Jumat, 23 Agu 2019

Penambahan Daya Listrik Gedung DPRD Medan Tidak Dianggarkan di P-APBD 2015

Jumat, 30 Oktober 2015 10:04 WIB
Medan (SIB)- Persetujuan Rancangan P-APBD 2015 yang sempat menuai kontroversi karena  pengesahannya dilakukan DPR  bersama Plh Wali Kota Medan yang saat itu dijabat Syamsul Bahri,  akhirnya dievaluasi Plt Gubsu. Itu kemudian dibahas di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Medan, Rabu (28/10). Dalam rapat tersebut, para anggota dewan menyoroti soal anggaran penambahan daya listrik di gedung DPRD Medan.

Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Medan Ir Parlaungan Simangunsong menegaskan, harus ada anggaran biaya penambahan daya listrik untuk gedung DPRD Medan. "Menurut saya daya listrik itu sangat mendesak, sementara anggarannya belum dimasukkan di P-APBD 2015. Ini bagaimana, apakah Pemko bisa mengusahakannya? Kami meminta ini harus dimasukkan ke P-APBD, kalau tidak, kita baru bisa mendapat penerangan listrik di tahun 2017," katanya.

Ketua DPRD Medan, Henry Jhon Hutagalung yang memimpin rapat mengaku baru saja menerima surat permohonan pergeseran anggaran untuk biaya penambahan daya listrik itu. Dana sebesar Rp522.411.000 tersebut bisa diambil dari anggaran berlebih dari nomenklatur yang ada di anggaran Sekretariat DPRD Medan.  "Saya pikir ini bisa diambil dari kelebihan anggaran lain seperti honorarium makanan dan minuman dan lainnya yang tidak terpakai," ungkapnya.

Sementara, menurut Kepala Bappeda Medan Zulkarnain Nasution, anggaran tersebut  bisa diatasi. Usulan tambahan biaya listrik  bisa kita akomodir. Soal teknis akan kami diskusikan dengan Sekwan. Anggaran belanja diperkirakan akan ada kelebihan. Secara teknisnya akan diurus Pemko dengan mengambil dari beberapa nomenklatur anggaran yang tidak terpakai. "Jadi bukan hanya dari makanan dan minuman saja. Anggaran beberapa nomenklatur bisa digeser untuk menutupi itu," ujarnya.

Bappeda mengungkapkan,  pihaknya telah menerima hasil evaluasi rancangan P-APBD 2015 dari Gubsu dengan beberapa catatan yang tidak terlalu krusial. Ada 4 poin yang menjadi catatan yakni menyesuaikan momenklatur, judul kegiatan objek belanja. Kemudian rincian objek belanja harus diselaraskan sesuai maksud dan tujuannya.

Selanjutnya, ada semacam hipotesis bahwa pagu belanja dari sebuah kegiatan dinilai terlalu tinggi. Artinya, pagu belanja harus menyesuaikan harga perkiraan saat kegiatan.Sedangkan karakter selanjutnya yang menjadi catatan adalah kemungkinan untuk memindahkannya mengalokasikan ke kegiatan yang lebih prioritas. "Untuk ini, kita tahu periode P-APBD sangat singkat jadi tidak mungkin menurut kami dialihkan ke kegiatan lain," ungkapnya. (A12/ r)
T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments