Senin, 21 Okt 2019

Proklamasi Ingatkan Pemko Medan, Program Bedah Rumah Harus untuk Warga Miskin

admin Senin, 02 September 2019 10:32 WIB
SIB/Desra Gurusinga
Terangkan : Anggota DPRD Medan Drs Proklamasi K Naibaho menerangkan penanggulangan kemiskinan saat menggelar Sosialisasi X Perda No.5 Tahun 2015 di Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor, Jumat (30/8) yang dihadiri ratusan warga.
Medan (SIB) -Salah satu upaya menanggulangi kemiskinan, Pemko Medan sudah menyiapkan program bedah rumah untuk merehabilitasi atau merenovasi rumah warga miskin yang tidak layak huni.

Untuk menilai warga miskin atau tidak, aparatur yang melakukan penilaian harus objektif dan jangan menilai berdasarkan kekerabatan. "Warga miskin lah yang harus benar-benar mendapatkan bantuan tersebut", ujar Anggota DPRD Medan Drs Proklamasi K Naibaho kepada ratusan warga Kecamatan Medan Johor saat menggelar Sosialisasi X Perda No.5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan, Jumat (30/8) di Kwalabekala, Kecamatan Medan Johor.

Warga miskin berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah dan hal itu diatur dalam Perda tersebut. Pemko juga diharapkan tetap fokus memerjuangkan peningkatan taraf hidup warga miskin sehingga bisa menjadikan Kota Medan sejahtera sekaligus mengurangi angka kemiskinan. "Faktanya sampai saat ini masih banyak warga Medan yang hidup di bawah garis kemiskinan," ujar Politisi Partai Gerindra itu.

Warga penerima bantuan sudah ada kriterianya, seperti luas lantai bangunan kurang dari 8 meter persegi, lantai tanah/bambu/kayu murahan, dinding dari bambu atau tembok tanpa plester, tidak memiliki jamban, tidak memakai listrik, air minum berasal dari sumur, sungai atau air hujan, masak dengan kayu bakar, konsumsi daging 1 kali seminggu, tidak sanggup bayar biaya pengobatan, sumber pendapatan Rp.600 ribu perbulan dan lainnya.

Proklamasi menyatakan siap membantu warga yang miskin untuk mengurus penerimaan bantuan tersebut.

Sebelumnya, sejumlah warga meminta agar Pemko Medan memerhatikan masyarakat yang miskin. Warga juga mempertanyakan tentang syarat penerimaan bantuan dari pemerintah. Selain itu warga mempertanyakan bagaimana cara mendapatkan bantuan program bedah rumah. Begitu juga dengan pendataan yang dilakukan pemerintah terhadap warga yang kurang mampu, dirasakan masyarakat tidak memenuhi kriteria yang dimaksudkan.

Menjawab itu, Naibaho menyebutkan, terkadang kendala di lapangan masih banyak aparatur yang tidak menilai objektif saat mendata warga layak atau tidak sebagai penerima. Seharusnya pendataan itu dilaksanakan dengan benar agar hasilnya juga benar. Artinya bantuan pemerintah itu benar-benar sampai kepada warga yang miskin, bukan berdasarkan koneksifitas atau faktor lainnya. (M13/c)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments