Sabtu, 24 Agu 2019

Pemprovsu dan KPK Bahas Teknis Pelaksanaan Program Pendidikan Anti Korupsi

admin Kamis, 16 Mei 2019 10:40 WIB
SIB/Dok
RAPAT KOORDINASI: Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Arsyad Lubis serta Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Wilayah I Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK Juliawan Superani dan Kasatgas Dikdasmen Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Guntur Kusmeiyano, memimpin rapat koordinasi Implementasi Pendidikan Korupsi di Ruang Rapat FL Tobing Lantai 8 Kantor Gubernur Sumatera Utara Jalan Diponegoro No 30 Medan, Rabu (15/5).
Medan (SIB) -Pemprovsu akan segera mengimplementasikan program pendidikan anti korupsi di sekolah-sekolah di Sumut. Untuk itu, rapat koordinasi (Rakor) Implementasi Pendidikan Korupsi digelar bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di ruang rapat FL Tobing Kantor Gubsu Jalan Diponegoro No. 30 Medan, Rabu (15/5) untuk membahas teknik pelaksanaan program itu.

Rapat tersebut dipimpin Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumut Arsyad Lubis dan dihadiri para kepala dinas pendidikan kabupaten/kota se-Sumut, para kepala sekolah, Inspektorat Kabupaten/Kota se-Sumut dan perwakilan Kemenag Provinsi Sumut.

Sedangkan dari KPK RI, hadir Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Wilayah I Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK Juliawan Superani serta Kasatgas Dikdasmen Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Guntur Kusmeiyano.
"Implementasi pendidikan anti korupsi ini kita selenggarakan sebagai wujud keprihatinan kita terhadap praktik korupsi yang masih perlu kita sosialisasikan terus menerus," ucap Arsyad.

Dalam sektor pendidikan, kata Arsyad, sumber korupsi itu berawal ketika pendidikan dilihat sebagai ladang bisnis. Modusnya sangat beragam, seperti penerimaan peserta didik baru, mutasi guru, pengangkatan kepala sekolah, kenaikan pangkat guru, penggunaan dana BOS, pungutan liar berkaitan dengan kenaikan kelas, kelulusan, pembelian buku, baju seragam dan sebagainya.

"Praktik-praktik tersebut adalah sumber sulitnya meningkatkan mutu pendidikan secara umum. Ke depan, hal-hal ini harus menjadi bagian yang dibersihkan sehingga pelayanan pendidikan yang bermartabat dapat terwujud di Sumut ini," ujarnya.

Dalam Rakor tersebut dibahas teknis penyusunan konsep dan praktik pencegahan korupsi sebagai muatan kurikulum. Sehingga, nantinya tujuan memunculkan kesadaran tentang nilai-nilai anti korupsi yang mendalam terhadap anak-anak dapat terwujud.

Kasatgas Korsupgah KPK Juliawan Superani menyampaikan, upaya pencegahan atau preventif merupakan salah satu usaha yang diprioritaskan untuk memberantas korupsi. "Apalagi lewat pendidikan, jika terimplementasi secara benar pada siswa-siswa, mudah-mudahan tindakan korupsi bisa diberantas," kata Juliawan.

Kasatgas Dikdasmen Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Guntur Kusmeiyano menambahkan, salah satu media yang paling efektif untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi ialah lewat literasi. Menyediakan bahan bacaan yang dikemas semenarik mungkin untuk menarik minat anak-anak.(M11/d)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments