Rabu, 13 Nov 2019

Pemprov Sumut Belum Terima Permohonan UMK dari Depeda

redaksi Jumat, 08 November 2019 16:24 WIB
SIB/Dok
Dinas Ketenagakerjaan Sumut, Harianto Butarbutar.
Medan (SIB)
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) hingga kini belum menerima permohonan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dari Dewan Pengupahan Daerah (Depeda) yang melakukan pembahasan UMK tahun anggaran 2020. "Belum, belum ada usulan yang kita terima. Saat ini masih proses di Depeda masing-masing kabupaten dan kota bersangkutan," kata Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sumut, Harianto Butarbutar menjawab wartawan, Kamis (7/11).

Menurutnya, paling lama pada 10 November ini usulan UMK kabupaten/kota mesti sudah masuk ke Depeda Sumut. Sehingga dapat dieksaminasi sebelum mendapat persetujuan dari gubernur. "Iya, benar. Artinya biar masih ada waktu untuk memeriksa usulan mereka. Sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk penetapan UMK 2020 dan sesuai surat edaran menteri Tenaga Kerja tentang besaran kenaikan UMK tersebut," katanya.

Sementara itu mengenai batas akhir pengumuman UMK 2020, Harianto menegaskan paling lama harus sudah disampaikan ke publik pada 21 November mendatang. "Ketentuan itu sudah seragam se-Indonesia. Mesti diumumkan selambat-lambatnya tanggal 21 November ini. Kita harapkan secepatnya kabupaten/kota menyampaikan usulan UMK-nya ke provinsi, sehingga bisa segera kami periksa dokumennya," katanya.

Catatan wartawan pada penetapan UMK 2019 diketahui sebanyak 20 kabupaten/kota menetapkan UMK bagi para pekerja atau buruh yang mulai berlaku 1 Januari lalu. Yakni Binjai Rp 2.409.741, Dairi Rp 2.307.801, Deliserdang Rp 2.938.524, Gunungsitoli Rp 2.399.083, Humbanghasundutan Rp 2.326.083, Karo Rp 2.829.558, Labuhanbatu Rp 2.668.223, Labuhanbatu Utara Rp 2.644.265, Labuhanbatu Selatan Rp 2.701.106, Langkat Rp 2.498.377. Nias Rp 2.395.539, Padanglawas Utara Rp 2.550.718, Padangsidimpuan Rp 2.466.325 dan Pematangsiantar Rp 2.305.335.

Selanjutnya Tapanuli Selatan Rp 2.675.368, Serdangbedagai Rp 2.644.265. Padanglawas Rp 2.521.268, Tebingtinggi Rp 2.338.840, Toba Samosir Rp 2.459.326, Asahan Rp 2.593.986, Medan Rp 2.969.824 dan Mandailingnatal Rp 2.480.700.

Bagi daerah yang tidak mengajukan dan menetapkan UMK, sesuai regulasi maka besaran UMK mesti mengikuti nilai UMP Sumut 2020. Selain itu berdasarkan evaluasi Disnaker Sumut pada 2018, dari 33 kabupaten/kota ada 4 daerah yang tidak mengajukan UMK. Nias Barat, Nias Utara, Nias Selatan dan Pakpak Bharat. (M11/q)

T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments