Kamis, 22 Agu 2019

Pemkab Sergai Diminta Kaji Data Penerima PKH

admin Senin, 11 Februari 2019 13:51 WIB
Ilustrasi.
Sergai (SIB) -Pemerhati sosial Hendrianto Siregar meminta Pemkab Serdangbedagai (Sergai) mengkaji ulang data warga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan bantuan pemerintah pusat untuk orang miskin. Pasalnya, kebanyakan warga yang menerima PKH selama ini tergolong keluarga mampu sehingga tidak layak lagi menerima di 2019.

"Bahkan, saat ini banyak warga kurang mampu seperti Nek Boinah yang tidak tersentuh program PKH. Padahal, mereka inilah yang layak menerima bantuan tersebut. Ini harus secepatnya direvisi karena kebanyakan penerima PKH sekarang bukan dari kalangan masyarakat kurang mampu lagi," ujar Siregar kepada SIB, Sabtu (9/2) melalui telepon selulernya.

Dikatakannya program PKH seharusnya tersalur kepada warga yang benar-benar membutuhkan. Dari situasi itu, dia berharap agar pemerintah di Sergai kiranya memberikan solusi terbaik atas persoalan tumpang tindih data penerima PKH."Harapan saya semoga tidak ada lagi kasus seperti Nek Boinah di Tanah Bertuah Negeri Beradat," harap Siregar.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Sergai, Misran saat dihubungi SIB mengatakan, pihaknya di 2017 lalu seyogianya telah melatih petugas atau pendamping PKH yang ditunjuk kepala desa setempat untuk menentukan suatu masyarakat layak atau tidak menerimanya. Juga mengajari cara penggunaan aplikasi PKH.

Dia juga menyebut, Dinsos Sergai sifatnya hanya menerima data dari pusat atau Basis Data Terpadu (BDT) terkait siapa warga yang layak menerima bantuan uang tunai atas kebijakan Presiden Jokowi itu.

"Setelah data itu keluar, baru lah Dinsos menginfokan ke desa-desa tentang warga yang layak menerima PKH. Sedangkan alur keluarnya data BDT itu yakni berasal dari tenaga pendamping PKH yang ditunjuk di desa menginput warga yang layak menerima PKH melalui beberapa kriteria ke aplikasi PKH yang terkoneksi ke internet. Usai diinput, nanti BDT yang menentukan dari rangking apakah suatu warga layak atau tidak menerima PKH, bukan dari Dinsos Sergai ataupun kepala desa," katanya.

Penginputan itu juga, sambungnya, melalui proses terjun langsung ke lapangan yang dilakukan tenaga pendamping PKH didampingi Bhabinkamtibmas, Babinsa dan LKMD setempat guna mengantisipasi manipulasi data. Namun, yang jadi permasalahan, apakah tenaga pendamping PKH sudah melakukan revisi data penerima PKH.

"Seperti kasus Nek Boinah, kita tidak tahu, apakah tenaga pendamping PKH menginput beliau ke aplikasi PKH atau tidak. Jika memang benar-benar layak, seharusnya, Nek Boinah bisa segera diusulkan untuk diinput ke aplikasi PKH sebagai warga yang layak menerima PKH," jelas Kadinsos Sergai.

Sebagaimana diberitakan SIB sebelumnya, Nek Boinah warga Dusun XII Bangunjawa Dua Desa Marjanji Kecamatan Sipispis Sergai hidup miskin di gubuk reyot dan tanpa penerangan listrik. Nenek yang berusia hampir seabad dan tinggal sebatang kara itu juga mengaku bahwa dirinya tidak pernah mendapat bantuan apapun dari pemerintah. (MRF/l)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments