Medan (SIB) -Upaya pemerintah menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS) sebesar 5 persen  pada 1 Januari 2019 disambut positif akademisi USU Roy Fachraby Ginting dalam keterangannya kepada wartawan  di Medan, Sabtu (17/11).

Dia berharap Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) segera mempersiapkannya. "Walaupun terlambat kenaikan gaji tersebut tetap akan berlaku sejak awal tahun 2019,"katanya.

Dikatakan pemerintah harus menyiapkan anggaran sekitar Rp 6 triliun untuk gaji pegawai negeri sipil (PNS) di 2019. Anggaran tersebut termasuk untuk menaikkan gaji sebesar 5 persen di tahun depan. Sedangkan untuk daerah sudah masuk dalam Dana Alokasi Umum (DAU).

Roy melihat , kenaikan gaji PNS dan tunjangan ini akan semakin memberatkan APBN  karena pada RAPBN 2019, anggaran belanja pegawai ditetapkan mencapai Rp 368,6 triliun atau naik sekitar Rp 26,1 triliun dibandingkan 2018. Sedangkan secara rata-rata, belanja pegawai di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencapai 24 persen dari total APBN.

Namun dikatakannya, kenaikan gaji sebesar 5 persen ini sudah sangat wajar dan mendesak. Karena selama beberapa tahun terakhir, PNS memang tidak pernah mendapatkan kenaikan gaji, namun diganti dengan kenaikan tunjangan kinerja (tukin). Oleh sebab itu, sangatlah wajar pada tahun depan pemerintah menaikkan gaji para abdi negara tersebut dengan kenaikan rata-rata 5 persen. Dengan kenaikan gaji PNS sebesar 5% akan sangat membantu. Namun demikian kenaikan gaji itu harus diimbangi oleh PNS dengan tanggung jawab yang lebih besar. (A01/c)