Kamis, 02 Jul 2020
PalasBappeda
  • Home
  • Medan Sekitarnya
  • Tanggapi "People Power", Praktisi Hukum Dr Alpi Sahari: Demokrasi Harus Tertib dan Teratur

Tanggapi "People Power", Praktisi Hukum Dr Alpi Sahari: Demokrasi Harus Tertib dan Teratur

admin Jumat, 10 Mei 2019 18:15 WIB
Praktisi Hukum Dr Alpi Sahari SH MHum
Medan (SIB) -Praktisi hukum Dr Alpi Sahari SH MHum mengatakan, dalam proses demokrasi dan penyampaian pendapat di muka umum, masyarakat harus mengedepankan azas kepatuhan terhadap hukum undang-undang dasar.

Hal itu diungkapkan Dr Alpi Sahari, saat diwawancarai SIB, menanggapi "panasnya" suhu politik pasca Pemilu (Pilpres), di mana dalam waktu dekat, massa pendukung salah satu Capres yang tidak puas dengan hasil Pemilu disebut-sebut bakal turun ke jalan dengan agenda "People Power".

"Memang benar Indonesia merupakan negara demokrasi, proses demokrasi tetapi negara kita sudah punya landasan hukum (konstitusional). Kita sudah menyepakati Pancasila dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia sebagai landasan hukum.
Oleh karena itu, proses demokrasi harus tertib dan teratur," ucapnya kepada SIB, Kamis (9/5).

Meski proses penyampaian pendapat di muka umum sah, Dr Alpi Sahari menyebut, aparat penegak hukum harus berani menindak tegas apabila ada pihak-pihak yang mencoba membuat kericuhan.

"Kita kan punya undang-undang, maka apabila ada pihak-pihak yang menimbulkan ketidakteraturan (memancing kericuhan), ya harus ditindak tegas sesuai mekanisme hukum yang ada," sambung Alpi.

Sebagai praktisi hukum, Alpi tidak menampik begitu banyak kelemahan yang harus dibenahi pada proses Pemilu serentak 17 April 2019 lalu. Ia juga menanggapi soal adanya calon tertentu yang tidak puas dengan hasil Pemilu yang seolah tidak mau menerima pengumuman hasil Pemilu oleh lembaga Komisi Pemilihan Umum. Menurutnya, setiap calon presiden, calon legislatif (DPR) maupun senator (DPD) harus mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan.

"Berkaitan dengan Pileg atau Pilpres, kalau memang ada ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, maka harus dilakukan dengan mekanisme, ada Bawaslu, Gakumdu dan Mahkamah Konstitusi. Ada masa pembuktiannya," tutup dia. (M19/q)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments