Minggu, 20 Okt 2019

Politisi PDIP dan Golkar Sumut Sebut Penusukan Wiranto "Alarm" untuk Waspada

bantors Sabtu, 12 Oktober 2019 12:47 WIB
Japorman Saragih SH
Medan (SIB) -Seruan Presiden Joko Widodo perang melawan radikalisme pasca penusukan Menkopolhukam Wiranto di Pandeglang mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk PDI Perjuangan dan Golkar Sumut.

"Karena paham radikalisme yang telah menjurus pada tindakan kekerasan dan terorisme sudah sampai pada ambang batas yang tidak dapat ditoleransi lagi," kata Ketua DPD PDIP Sumut Japorman Saragih SH, Jumat (11/10).

Paham radikalisme yang sedang berkembang di Indonesia sudah tidak lagi sebatas pada cara berpikir, tetapi sudah terorganisir menjadi sebuah gerakan politik. Berbahayanya dari gerakan politik kelompok radikalisme ini adalah mereka tidak memercayai ruang demokrasi yang konstitusional dalam memenangkan kepentingan politiknya.

"Cara-cara terorisme lebih mereka kedepankan dan tidak peduli siapa pun korbannya, termasuk keluarganya sendiri," ungkap Japorman didampingi Wakil Ketua DPD PDIP Sumut Dr Aswan Jaya.

Gerakan politik kelompok radikalisme ini sudah menggunakan berbagai cara untuk meneror masyarakat Indonesia. Mulai dari teror dengan menggunakan bom, bom bunuh diri, penembakan aparat kepolisian, persekusi, tindakan kekerasan (anarkisme) penculikan dan terakhir penikaman dengan menyasar langsung objek serangannya yaitu salah satu tokoh pimpinan di Indonesia.

Japorman meminta seruan perang melawan radikalisme ini sebaiknya langsung pada bentuk yang nyata, dengan menyiapkan berbagai perangkat hukum dan memobilisasi aparat keamanan untuk memburu setiap gerak yang mengandung potensi radikalisme politik.

Karena gerakan radikalisme politik ini akan memakan korban fisik kepada siapa saja, tidak saja tokoh dan pimpinan bangsa, tetapi juga kepada anggota masyarakat yang melawan gerakan radikalisme ini.

PDI Perjuangan juga meminta kepada aparat keamanan untuk mengevaluasi kembali protokoler pengamanan para tokoh di republik ini, terutama kepada presiden, wakil presiden dan para menteri. "Peristiwa penikaman Wiranto menjadi bukti bahwa aparat keamanan lengah dan lalai. Cukuplah hanya sekali ini saja terjadi," timpal Aswan Jaya.

Sementara, Wakil Ketua DPC PDIP Medan Hj Fitriani Manurung SPd MPd mengatakan sebagai anak bangsa yang mencintai perdamaian, ketenangan dan kerukunan tentunya mendukung seruan presiden untuk perang melawan radikalisme.

Gerakan kelompok radikalisme yang sudah masuk ke ranah politik telah melancarkan berbagai serangan teror yang melewati batas-batas toleransi. Mereka sudah berkali-kali menggunakan bom, tindak kekerasan dan terakhir dengan melakukan penikaman kepada pejabat negara yaitu Menkopolhukam Wiranto.

"Mereka sudah melewati batas kewajaran bangsa timur, yang ramah, santun dan cinta damai dengan semangat gorong-royong. Karena itu wajar kalau seluruh anak bangsa bersama presiden memerangi kelompok radikalisme tersebut," tuturnya.

Terpisah, Partai Golkar mengutuk keras segala bentuk kekerasan. Siapapun, dari latar belakang manapun, dengan motif apapun, kekerasan sesuatu yang tidak bisa ditolerir. Apalagi, agama manapun niscaya tidak ada yang mengajarkan kekerasan. Manusia fitrahnya pastilah menginginkan kebaikan, keharmonisan, serta cinta damai.

"Dalam kaitan itu, tentu kita semua sangat prihatin atas kejadian penyerangan terhadap Menkopolhukam kemarin siang di Banten. Tentu kita meminta agar aparat penegak hukum dapat mengusut kejadian itu secara tuntas," ujar Plt Ketua DPD Golkar Sumut Dr Ahmad Doli Kurnia Tanjung.

Ia menilai kejadian itu juga memberikan pelajaran dan pengalaman yang berharga bagi situasi sosial politik NKRI. Peristiwa itu menunjukkan betapa rentannya situasi keamanan saat ini. "Kejadian ini alarm buat kita agar lebih waspada. Level seorang pejabat tinggi negara saja bisa kecolongan, apalagi masyarakat level bawah. PR besar buat aparat penegak hukum kita. Kita juga berdoa agar pak Wiranto cepat pulih kembali," katanya.

Sedangkan, menurut Wakil Ketua Bidang Politik Hukum dan HAM DPD Golkar Sumut HM Hanafiah Harahap SH, radikalisme dan terorisme adalah dua sistem dari dua kelompok yang bisa bersatu. Radikalisme bersengaja melawan pemerintahan yang sah. Sedangkan teror adalah langkah yang lazim dilakukan untuk menekan dan menakut-nakuti.

Artinya, menikam Menkopolhukam Wiranto adalah untuk menakut-nakuti pemerintahan yang sah dan memprovokasi masyarakat luas. "Radikalisme dan terorisme tidak bisa hidup di bumi Indonesia. Pihak penegak hukum wajib mengusut dan menghukum pelaku penusukan kepada pak Wiranto," tegas mantan anggota DPRDSU ini mengakhiri. (M17/q)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments