Minggu, 21 Apr 2019

Pendemo Siap Presentasikan Soal Pelaku Alih Fungsi Hutan kepada Gubsu

admin Senin, 11 Februari 2019 16:05 WIB
SIB/Roland Tambunan
DIALOG: Koordinator Aksi Aliansi Rakyat Peduli Lingkungan Hidup Sumatera Utara Indra Minka (berdiri) didampingi para rekannya sampaikan kesiapan berdialog kembali dengan Gubsu terkait solusi atas kawasan hutan lindung yang banyak dieksploitasi menjadi lahan perkebunan, saat memberi keterangan pers di salah satu cafe di Medan Barat, Sabtu (9/2) sore.
Medan (SIB) -Aliansi Rakyat Peduli Lingkungan Hidup Sumatera Utara siap berdialog kembali dengan Gubernur Edy Rahmayadi terkait solusi mengatasi kawasan hutan lindung yang banyak dieksploitasi menjadi lahan perkebunan.
Koordinator Aksi Indra Minka mengatakan, pihaknya bahkan sedang memersiapkan bahan presentasi kepada Gubsu soal masalah ini, pasca permintaan tersebut ditawarkan kepada mereka.

"Saya punya data mengenai alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan di Sumut. Kami akan siapkan presentasinya dan segera menyampaikan hal itu kepada beliau (Gubsu)," katanya saat memberi keterangan pers di Cafe Tripel S Jalan Karya, Kelurahan Sei Agul, Medan Barat, Sabtu (9/2) sore.

Menurutnya fokus yang akan mereka sampaikan nanti di hadapan Gubsu, sekaitan tata kelola perkebunan sawit di Sumut mengingat sudah banyak sekali kawasan hutan yang digarap dan dijadikan kebun sawit maupun karet. Termasuk pihak-pihak mana saja yang selama ini menikmati hasil dari perambahan kawasan hutan.

"Saya akan urai di Sumut ini (kawasan hutan) dikuasai oleh raja CPO (perkebunan kelapa sawit). Dan perusahaan CPO terbesar di Indonesia itu adalah W. Kami akan minta ketegasan beliau dalam penatakelolaan perkebunan sawit di Sumut. Saya pegang datanya semua, dan kami sanggup memaparkannya," klaim Indra.

Tak hanya itu, Indra juga siap memberikan data pelanggaran alih fungsi kawasan hutan seperti di Labuhanbatu Utara (Labura) dan juga kawasan Register 40. Misalnya di Labura, bagaimana hutan di sana hancur karena izin koridor yang diterbitkan. Bukan lagi 300 hektar tapi 4000 hektar. Kita punya data itu, ujarnya didampingi para rekannya seperti M Zainuddin Daulay, Rahmadsyah dan Ketua Gerbrak Sumut, Saharuddin, seraya berharap Gubsu dapat mengembalikan alih fungsi lahan tersebut seperti semula. ungkapnya lagi .

"Itu ilegal dan punya PTPN III. Begitu juga mengenai Register 40 kami siap buka, walaupun itu sebenarnya wewenang pengadilan sebab sudah inkrah dan tinggal eksekusi," imbuh dia sembari menunjukkan data yang dipegangnya.

Menurut Ketua Lembaga Konservasi Lingkungan Hidup (LKLH) Sumut ini, pengungkapan kasus dugaan alih fungsi kawasan hutan yang dilakukan PT Anugerah Langkat Makmur (ALM), yang melibatkan pengusaha Dodi Shah, harus dijadikan Gubsu sebagai titik awal perbaikan tata kelola hutan yang sudah lama dieksploitasi menjadi perkebunan.

"Jadi pada kesempatan ini kami mau ingatkan, bahwa aksi kami kemarin tidak ada yang menunggangi. Tidak ada sponsor atau apapun. Kami juga bukan bermaksud tidak sopan karena menginginkan Gubsu Letjend (Purn) Edy Rahmayadi berani sesuai kewenangannya menata kawasan hutan sesuai peruntukkannya. Apa yang sudah dilakukan Poldasu terhadap bos PT ALM, sebenarnya menjadi titik awal perbaikan atas masalah yang sudah sangat lama di Sumut, katanya.

Sebelum diberitakan, saat menghadapi aksi unjukrasa massa Aliansi Rakyat Peduli Lingkungan Sumut di Kantor Gubsu Jumat kemarin, Gubernur Edy meminta pendemo menyiapkan paparan dan solusi yang menurut mereka terbaik untuk menyelesaikan masalah tuntutan alih fungsi hutan. "Silahkan kalian presentasikan, kita fasilitasi di sini. Saya akan undang OPD terkait dan pakar. Kita diskusikan bersama untuk Sumut yang lebih baik," katanya.

Secara keseluruhan, Edy menyatakan tuntutan yang disampaikan mahasiswa yang berisi enam poin mengarah pada tuduhan terhadap PT ALM. Intinya adalah, meminta evaluasi terhadap seluruh perusahaan perkebunan kelapa sawit yang diduga berdiri di atas lahan hutan. Para pemilik perusahaan tersebut disebut sebagai mafia. "Bukan hanya 61, tetapi ada 117 perusahaan perkebunan besar yang berdiri di atas lahan hutan di Langkat," tegas Edy.

UU No 23/2004 yang menyebutkan, gubernur memiliki kewenangan mengevaluasi operasional perkebunan, ungkapnya, hanya menegaskan soal status, bukan tentang batas. Dia menyatakan, biarkan proses hukum berjalan atas dugaan alih fungsi hutan terhadap PT ALM. Oleh karenanya dia tidak mengeluarkan komentar apapun terkait hal itu dan tidak ingin persoalan tersebut dipolitisir.

"Kalau kalian memang punya niat baik, bantu saya. Berikan solusi. Empat bulan tentu tidak cukup untuk membenahi seluruh Sumut. Banyak yang sudah lima tahun, 10 tahun menjabat tidak selesai semua masalah, saya baru empat bulan. Jangan menilai buruknya saja," tuturnya. (A11/l)

T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments