Selasa, 12 Nov 2019
  • Home
  • Medan Sekitarnya
  • Terkait Rencana Kenaikan BPJS Kesehatan, Ketua IDI Medan Khawatir Tunggakan Iuran Membengkak

Terkait Rencana Kenaikan BPJS Kesehatan, Ketua IDI Medan Khawatir Tunggakan Iuran Membengkak

admin Selasa, 10 September 2019 17:39 WIB
Ilustrasi
Medan (SIB) -Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada satu sisi membantu masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan yang berbiaya mahal. Namun sisi lain, rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan juga dianggap memberatkan masyarakat, karena iuran yang harus dikeluarkan selanjutnya akan lebih besar.

"Secara matematis, memang BPJS sangat membantu terutama dalam membiayai penyakit yang membutuhkan biaya mahal, misalnya kanker. Tapi rencana kenaikan BPJS ini juga akan memberatkan masyarakat," kata Ketua IDI Cabang Medan dr Wijaya Juwarna SpTHT-KL, Senin (9/9).

Sebelum iuran BPJS Kesehatan direncanakan naik, jumlah peserta yang menunggak iuran juga telah sangat banyak. Karenanya, bisa-bisa saja, dengan rencana kenaikan yang akan dilakukan hingga 100% dari tarif sebelumnya itu, justru malah akan membuat tunggakan iuran dapat semakin membengkak.

"Kalau untuk mengatasi defisit, kenaikan iuran memang tidak akan bisa menjamin," jelasnya. Oleh karena itu, menurut Wijaya, secara matematis pula, seharusnya seluruh warga negara Indonesia yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) harus dicover pemerintah sebagai peserta di kelas III.

Hanya saja, bagi masyarakat yang tergolong mampu, misalnya pejabat ASN, TNI dan Polri memang kiranya harus menjadi peserta di atasnya yakni kelas I dan II. "Pemerintah kan berkewajiban dalam menjamin kesehatan warganya. Makanya menurut kita di IDI, setiap warga negara itu keseluruhnya harus dijamin oleh pemerintah untuk di kelas III. Tapi kalau yang mampu, baru dia akan dikenakan kelas di atasnya," pungkasnya.

Namun begitu, Wijaya menuturkan, persoalan BPJS Kesehatan ini bukan hanya sekedar persoalan defisit saja. Melainkan, juga terdapat keberlangsungan sebuah rumah sakit, tenaga kesehatan, dan juga pelayanan kepada masyarakat.

Terpisah, Kepala Bidang SDM Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Medan Rahman Cahyo yang dikonfirmasi prihal ini mengatakan, bahwasanya penyesuaian besaran iuran peserta Program JKN-KIS ditentukan dan akan disampaikan oleh pemerintah.

Sesuai dengan regulasi bahwa besaran iuran ditinjau maksimal dua tahun sekali dan sejak tahun 2016 iuran belum disesuaikan. Ia melanjutkan, sejak awal program JKN-KIS nilai iuran yang telah ditetapkan sampai saat ini adalah angka yang belum sesuai dengan perhitungan aktuaria.

Namun pemerintah memiliki komitmen tinggi untuk memberikan suntikan dana tambahan jika terjadi mismatch antara biaya pelayanan kesehatan dengan iuran. "Penyesuaian iuran juga dilakukan dalam rangka peningkatan layanan dan kesinambungan program JKN-KIS," terangnya.

Sementara itu, mengenai kekhawatiran meningkatkan tunggakan bila kenaikan iuran BPJS Kesehatan bakal terjadi, ia berharap peserta dapat memilih kelas perawatan sesuai dengan kemampuannya. Selain itu, peserta juga dimungkinkan untuk mengajukan perubahan kelas perawatan apabila sudah satu tahun terdaftar.

"Begitu juga, apabila memang termasuk ke dalam peserta kurang mampu dapat didaftarkan ke peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui APBN maupun APBD di masing-masing daerah," tuturnya. (M17/f)

T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments