Senin, 10 Agu 2020

SOKSI Sumatera Utara Minta Anulir RUU HIP

Minggu, 05 Juli 2020 11:47 WIB
politik.rmol.id

Ilustrasi logo SOKSI 

Medan (SIB)
Dewan Pimpinan Daerah (Depidar) II Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Sumatera Utara (SU) meminta DPR RI menganulir atau mencabut agenda pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Bersamaan dengan itu organisasi kemasyarakatan (Ormas) Partai Golkar itu mengecam pidato Politik Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) tentang Pancasila. Sebab, pidato itu kemudian menjadi acuan bagi DPR RI untuk menjadi prioritas program legislasi nasional 2020 mengusulkan Rancangan Undang-undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Demikian diutarakan Ketua Depidar II SOKSI SU Drs Freddy Sembiring melalui Wakil Ketua Achmad Firdaus Hutasuhut MSi di Medan, Selasa (30/6).

“Kita juga meminta agar DPP Partai Golkar mengusut pidato Bamsoet tersebut karena Bamsoet di MPR merupakan representasi dari Partai Golkar,” tegas Firdaus didampingi Sekretaris Gandi Togi Situmeang MSi.

"Akibat adanya usulan RUU HIP, timbul gejolak di tengah-tengah masyarakat apalagi saat ini masyarakat tengah dihadapkan pada musibah pandemi Covid-19. Semestinya DPR RI saat ini fokus dalam pekerjaan untuk menghadapi new normal bukan malah membuat gaduh dengan mengusulkan RUU yang tidak begitu dibutuhkan oleh rakyat,” tegasnya.

Gandi Togi Situmeang menambahkan, dengan adanya pidato politik kader Partai Golkar itu, kini gejolak timbul di tengah tengah masyarakat akibat RUU HIP, ada yang pro dan ada yang kontra bahkan di tingkat bawah sudah terjadi gesekan. “Pihak yang menjadi pengusul RUU HIP ini harus bertanggung jawab adanya gesekan di tengah masyarakat,” ucap pekerja sosial yang menangani sejumlah kegiatan religi terebut.

SOKSI, lanjutnya, sebagai salah satu organisasi yang melahirkan Partai Golkar dengan tegas meminta kepada Ketum DPP Partai Golkar Air Langga Hartarto agar segera mengusut pidato politik Bamsoet tersebut dan jika nantinya terbukti maka harus ada sanksi tegas bagi Bamsoet. "Dengan adanya sanksi yang didahului penelaahan pidato politik yang bersangkutan, tidak akan terjadi hal serupa di kemudian hari," tutup Gandi Situmeang. (R10/p)

T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments