Jumat, 22 Nov 2019

Rencana Pelarangan Minyak Goreng Curah Disambut Positif

bantors Selasa, 15 Oktober 2019 18:47 WIB
Ilustrasi
Medan (SIB) -Pengamat ekonomi menyambut baik rencana pemerintah melarang peredaran minyak goreng dalam bentuk curah mulai Januari 2020. Sebab minyak goreng dalam bentuk curah tidak sehat dan penggantinya minyak goreng kemasan dengan harga yang lebih terjangkau.

Hal itu dikatakan Pengamat Ekonomi Dr Ir Masdin Efendi Girsang MSi kepada SIB, Rabu (9/10) ketika dimintai tanggapannya tentang rencana pemerintah akan melarang peredaran minyak goreng curah ke masyarakat mulai Januari 2010.

Dijelaskan, pelarangan edar itu sangat positif karena tidak ada yang menjamin bahwa minyak goreng curah itu sehat dan halal. Karena itu ia mendukung pemerintah agar Januari 2020 tidak ada lagi dipasarkan kepada masyarakat atau dijual di masyarakat. Hal ini membuktikan pemerintah terus berupaya meningkatkan mutu dan keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat Indonesia.

Girsang mengungkapkan, minyak goreng curah dari sisi harga pun kerap lebih mahal daripada harga minyak goreng kemasan. Sedangkan, untuk minyak goreng kemasan, harga yang dibandrol produsen selalu sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Kalaupun ada yang melanggar HET, kata dia, produsen akan langsung melakukan penyesuaian harga begitu mendapatkan teguran.

Padahal berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 58 Tahun 2018 tentang harga acuan pembelian di tingkat petani dan konsumen, HET minyak goreng dibanderol Rp 11.500 per liter.

Dia melanjutkan, kebijakan wajib kemas minyak goreng merupakan bagian dari program strategis pemerintah, yaitu peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Kebijakan ini sekaligus untuk mendorong masyarakat agar mengonsumsi minyak goreng kemasan karena mutu dan keamanannya lebih terjamin.

Seperti dikatakan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita untuk kebutuhan minyak goreng dalam negeri, hampir 50 persen masih dikonsumsi dalam bentuk minyak goreng curah yang belum terjamin kebersihannya dari sisi produksi maupun distribusi.

Di sisi lain, Indonesia merupakan salah satu negara penghasil dan pengekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) terbesar di dunia. Hal itu perlu dibarengi dengan penyediaan minyak goreng yang bermutu sebagai produk turunan CPO untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Karena itu Efendi mengatakan pemenuhan kebutuhan di dalam negeri juga diharapkan mampu menangkal kampanye negatif terhadap produk CPO Indonesia oleh Uni Eropa. Selain tidak ada jaminan kebersihan produk, minyak goreng curah juga tidak memiliki jaminan halal.

Kemendag telah menetapkan domestic market obligation (DMO) sebesar 20 persen untuk minyak goreng kemasan sejak 2017.
Dengan adanya DMO tersebut, produsen minyak goreng diwajibkan membuat produknya dengan kewajiban kemasan sederhana sebanyak 20 persen dari total produksi mereka.

Pemerintah juga mengimbau produsen untuk memproduksi tiga jenis minyak goreng kemasan sederhana. Ketiganya antara lain kemasan satu liter seharga Rp 11 ribu, setengah liter Rp 6.000 dan seperempat liter Rp 3.250. (M12/q)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments