnya dengan Toba Samosir dan Humbanghasundutan sama sekali belum berterima isi yang tertuang dalam SK Menhut tersebut.

SK no 579 tahun 2014 menetapkan kawasan hutan di Sumut mencapai 3,05 juta hektar. Berdasarkan fungsinya, SK menetapkan kawasan suaka alam 427.008 hektar, kawasan hutan lindung 1,2 juta hektar, hutan produksi terbatas 641.769 hektar, hutan produksi 704.452 hektar dan hutan produksi yang dapat dikonversi yakni 75.684 hektar.

“SK Menhut 579 bukan harga mati, namun jika memang sudah ada pemukiman akan diakomodir dan akan merubah batas,” kata Kabid Inventarisasi Penataan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumut Efendi Pane.

Dari 33 kabupaten dan kota di Sumut, baru 17 yang sudah memiliki Perda RTRW, 4 sudah diterbitkan SK Evaluasi Gubernur, 1 proses penerbitan SK Evaluasi Gubernur, 4 proses evaluasi Ranperda, 7 belum menyerahkan Ranperda RTRW untuk dievaluasi Gubernur, yaitu Tobasa, Samosir, Padanglawas, Labuhanbatu Selatan, Tapanuli Selatan, Karo dan Deliserdang. Sumut menjadi salah satu dari tiga provinsi yang belum memiliki Perda RTRW di Indonesia. Padahal, Sumut saat ini memiliki rencana pembangunan infrastruktur strategis.

Untuk itu, percepatan penetapan RTRW di Sumut sangat penting sebagaimana dikatakan Dr Polin Pospos. Pemerintah kabupaten/kota mestinya memahami bahwa tata ruang harus menjadi acuan dalam pembangunan. “Visi masing-masing bupati berbeda, semua jangka pendek, pendidikan pre, kesehatan pre. Sehingga pembangunan yang dilakukan tidak berkelanjutan,” kata Drs Kasim Sio MSi yang diamini Prof Bachtiar H Miraza.

Dilema Lanud Suwondo
Kawasan Perkotaan Mebidangro berdasar PP No 26 tahun 2008 tentang RTRWN merupakan salah satu kawasan strategis nasional yang ditetapkan dari sudut kepentingan ekonomi yang terdiri dari seluruh wilayah Kota Medan, seluruh wilayah Kabupaten Binjai, seluruh wilayah Kabupaten Deliserdang dan sebagian wilayah Kabupaten Karo dengan luas keseluruhan kurang lebih 302.697 Ha.

Pembangunan kota metropolitan di Medan, hingga saat ini masih kontraproduktif dengan adanya Lanud Suwondo dengan KKOP-nya (Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan).

Menurut Kepala Bappeda Kabupaten Deliserdang Ir H Irman DJ Oemar MSi, hal itu tidak perlu ditangisi. Harusnya dipikirkan bagaimana menggeser arah pengembangan kota ke arah yang lebih potensial tanpa terganggu dengan keberadaan Lanud Suwondo. Mebidangro harusnya menjadi lokomotif pembangunan di Sumut.

Hingga saat ini, dalam proses penetapan RTRW Deliserdang masih bermasalah akibat lahan eks PTPN. Masalah pokok dalam hal ini dikatakan Edward Simanjuntak adalah Keputusan Kepala BPN untuk pendistribusian lahan 5800 ha oleh gubernur setelah persetujuan Meneg BUMN. Ternyata harus ada proses di Meneg BUMN tentang pelepasan asset. Sehingga persoalannya semakin berlarut-larut.

Hervian Taher dari Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Sumut, melihat potensi pembangunan akan jauh lebih besar dampaknya dengan mengembangkan CBD di Polonia hingga 1000 ha, Lanud Suwondo mestinya dipindahkan. “Medan ditetapkan sebagai kota metropolitan, namun KKOP Lanud Suwondo sendiri menghalanginya menjadi kota metropolitan,” ujarnya dan mengatakan peninjauan kembali terhadap Perpres 62/ 2011 sudah saatnya dilakukan karena sudah berjalan selama lima tahun.

Sementara itu, Dr Budi D Sinulingga MSi menjelaskan, Mebidangro akan lambat karena Perpres no 62/2011 bersifat paradox dengan adanya Lanud Suwondo. “RTRW Sumut sangat penting untuk pengembangan wilayah, tetapi perlu diingat bahwa it is necessary condition, but not sufficient atau bukanlah if and only if. Perlu implementasi yang dengan konsisten dan tekad yang kuat. Kalau tidak demikian hanya seonggok dokumen,” ujarnya.

Hasil dalam bentuk notulensi diskusi yang bertajuk Pentingnya Tata Ruang Provinsi Sumut dalam Konteks Percepatan Pembangunan Sumut ini, menurut Dr RE Nainggolan MM akan dijadikan sebagai rekomendasi atau masukan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan. Turut hadir dalam diskusi itu Wakil Rektor I Unpri Seno Aji SPd MEng Prac, Wakil Koordinator Bidang Kerjasama Dr Refi Ikhtiari MSc, Dekan FE Unpri Cut Fitri Rostina SE MM, Jadi Pane SPd, Sekretaris Disnakertrans Provinsi Sumut Jurman Harahap dan peserta lainnya. (A22/y)
T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments