Kamis, 12 Des 2019

Sapma IPK Sumut Ajak Mahasiswa Tolak Aksi People Power

admin Senin, 27 Mei 2019 19:51 WIB
Oneseptember Situmorang SH
Medan (SIB) -Satuan Pengurus Mahasiswa (Sapma) Ikatan Pemuda Karya (IPK) Sumut menyerukan ajakan penolakan terhadap aksi "People Power", menjelang pengumuman hasil perhitungan rekapitulasi suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Ajakan yang ditujukan kepada masyarakat khususnya mahasiswa itu disampaikan Ketua Sapma IPK Sumut Oneseptember Situmorang SH kepada SIB di Medan, Senin (20/5) malam.

Alumni Universitas Sumatera Utara itu mengatakan, pihaknya menilai proses pelaksanaan Pemilu sudah berjalan dengan baik, aman dan transparan. Untuk itu, dia mengimbau kepada seluruh masyarakat khususnya mahasiswa di Sumut agar tidak mengambil bagian dalam unjuk rasa yang duduga bermuatan politik itu.

Diakui, selain sedang mengalami kemajuan, Indonesia saat ini sudah siap bersaing dengan negara-negara lain. Oleh karena itu, tegasnya, kondusifitas yang sudah terjaga saat ini diharapkan tidak ternodai dengan gerakan People Power yang dinilai sudah mengalami pergeseran makna dan diduga dipolitisir.

"Dugaan politisasi ini muncul karena momentum yang dibangun persoalan politik dan sangat berpotensi menggiring opini antar kubu kedua pasangan calon presiden. Jangan sampai masyarakat diadu domba pihak tertentu, karena ingin Indonesia kembali ke masa dulu yang sistem pemerintahannya terhambat akibat aksi-aksi yang kurang kondusif," jelasnya.

Ditegaskan, sebagai bagian dari warga negara Indonesia, Sapma IPK Sumut mengingatkan KPU dan penyelenggara Pemilu lainnya untuk bersikap adil, profesional dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Pihaknya juga berharap masyarakat menghormati keputusan KPU, jika ada merasa dirugikan supaya menempuh jalur hukum.

"Kami dengan tegas menolak gerakan delegitimasi secara inkonstitusional, karena dalam skala politik pun kita harus berbasis hukum. Jalur konstitusi sesuai undang-undang sudah ditetapkan, bila menilai ada kecurangan silahkan gugat melalui Mahkamah Konstitusi," sebutnya.

Dikatakan, pihaknya mendukung penuh TNI/Polri menjadi garda terdepan untuk mengamankan setiap wilayah Indonesia. Juga mengapresiasi upaya-upaya pendekatan pihak TNI/Polri dengan tokoh agama dan pimpinan Ormas, dalam menjaga upaya-upaya inkonstitusional. "Isu People Power bisa berpotensi konflik sosial di masyarakat dan memecah persatuan. Mari kita bijak dalam menyaring segala informasi atau ajakan yang provokatif," ajaknya. (M15/q)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments