Rabu, 05 Agu 2020
  • Home
  • Medan Sekitarnya
  • Reformasi Birokrasi dan Pencegahan Korupsi di Daerah akan Dipantau KPK dan Pemerintah Pusat

Reformasi Birokrasi dan Pencegahan Korupsi di Daerah akan Dipantau KPK dan Pemerintah Pusat

admin Rabu, 12 Desember 2018 14:29 WIB
Medan (SIB)- Wagubsu Musa Rajekshah mendukung rencana aksi strategi nasional yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 54 tahun 2018. Rencana aksi yang dimuat di dalamnya mencakup tiga poin besar, di antaranya perizinan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

Hal tersebut disampaikannya sebelum membuka acara Diseminasi Strategi Nasional dan Aksi Pencegahan Korupsi 2019-2020 Bagi Pemerintah Daerah, di Hotel Four Points Medan, Selasa (11/12). Pesertanya terdiri dari Sekretaris Daerah Provinsi dari NAD, Sumbar, Riau dan Kepri serta beberapa Sekretaris Kabupaten/Kota se-Sumut, Kepala Bapedda dan BKD masing-masing provinsi. Turut hadir juga, Ketua Korsupgah Provsu, M Fitriyus, Sekdaprovsu Sabrina , Inspektur III Kemendagri dan Elfin Elyas.

Dikatakan Wagubsu, Sumut harus keluar dari stigma negatif yang melekat selama ini. Untuk itu, diseminasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kesepahaman mengenai upaya dan fokus strategi dalam pencegahan korupsi. Jika stigma masih melekat pada Sumut, dikhawatirkan masyarakat akan apatis kepada pemimpinnya.

Terkait upaya membuat pemerintahan yang bersih yang dicanangkan pemerintah pusat, Wagubsu menargetkan tahun 2019, Pemprovsu akan menerapkan e-government secara keseluruhan. Selain itu Perpres tersebut juga mengatur kerjasama antara beberapa lembaga dengan pemerintah dalam Tim Nasional Pencegahan Korupsi (PK). Timnas PK ini terdiri dari KPK, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian PPN/Bappenas, dan Staf Kepresidenan.

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kedeputian II Kantor Staf Presiden, Bimo Wijayanto memaparkan tiga fokus utama yang diatur dalam strategi nasional pencegahan korupsi. Fokus pertama mengenai perizinan tata niaga yang terkait dengan pembenahan database dan penerapan manajemen anti penyuapan.

Fokus selanjutnya mengenai keuangan negara. Pada poin ini, ada beberapa hal terkait yang menjadi sorotan di antaranya, pembenahan rencana integrasi sistem perencanaan penganggaran, pembenahan data untuk perpajakan, reformasi pengadaan atau pelelangan barang dan jasa, serta modernisasi perluasan e-katalog. 
Kemudian fokus terakhir mengenai, penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Fokus ini terkait dengan digitalisasi sistem peradilan, penegakan sistem merit, serta penguatan reformasi birokrasi.

Terkait e-goverment, kata dia, tim nasional akan memantau bagaimana sistem yang sudah ada. Selain itu, sistem yang dimiliki pemerintah daerah juga kan dioptimalkan dengan mengintegrasikan sistem dari pemerintah pusat.

Pelaksanaan strategi pencegahan korupsi, kata Bimo akan dipantau oleh Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi. "Sekretariat Nasional itu ada di KPK, itu isinya tenaga ahli di bidang pencegahan, selain itu laporannya akan diserahkan secara berkala setiap tiga bulan sekali kepada kami (Timnas)," katanya.(A11/c)

Editor: admin

T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments