Selasa, 17 Sep 2019

Pensiunan PTPN II Tuntut Rumah

* Gubsu: Tuntutan Salah Alamat
Rabu, 13 Mei 2015 10:20 WIB
Medan (SIB)- Ratusan pensiunan PTPN II yang tergabung dalam Himpunan Pensiunan Perkebunan Maju Bersama (HIPPMA). Sumut melakukan unjukrasa di Kantor Gubsu Jalan Diponegoro Medan, Senin (11/5), guna menuntut rumah bagi para pensiunan PTPN II.

Dalam orasinya, Ketua HIPPMA Sumut, Sri Rahayu SH mengatakan  HIPPMA telah mengajukan permohonan/tuntutan kepemilikan atas rumah dan tanah pertapakan seluas 910,5 Ha. Hal ini menurutnya sesuai dengan surat Kepala Kantor BPN Provsu selaku Ketua Panitia B Plus dengan Nomor: 570.706/pan.BP/V/2001 tertanggal 22 Mei 2001.

“Selanjutnya permohonan tersebut sudah disampaikan  HIPPMA kepada Dirut PTPN II Tanjung Morawa, tanggal 20 Maret 2006 secara serentak dari 21 Kebun yang telah dilakukan dari Hak Guna Usaha PTPN II dan komposisinya sebanyak 6.070 Kepala Keluarga,” teriaknya.

Sri pun mengatakan, perjuangan yang dilakukan para pensiunan ini sudah sejak 14 tahun lalu. Namun hingga saat ini belum juga terealisasi. Padahal, lahan seluas 778.33Ha sudah merupakan hak dari para pensiunan PTPN II Tanjung Morawa yang tergabung dalam HIPPMA diakui pemerintah melalui Menteri BUMN.

Oleh karena itu, HIPPMA meminta agar Gubsu selaku kepala pemerintahan di Sumut dapat sesegera mungkin menyelesaikan masalah permohonan kepemilikan rumah dinas dan tanah pekarangan, atau menyerahkan rumah dan tanah kepada seluruh pensiunan karyawan PTPN II, yang masih menempati rumahnya tanpa syarat, sebagai wujud dari fungsi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Aksi tersebut langsung mendapat tanggapan dari Staf Ahli Gubsu Bidang Hukum dan Pemerintahan, Ferlin Nainggolan  didampingi Kasatpol PP Provsu, Zulkifli Taufik. Pihak Pemprovsu mengajak beberapa perwakilan dari HIPPMA untuk mendiskusikan apa yang menjadi tuntutan mereka.

KEWENANGAN PUSAT

Usai dilakukan diskusi dengan Staf Ahli Gubsu, Parlin Manihuruk selaku Penasihat HIPPMA Sumut mengatakan Gubsu memohon maaf kepada HIPPMA melalui staf ahli karena sedang ada kegiatan di luar kantor sehingga tidak dapat ditemui saat itu.

“Tetapi Gubsu memesankan kepada staf ahlinya, bahwa Pemprovsu selalu dan senantiasa memperjuangkan hak-hak kita. Akan tetapi, kuasa penuh dalam penyelesaian persoalan ini tidak di tangan Gubsu melainkan di tangan pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri BUMN dan lain-lain,” jelasnya.

Saat dimintai tanggapannya, Gubsu Gatot Pujo Nugroho mengatakan tidak bisa memberikan jawaban. Sebab para pengunjukrasa salah tempat untuk menyampaikan aspirasinya.  “Bagaimana saya memberikan jawaban, mereka menyampaikan tuntutannya salah tempat,” kata Gubsu kepada wartawan dan kemudian meninggalkan kerumunan wartawan. (A14/w)

T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments