Selasa, 11 Agu 2020
  • Home
  • Medan Sekitarnya
  • Perselisihan Internal Partai Demokrat, Kuasa Hukum Anggota DPRDSU Parlaungan Kasasi ke MA

Perselisihan Internal Partai Demokrat, Kuasa Hukum Anggota DPRDSU Parlaungan Kasasi ke MA

Minggu, 02 Agustus 2020 12:32 WIB
beritasumut.com

Parlaungan Simangunsong

Medan (SIB)
Perselisihan internal Partai Demokrat antara Parlaungan Simangunsong dan Hj Meilizar Latief memasuki babak baru. Pasalnya, Martin Simangunsong selaku kuasa hukum Parlaungan secara resmi mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung (MA) terhadap putusan sela yang diterbitkan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan pada persidangan beberapa waktu lalu. "Hari ini (Senin) kami daftarkan kasasinya," ucap Martin kepada wartawan di Medan, Senin (27/7).

Upaya hukum kasasi itu menurut Martin adalah langkah mereka untuk menolak salah satu pertimbangan hakim yang memutus bahwa PN Medan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara perselisihan internal suatu partai politik.

"Bahwa majelis hakim yang menyidangkan perkara gugatannya di PN Medan, dengan tergugat I Partai Demokrat dan tergugat II Meilizar Latief, terlalu cepat menerima salah satu bukti yang dituangkan dalam proses jawab menjawab yang dikirim pihak tergugat melalui elektronik atau email pada sistem E-Court PN Medan. Oleh majelis hakim, hal itu malah menjadi pertimbangan majelis untuk menyatakan gugatan itu adalah kewenangan PN Jakarta Pusat untuk mengadili, bukan PN Medan,"ucap Martin.

"Padahal bukti elektronik itu sebenarnya dibuat tidak berdasarkan kewenangangannya lagi. Karena mahkamah partai itu sudah bubar sebelum tanggal 15 Maret 2020, sementara pemberitahuan itu tanggal 17 (Maret) atau tanggal 3 April 2020. Dan itupun bukan pada saat persidangan beragendakan pembuktian dan saksi-saksi di persidangan di PN Medan. Jadi dia tidak punya kewenangan lagi, itu yang dipercaya oleh majelis," jelas Martin lagi.

Menurutnya, dalam undang-undang parpol, AD/ART ataupun SK Dewan Kehormatan Partai Demokrat, bukanlah kewenangan PN Jakarta Pusat. "Kami berkeyakinan mahkamah agung akan mengabulkan nanti setelah memeriksa bukti-bukti apakah ini konvensi di Pengadilan Negeri Medan atau Jakarta Pusat," imbuhnya.

Sementara, mengenai pemberitaan di media massa yang menyebut Meilizar Latief yang menang gugatan dan siap menjadi anggota DPRD Sumut kembali menggantikan Parlaungan, Martin menyebutnya hanya mimpi. "Mimpi Meilizar itu mau menggantikan Parlaungan," ucapnya lagi.

Ia kemudian menyinggung pengaduan Meilizar soal money politic Parlaungan ke Bawaslu, yang tidak terbukti. Bahwa di dalam dugaan pelanggaran No 020 LP/PL/Prov/02.00/VI/2019, menyatakan tidak memenuhi syarat formil dan matril sebagaimana diatur dalam Pasal 484 ayat (1) Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

"Laporan terhadap dugaan politik uang tidak terbukti yang diduga dilakukan oleh Parlaungan Simangunsong tidak terfakta dan tidak terbukti," tegas Martin sambil menunjukkan sepucuk surat dari Bawaslu.

Sebelumnya, dalam sidang putusan sela pada tanggal 17 Juli 2020, majelis hakim menolak gugatan Parlaungan, yang menggugat mahkamah Partai Demokrat sebagai tergugat I dan Meilizar Latief tergugat II. Dalam isi putusan sela itu, PN Medan tidak berwenang mengadili perkara ini, melainkan PN Jakarta Pusat. (M14/f)

T#gs DPRDSUKasasi ke MAPerselisihan Internal Partai Demokrat
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments