Minggu, 20 Okt 2019

Rapim DPRDSU Bahas Masa Jabatan Alat Kelengkapan Dewan Deadlock

* Dianggap Langgar PP No12/2018, Disepakati Dikonsultasikan ke Mendagri
admin Kamis, 10 Oktober 2019 20:56 WIB
Medan (SIB) -Hasil Rapat pimpinan (Rapim) DPRD Sumut terkait soal masa jabatan AKD (Alat-alat Kelengkapan Dewan) selama 1,3 tahun sempat terjadi deadlock, karena sebagian pimpinan dewan dan fraksi menganggap tidak ada payung hukumnya dan tidak ingin melanggar PP (Peraturan Pemerintah) No 12/2018.

Ketua Sementara DPRD Sumut Baskami Ginting ketika dikonfirmasi wartawan, Rabu (9/10) usai memimpin Rapim mengakui rapat yang digelar, Selasa (8/10) membahas masalah masa jabatan AKD selama 1,3 tahun sempat diskors, karena terjadi perbedaan pendapat dan beda penafsiran terhadap PP No 12 tahun 2018 yang mengamanahkan masa jabatan ketua dan sekretaris AKD selama 2,5 tahun, bukan 1,3 tahun.

"PP No 12 menyebutkan 2,5 tahun, tapi sebagian minta 1,3 tahun. Pada prinsipnya kawan-kawan setuju, asal tidak menyalahi aturan. Kita ingin yang ditetapkan ada payung hukumnya, sehingga diputuskan akan dikonsultasikan ke Mendagri," ujar Baskami seraya menyebutkan dirinya hari ini Kamis (10/10) berangkat ke Jakarta menemui Mendagri sekaligus mempertanyakan SK pengukuhan pimpinan DPRD Sumut defenitif.

Karena, lanjut Baskami, Pimpinan dewan yang defenitif perlu disegerakan, sebab banyak tugas-tugas yang sudah mendesak untuk diselesaikan. Di antaranya membentuk Pansus Tatib (panitia khusus tata tertib). "Sebelum pimpinan defenitif, anggota dewan tidak bisa menggunakan anggaran SPPD (surat perintah perjalanan dinas) dan kegiatan lainnya," ujarnya.

Sementara, Sekretaris Fraksi Nusantara Zeira Salim Ritonga mengaku kecewa dan menilai Rapim Dewan terkesan tidak konsisten, karena pembahasan pertama sudah diputuskan masa pergantian pimpinan/anggota AKD 1,3 tahun meski sempat terjadi deadlock.
Kemudian rapat dilanjutkan sore harinya dan disepakati porsi jabatan ketua dan sekretaris AKD secara proporsional sesuai jumlah kursi, sehingga dibuat rumusan dan masa jabatan lamanya 1,3 tahun.

"Namun rapat dilanjutkan, Rabu (9/10) buyar, karena dari Fraksi Gerindra, PKS dan Nasdem menganulir hasil keputusan rapat Selasa yang dipimpin Pimpinan Sementara dari Fraksi Gerindra Srikumala," katanya.

Ini menunjukkan mereka tidak menghargai hasil rapat yang sudah disepakati dengan alasan tidak sesuai PP No 12 tahun 2018. Kemudian lama masa jabatan AKD 1,3 tahun ini akan dibawa ke Mendagri. Harusnya tidak perlu dikonsultasikan, karena hal itu menyangkut internal dewan.

Sementara itu, Sekretaris Fraksi Nasdem Dimas Tri Adji mengatakan, masa kerja AKD 1,3 tahun ada dibicarakan dalam Rapim Selasa (8/10), tapi ada kekuatiran apa yang diputuskan melanggar PP No 12 tahun 2018. "Kita menganulir bukan untuk menabrak aturan dan yang jadi multitafsir pada PP 12 itu pada Pasal 47 bagian keempat disebutkan masa jabatan ketua dan sekretaris AKD selama 2,6 atau 2,5 tahun. Kecuali perpindahan anggota antar komisi dapat dilakukan paling singkat 1 tahun," kata Dimas.

Anggota dewan dari Dapil Sumut IV (Sergai dan Tebingtinggi) ini menyebutkan, dalam pembahasan mengutamakan kebersamaan, tapi kalau kebersamaan yang melanggar aturan, itu tidak tepat. "Kita ingin kebersamaan, proporsional dan tidak melanggar aturan. Untuk lebih baiknya, diputuskan masalah masa jabatan AKD 1,3 tahun dikonsultasikan ke Mendagri," tambahnya. (M03/f)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments