Selasa, 19 Nov 2019

Polda Sumut Tangkap DPO Kasus Pemalsuan Surat Tanah

admin Kamis, 12 September 2019 10:48 WIB
SIB/Saut Sihombing
Direktur Reskrimum Polda Sumut Kombes Pol Andi Rian didampingi Kasubdit II Harda Bangtah AKBP Edison Sitepu memaparkan kasus penangkapan DPO kasus dugaan pemalsuan dokumen otentik, Rabu (11/9). Tampak tersangka diapit oleh sejumlah petugas kepolisian.
Medan (SIB) -Subdit II Harda Bangtah Ditkrimum Polda Sumut meringkus Robby Meyer yang merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO) yang sudah 4 tahun terkait kasus dugaan pemalsuan dokumen otentik.

Direktur Reskrimum Polda Sumut Kombes Pol Andi Rian menjelaskan, Robby Meyer ditangkap atas kasus dugaan pemalsuan surat tanah milik PT Anugrah Dirgantara Perkasa (ADP) seluas 5 hektare lebih yang berlokasi di Medan Polonia. Kemudian, tersangka juga diduga memberikan keterangan palsu dalam suatu fakta otentik.

"Tersangka kita kenakan pasal berlapis dengan ancaman hukum di atas 5 tahun kurungan penjara," ungkap Andi Rian dalam pemaparan kasus, Rabu (11/9) sore.

Diungkapkan Andi Rian, surat tanah palsu yang digunakan tersangka ini diklaim didapatnya dari ahli waris atas nama Coekamson. Kemudian, tersangka menggunakan alashak untuk mengurus lahan seluas 5 hektare lebih berdasarkan 'Uittreksel De Afdelingshef Van Del 1949'.

"Kita sudah melakukan pemeriksaan dari berbagai ahli, salah satunya pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) bahwa Uittreksel bukanlah alashak. Melainkan, semacam izin kepada seseorang untuk memanfaatkan suatu tanah. Jadi, intinya bukan termasuk alashak," kata dia.

Ia menyebutkan, kasus ini awalnya dilaporkan PT ADP di Polrestabes Medan pada 2010 dengan No LP: 1059/IV/2010/Tabes tanggal 21 April 2010, atas nama pelapor Arsyad Lis. Laporan tersebut dibuat karena tanah milik PT ADP ikut diklaim tersangka Robby Meyer seluas 5 hektare lebih dari total tanah 47 hektare. Jika dihitung-hitung, nilai aset yang diklaim sekitar Rp100 miliar (asumsi Rp2 juta per meter).

"Pada tahun 2011 laporan kasus tersebut sempat dihentikan oleh Polrestabes Medan. Lantas, pihak pelapor (PT ADP) melakukan gugatan praperadilan dan dikabulkan oleh pengadilan, sehingga memerintahkan kepada penyidik Polrestabes Medan untuk membuka kembali kasus itu. Termasuk juga sudah dilakukan gelar perkara di Mabes Polri ketika itu. Oleh karenanya, penyidik mengeluarkan surat perintah penyidikan baru di tahun 2014 dan menerbitkan surat pemanggilan terhadap tersangka. Namun, setelah dipanggil beberapa kali tak kunjung hadir hingga menerbitkan DPO (daftar pencarian orang) pada tanggal 27 Januari 2015," sebut Andi Rian.

Dijelaskannya, lahan ini secara utuh dimiliki pelapor seluas 47 hektare. Pelapor memperoleh izin untuk membangun perumahan masyarakat. Prosesnya, 42 hektare sudah terbit alashak daripada lahan tersebut. Sedangkan sisanya 5 hektare terjadi sengketa karena diklaim milik tersangka dengan alashak Uittreksel.

Disinggung kesulitan yang dihadapi kenapa baru ditangkap sekarang, Andi menyarankan menanyakan kepada pihak Polrestabes Medan karena laporan awal kasusnya di sana. "Kasus ini sebelumnya ditangani Polrestabes Medan. Kami sebagai pembina fungsi di tingkat Polda memonitor setiap kegiatan kewilayahan, jadi semua DPO yang diterbitkan akan disampaikan ke kita dan disampaikan juga ke Mabes Polri," ujarnya.

Lanjut Andi Rian, kebetulan tersangka ini termonitor oleh pihaknya Senin (9/9) malam di rumahnya. "Kita ketahui keberadaan tersangka sekitar pukul 23.00 WIB di rumahnya. Lalu, tim kita bergerak ke rumahnya dan mengetuk pintu tetapi tidak ada respon hingga menunggu 7 jam lamanya. Lantas, pada pukul 06.00 WIB barulah tersangka keluar rumah dan kemudian kita tangkap," paparnya.

Ia menambahkan, pihaknya masih mendalami lagi kasus tersebut. "Kita masih dalami lagi kasusnya dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka lainnya," pungkasnya. (M18/t)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments