Selasa, 28 Jan 2020
Banner Menu
Detail Utama 1

Pemkab Sergai Terima 44 Sertifikat Tanah Dari Kementerian ATR/BPN

redaksi Jumat, 06 Desember 2019 15:10 WIB
SIB/Dok
SERTIFIKAT TANAH : Wabup Sergai H Darma Wijaya menyerahkan sertifikat tanah kepada warga saat menghadiri kegiatan penyerahan sertifikat hak atas tanah program strategis nasional yang dilaksanakan Kementerian ATR/BPN di Halaman Puri Triadiguna PTPN II Tanjungmorawa, Kabupaten Deliserdang, Kamis (5/12).
Sergai (SIB)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serdangbedagai (Sergai) menerima 44 sertifikat tanah dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Sertifikat diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumut, Bambang Priono SH MH bersama Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Adat Kementerian ATR/BPN, Ir H Bahrum Syah SH MSi, Kamis (5/12) di Halaman Puri Triadiguna PTPN II Tanjungmorawa, Kabupaten Deliserdang.

Wakil Bupati (Wabup) Sergai, H Darma Wijaya sangat mengapresiasi kegiatan penyerahan sertifikat hak atas tanah program strategis nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian ATR/BPN.

Disampaikannya, ke-44 sertifikat tanah yang diterima Pemkab Sergai dari Kementerian ATR/BPN terdiri atas surat keterangan atas bangunan fasilitas publik dan pemerintahan seperti, sekolah, lapangan sepakbola, rumah potong hewan, Puskesmas pembantu, bangunan kantor dinas, kantor camat dan kantor lurah.

Wabup yang saat itu hadir bersama Ketua DPRD dr M Riski Ramadhan Hasibuan SH SE dan Kepala BPKA Rusmiani Purba SP MSi menyebutkan jika penyerahan sertifikat ini, juga bisa meminimalisir kesenjangan dan meningkatkan kepercayaan diri masyarakat berkat jaminan legalitas. Menurutnya dengan adanya sertifikat ini, konflik agraria dalam masyarakat bisa dihindari.

"Kami sangat berterima kasih atas penyerahan 44 sertifikat yang diserahkan ke Pemkab Sergai dan sekitar dua ribu sertifikat untuk masyarakat di Sergai dan Deli Serdang. Dengan penyerahan sertifikat ini, kita bisa menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, berdasarkan hukum dan perundang-undangan pertanahan. Kemudian setelah ditata, bagaimana kita menyediakan kelembagaan dan manajemen yang baik, agar penerima sertifikat tanah dapat mengembangkan tanahnya sebagai sumber kehidupan yang memakmurkan," ujar Darma Wijaya. (T06/f)


T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments