Minggu, 18 Agu 2019
  • Home
  • Medan Sekitarnya
  • Tidak Dibahas di Banmus DPRD Medan, Interpelasi BPJS PBI Terancam "Masuk Angin"

Tidak Dibahas di Banmus DPRD Medan, Interpelasi BPJS PBI Terancam "Masuk Angin"

admin Jumat, 12 Juli 2019 11:31 WIB
SIB/dok
HT Bahrumsyah SH
Medan (SIB) -Rencana pengajuan hak interpelasi terhadap Wali Kota Medan Dzolmi Eldin akibat dibatalkannya 12.000 warga miskin menjadi peserta baru BPJS Kesehatan program bantuan iuran (PBI), terancam "masuk angin." Pengajuan hak interpelasi yang diwacanakan Komisi II DPRD Medan sepertinya tidak akan segera terealisasi.

"Hingga saat ini Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Medan belum mengagendakan interpelasi itu untuk disampaikan dalam rapat paripurna pada Juli 2019," ujar Ketua Komisi II DPRD Medan HT Bahrumsyah SH kepada wartawan, Kamis (11/7).

Tidak didaftarkannya hak interpelasi di agenda Juli ini, mengundang tanda tanya sejumlah pengusul. Untuk usulan sudah cukup karena berdasarkan undang-undang minimal tujuh anggota dewan mengusulkan.

"Kondisi ini menjadi tanda tanya besar, kenapa Banmus tidak mengagendakan usulan itu, padahal sudah cukup syarat. Kalau pimpinan dan anggota dewan lainnya tidak setuju, bisa ditolak dalam paripurna melaui fraksi masing-masing. Jangan tidak diagendakan," ujar Bahrumsyah.

Hal senada diungkapkan anggota Komisi II DPRD Medan H Jumadi SPdI yang ditemui secara terpisah. "Kita heran, usulan hak interpelasi itu sudah memenuhi syarat, kenapa tidak dijadwalkan di Banmus," ujarnya.

Dijelaskan Jumadi, pihaknya sudah bertanya ke sejumlah anggota Banmus terkait kasus itu dan mereka mengakui tidak ada membahas usulan hak interpelasi ini.

Politisi PKS itu mengharapkan hak interpelasi yang digagas lebih dari delapan anggota DPRD Medan bisa segera dilaksanakan sebagai bagian dari pertanggungjawaban anggota dewan kepada masyarakat khususnya dalam persoalan BPJS yang sampai saat ini belum jelas. "Hak interpelasi ini sebagai upaya memberikan penjelasan kepada warga, agar persoalannya menjadi jelas," sebutnya.

Seperti berita sebelumnya, Komisi II DPRD Medan berencana menggulirkan hak interpelasi karena persoalan PBI BPJS yang syaratnya sudah diserahkan warga miskin kepada Pemko Medan beberapa waktu lalu tapi belum direalisasikan Pemko.
Pemko lanjut Jumadi harus segera merealisasikan kebijakan untuk orang miskin yang sudah disepakati, tidak ada alasan Pemko untuk tidak melaksanakannya.

Disebutkan Bahrumsyah banyak masyarakat yang tidak mampu berobat dan berharap mendapatkan BPJS bantuan pemerintah. Namun harapan itu tidak terealisasi dengan alasan Pemko yang dinilainya tidak rasional dan itu membuat pihaknya semakin yakin untuk menggulirkan interpelasi tersebut. (M13/t)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments