Senin, 16 Sep 2019

Dugaan Korupsi Anggaran Pilgubsu 2013

Tidak Bayar Honor PPK, Bendahara KPU Labura Diadili

Rabu, 13 Mei 2015 10:22 WIB
Medan (SIB)- Bendahara KPU Labuhanbatu Utara (Labura), Yusnidar diadili di Pengadilan Tipikor Medan, Selasa (12/5). Ia diadili atas kasus dugaan korupsi penggunaan anggaran Pemilihan Gubernur Sumut (Pilgubsu) tahun 2013.

Dalam dakwaan jaksa penuntut dari Kejaksaan Negeri Rantauprapat, Haykal, di hadapan Ketua Majelis Hakim, Dwi Dayanto, bahwa KPU Labuhanbatu Utara mendapat anggaran dana hibah sebesar Rp 7 miliar untuk pelaksanaan Pilgubsu tahun 2013 di wilayah tersebut.

Dana itu untuk pelaksanaan Pilgubsu dua putaran. Dari jumlah itu diketahui dana dari Kabupaten Labura bersisa Rp 518 juta. Dari jumlah itu, terdakwa diduga melakukan penyimpangan sebesar Rp 257 juta dengan tidak membayarkan honor PPK dan PPS di 8 kecamatan di Labura.

Dalam sidang tersebut, jaksa menghadirkan Sekretaris KPU Sumut, Abdul Razak dan Bendahara KPU Sumut, Zulham, Ketua KPU Labura  Harun dan Komisioner KPU Labura, Habibullah.

Saat memberikan keterangan, Abdul Razak menyatakan, penyimpangan yang dilakukan terdakwa diketahui saat sekretaris KPU Labura dan beberapa komisionernya menghubungi Abdul. "Saya dikabari jika honor Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Labura tidak dibayarkan terdakwa," ucapnya.

Mengetahui penyimpangan tersebut, KPU Provinsi memanggil terdakwa dan komisioner KPU Labura lainnya. "Kita langsung panggil mereka dan diplenokan. Hanya saja untuk jumlah uang yang tidak dibayarkan, saya sudah tidak ingat lagi, majelis," ucapnya.

Hal sama juga diungkapkan Zulham. Menurut Bendahara KPU Sumut itu, pihaknya sudah menyalurkan anggaran Pilgubsu itu kepada terdakwa. "Cairnya secara bertahap. Setiap kabupaten kota juga mendapatkan anggaran berbeda-beda. Pencairannya juga langsung saya kirim ke KPU Kabupaten/Kota," katanya.

Dia menambahkan, Rp 518 juta merupakan sisa dari seluruh anggaran yang digunakan. "Itu sisa dana setelah semua terbayar," katanya.

Sementara itu, mantan Ketua KPU Labura  Harun mengatakan, di Labura terdapat 8 kecamatan yang mana terdapat sekitar 90 desa. Menurutnya, hanya sebagian saja PPK dan PPS yang honornya belum dibayarkan. "Tapi soal berapa PPK, PPS, dan  di desa apa, saya lupa," katanya.

Dia sendiri, kata dia, mengetahui adanya permasalahan setelah adanya laporan dari  PPK dan PPS yang mengaku honornya belum dibayarkan. "Saat itu ada keterlambatan pembayaran kepada PPK dan PPS, kemudian di rapat pleno, yang dibuat KPU Sumut, meminta agar sekretaris dan bendahara KPU Labura menyelesaikannya," katanya.

Menurutnya, saat itu, terdakwa mengakui menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi dan menyatakan akan mengembalikan segera,  namun sampai kemudian kasusnya dibawa ke ranah hukum, uang tersebut belum dikembalikan terdakwa. "Kenyataannya,  terdakwa tidak mengembalikan uangg itu," katanya, hal yang mana serupa disampaikan saksi Habibullah.

Dalam kasus ini,  terdakwa dijerat dengan Pasal Pasal 2, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20/2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. (A18/w)
 
T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments