Minggu, 18 Agu 2019

Terkait Sidang Dugaan Korupsi IPA Tirtanadi

Penolakan Eksepsi Flora Simbolon Dianggap Ciderai Tatanan Hukum

Jumat, 23 November 2018 11:01 WIB
Medan (SIB) -Nota keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang diajukan Flora Simbolon melalui tim penasehat hukumnya dalam persidangan kasus dugaan korupsi proyek paket pekerjaan pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Martubung milik PDAM Tirtanadi Sumut, ditolak majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan. Alhasil, banyak kritikan yang muncul di masyarakat terhadap lembaga peradilan tersebut.

Dua praktisi hukum kota Medan Muslim Muis dan M Harizal mengaku terkejut dengan sikap majelis yang berani menolak eksepsi Flora. Padahal Flora mengajukan eksepsi berdasarkan putusan Praperadilan yang sebelumnya ia menangkan di PN Medan.  "Sangat rancu dan tak beralasan. Mengapa majelis hakim menolak nota keberatan Flora Simbolon. Sudah jelas-jelas Flora Simbolon memenangkan Praperadilan. Sehingga statusnya sebagai tersangka dan penetapan penahanannya dianggap cacat hukum oleh hakim prapid. Tapi tak dieksekusi jaksa dan pokok perkaranya bergulir ke persidangan. Kan seharusnya, eksepsi beliau dikabulkan. Apa alasan konkrit majelis menolak itu? Ada apa ini? Jangan sampai cacat tatanan hukum yang sudah dijaga selama lantaran hakim melakukan penafsiran yang susah ditebak," ucap M Harizal saat dimintai tanggapannya, Kamis (22/11).

Harizal juga merasa heran dengan pandangan hukum yang diterapkan majelis hakim atas penolakan eksepsi tersebut. Bahkan ia bisa membayangkan, apabila hal seperti itu tidak dijelaskan kepada publik oleh pihak pengadilan, maka yang patut dikhawatirkan akan muncul kasus-kasus lain yang serupa yang pada intinya, permohonan praperadilan tak berlaku meskipun pemohon dimenangkan dan status tersangka dinyatakan cacat hukum. "Apa gunanya permohonan praperadilan itu. Kalau toh kejadiannya seperti yang dialami Flora. Lebih baik dihapus saja praperadilan dari sistem hukum di Indonesia karena tak ada gunanya. Oknum aparat hukum tidak mau mengakui kekalahannya. Apabila mau menerbitkan sprindik baru ya silahkan. Tapi harusnya dijalankan dulu putusan prapidnya," ucap Harizal.

Senada dengan Harizal, Muslim Muis mengatakan hakim dinilai tidak profesional menegakkan hukum. Seharusnya majelis hakim sepaham dengan hakim tunggal praperadilan yang mengatakan status Flora sebagai tersangka cacat hukum. "Ini sudah gak lazim. Majelis hakimnya perlu diperiksa KY dan bagian pengawasan Mahkamah Agung. Dalam pasal 156 ayat 1 KUHAP sudah jelas dinyatakan seharusnya majelis mengabulkan eksepsi tersebut. Apabila syarat formalnya saja sudah cacat, buat apa diperiksa legal materiilnya. Dan patut dipertanyakan mengapa hakim tetap menolak itu. Kita minta KY dan MA periksa hakim yang tangani persidangan tersebut. Status Flora sebagai apa dikasus itu ? Tersangka kan tidak dia. Apalagi terdakwa. Itu jelas berdasarkan putusan prapid. Jadi gak lazim putusan sela itu," ucap mantan Wakil Direktur LBH Medan itu menambahkan.

Seperti diketahui, Majelis hakim yang diketuai Syafril Batubara menolak eksepsi  yang diajukan oleh Flora Simbolon selaku Staff Keuangan Promits LJU dan M Suhairi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di PDAM Tirtanadi Sumut melalui penasehat hukumnya. "Menolak seluruh keberatan atas dakwaan (eksepsi) yang diajukan terdakwa melalui penasehat hukumnya,"ucap hakim Syafril pada sidang sebelumnya.

Dalam amar putusan selanya, majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi terpisah yang diajukan kedua terdakwa sudah memasuki materi pokok perkara. "Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan selanjutnya," pungkas hakim Syafril seraya mengetuk palu untuk menunda sidang hingga pekan depan. (A14/l)
T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments