Selasa, 19 Nov 2019
  • Home
  • Medan Sekitarnya
  • Pengadaan Barang dan Jasa Serta Biaya Perjalanan Dinas Harus Selektif dan Efektif

PU Fraksi - Fraksi DPRD atas Nota Keuangan yang Diajukan Bupati Tentang R-APBD Sergai TA 2017

Pengadaan Barang dan Jasa Serta Biaya Perjalanan Dinas Harus Selektif dan Efektif

Kamis, 15 Desember 2016 14:43 WIB
Sergai (SIB)- Semua fraksi-fraksi di DPRD Serdangbedagai dalam Pandangan Umumnya (PU) terhadap nota keuangan R-APBD Serdangbedagai tahun 2017 sebesar Rp 1.387.104.960.773 dalam rapat paripurna dewan yang dipimpin Ketua DPRD H Syahlan Siregar ST, Rabu (14/12) meminta agar pengadaan barang dan jasa termasuk biaya perjalanan dinas tahun 2017 benar-benar selektif, efektif dan akuntablitas.

Dalam PU yang dibacakan Dra Wahyuni juru bicara fraksi PAN, Karmadi (Fraksi Golkar), Hotanuli Sinurat (Fraksi Hanura), Junaidi Purba (Fraksi Demokrat), Togar Situmorang (Fraksi PDIP), Hari Ananda (Fraksi PPP), Lestari (Fraksi PKB) dan Rahmat Cukup (Fraksi Gerindra) disebutkan, R-APBD Sergai 2017 sebesar Rp 1.387.1004.960.773 yang dialokasikan untuk belanja pegawai Rp 692.909.916.034 (49,99 persen) dan untuk belanja publik Rp 694.185.044.739 (50,01 persen) penggunaannya harus berbasis kinerja sesuai program prioritas yang tertuang dalam KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara) yang telah disepakati bersama antara banggar DPRD dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah).

Fraksi-fraksi DPRD Sergai meminta semua SKPD pengguna anggaran terkait pengadaan barang dan jasa serta biaya perjalanan dinas dilakukan secara selektif, efektif dan akuntablitas (terukur). Sehingga belanja modal pembangunan tepat sasaran dan berdampak positif mendorong peningkatan ekonomi masyarakat. Selain itu diharapkan agar proyek-proyek pembangunan 2017 dilakukan tepat waktu. Artinya, lelang dan pengerjaan proyek jangan terburu-buru agar terjaga kualitasnya.

Menurut Togar yang membacakan PU Fraksi PDIP, adanya pengurangan DAK sebesar Rp 100 miliar oleh pemerintah pusat bukan menjadi alasan mengurangi volume proyek fisik. Justru ia menghimbau para SKPD dengan kendali bupati supaya melakukan pengetatan ikat pinggang dengan meminimalkan acara-acara serimonial serta mengurangi anggaran makan dan minum setiap SKPD. Para ASN yang berprestasi supaya diberikan penghargaan, sebaliknya ASN yang malas apalagi bolos dikenakan sanksi. Terhadap pimpinan SKPD yang kurang mampu melaksanakan tupoksinya sebaiknya dicopot.

Terkait pemberdayaan masyarakat dalam perannya meningkatkan pendidikan non formal, fraksi PDIP mengusulkan agar Pemkab Serdangbedagai menampung anggaran di APBD 2017 untuk disalurkan kepada guru-guru agama Islam dan Kristen (guru sekolah minggu) sebagai bentuk honor atau ungkapan terima kasih "Sipalas roha" dalam bahasa batak, "Pamalas Uhur"(Simalungun) dan "Pengataken Bujur" dalam bahasa Karo, papar Togar Situmorang dan disambut tepuk tangan peserta dan undangan paripurna.

Setelah semua fraksi menyampaikan PU nya, Ketua DPRD menskor sidang paripurna untuk dilanjutkan dengan mendengar jawaban bupati. (A29/q)
T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments