Selasa, 19 Nov 2019

SK Mendagri untuk Penonaktifan Wabup Nisel Sudah Diserahkan ke Pemkab Nisel

Rabu, 10 Juni 2015 10:54 WIB
Medan (SIB)- Gubsu Gatot Pujo Nugroho melalui Asisten Pemerintahan Hasiholan Silaen dan Kabiro Otonomi Daerah (Otda) Jimmy Pasaribu sudah menyerahkan surat keputusan (SK) penonaktifan Wabup Nisel Hukuasa Ndruru, Jumat (5/6) lalu ke Pemkab Nisel melalui Sekda Nisel. “SK penonaktifan Wabup Nisel Hukuasa Ndruru, sudah  kita serahkan kepada Sekda Nisel agar disampaikan kepada yang bersangkutan, Hukuasa Ndruru,” sebut Jimmy Pasaribu, Selasa (9/6) di Medan.

Dia mengaku, dengan adanya keputusan tersebut, berarti masalah tata kepemerintahan di Nisel sudah tuntas. Apalagi, sekarang Nisel salah satu daerah yang ikut menggelar Pilkada serentak 9 Desember tahun ini.

Dia mengatakan, dengan dikeluarkannya surat penonaktifan itu oleh Mendagri,  Pemprovsu telah memproses pemberhentian sementara Hukuasa Ndruru dari jabatan  Wakil Bupati Nias Selatan. Dengan diterimanya surat itu  maka Hukuasa Ndruru sudah resmi nonaktif sebagai Wakil Bupati Nisel," katanya.  

Dia menjelaskan, selama ini Pemprovsu melakukan pengajuan penonaktifan Hukuasa Ndruru sebagai Wakil Bupati Nisel, karena Hukuasa Ndruru diduga terindikasi kasus korupsi pengadaan lahan Balai Benih Induk (BBI) di Kabupaten Nias Selatan, Lalu Hukuasa Ndruru didakwa Jaksa Penuntut Umum melakukan dugaan korupsi secara bersama-sama yang menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 9,9 miliar. (A14/w)
 
T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments