Kamis, 06 Agu 2020

Potensi Pajak dari Emas Permata di Sumut Masih Dapat Dimaksimalkan

redaksi Kamis, 14 November 2019 19:29 WIB
SIB/Dok
Pedagang Emas - Permata : Sejumlah pedagang emas dan permata yang tergabung dalam Apepi bersama Ketua Pardamean Pasaribu, Kabid P2 Humas DJP Sumut I Bismar Fahlerie, Kepala Bidang Data, Pengawasan dan Potensi Perpajakan DJP Sumut I Sandra Buana dan Tongap dari KPP Medan Timur di Medan.
Medan (SIB)
Kabid Pelayanan, Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumut I Bismar Fahlerie mengatakan, potensi penerimaan pajak dari pengusaha emas dan permata di Sumut masih dapat dimaksimalkan. Hal itu dikarenakan dari perniagaan khususnya dari anggota Asosiasi Pengusaha Emas dan Permata Indonesia (Apepi) belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

Penegasan itu disampaikannya seusai bertemu pedagang emas dan permata khususnya yang tergabung dalam Apepi Sumut di Hotel Novotel Soechi Medan, Selasa (22/10). "Diperkirakan ada 100 - 200 pedagang belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Dari data yang kita dapat, nantinya kita filter lagi mana yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak dan mana yang belum," katanya.

Didampingi Kepala Bidang Data, Pengawasan dan Potensi Perpajakan DJP Sumut I Sandra Buana, ia berharap bagi anggota Apepi yang belum terdaftar sebagai agar wajib pajak agar mendaftarkan diri. Begitu juga kepada pengusaha emas di luar keanggotaan Apepi agar menyadari dan mengerti pentingnya membayar pajak dengan sosialisasi.

"Ketika penyisiran dilakukan dan ditemukan maka dapat diterbitkan NPWP secara jabatan. Jika dilihat secara potensinya apabila telah berlangsung beberapa tahun maka bisa ditarik mundur dari tahun sebelumnya hingga kedaluwarsanya kewajban perpajakan 5 tahun. Kita berharap penetapan NPWP secara jabatan itu jangan sampai merugikan wajib pajak itu sendiri. Kita hanya berharap masyarakat maupun pengusaha mau mendaftarkan diri atau melakukan pelaporan secara sukarela," imbuhnya.

Ketua Apepi Sumut Pardamean Pasaribu menyatakan, pengusaha yang tergabung di Apepi semuanya memiliki NPWP dan taat membayar pajak. "Sesuai AD dan ART Apepi, persyaratan utama kita jika ingin menjadi anggota Apepi adalah memiliki NPWP. Saya rasa semua anggota kami taat dalam membayar pajak. Sosialisasi kita lakukan pada hari ini bertujuan untuk melakukan penambahan pembayaran," ujarnya.

Terpisah, Tongap dari KPP Medan Timur mengingatkan pentingnya pengusaha emas dan permata mengetahui hak dan kewajiban perpajakan. Sebab sering kali terjadi pabrikan perhiasan emas atau pedagang emas perhiasan melupakan pemotongan PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

Ia berharap pengusaha emas dan permata harus mampu bersikap tegas kepada konsumen saat melakukan transaksi jual-beli dengan melakukan pemotongan PPN dan PPh agar tidak menanggung risiko yang lebih besar nantinya. (R9/f)




T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments