Senin, 22 Apr 2019

Pemkab Deliserdang : Lahan Warga Pasar Melintang Telah Diselesaikan PT JMKT

admin Kamis, 14 Februari 2019 14:08 WIB
Kantor Bupati Deliserdang
Lubukpakam (SIB) -Pemkab Deliserdang melalui Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Binsar Sitanggang mengatakan, pihak PT Jasa Marga Kualanamu Tol (JMKT) telah menyelesaikan ganti rugi lahan warga Pasar Melintang Lubukpakam yang dibangun menjadi jalur tol.

"Sudah diselesaikan PT JMKT semua. Warga kembali menuntut karena merasa besar nilai ganti rugi lahan untuk jalan tol, yang dimasalahkan selisih pengukuran surat tanah dari SK Camat dengan hasil pengukuran dari Badan Pertanahan Nasional (BPN)," kata Binsar kepada SIB, Rabu (13/2) di Lubukpakam.

Dicontohkan Binsar, warga itu bernama si A dengan luas lahan 100 meter persegi namun suratnya SK Camat, lalu diukur ulang oleh BPN untuk pembayaran ganti rugi dengan hasil 90 meter persegi. Pengukuran BPN itu juga disaksikan si A untuk ketahui batas-batasnya dan tidak sembarangan.

Lalu, hasilnya dibuat dalam daftar nominatif yang ditandatangani si A dalam sebuah berita acara. Kemudian pihak JMKT membayar yang 90 meter persegi itu dengan rekomendasi hasil pengukuran BPN, lalu diterima si A.

Belakangan sesudah dibayar tutur Sitanggang, karena merasa besar kali nilai pembayaran itu maka si A datang kembali mengadu ke DPRD Deliserdang agar dibayar sisa yang 10 meter persegi itu oleh JMKT. "Mana mungkin bisa dibayar lagi, jadi mereka bertahan karena hasil selisih dari surat SK Camat dengan hasil pengukuran dari BPN. Sementara pengukuran dari BPN telah dibayar semua," akunya.

Sebelumnya, salah seorang warga Desa Pasar Melintang yang belum mendapatkan ganti rugi itu bernama Lamhot Sihombing (43). Ia menyebut masih punya hak atas kekurangan lahan yang belum dibayarkan sebab yang belum dibayar tanahnya ada 415 meter persegi lagi luasnya. Ia mengakui kalau harga tanah yang diganti rugi lumayan harganya karena saat itu dibayari Rp56 juta perantai.
"Udah pernah diukur ulang sama BPN dan hasilnya memang bersisa. Cuma kenapa sampai sekarang belum dibayarkan. Dulu kenapa kami dijanjikan mau dibayar. Ada 7 orang lagi punya tanah dan belum dilunasi sama Pemerintah tapi sudah ditembok tanah kami itu," kata Lamhot.

Terpisah, anggota Komisi A DPRD Deliserdang Benhur Silitonga yang dikonfirmasi mengaku dalam masalah itu dewan sudah dua kali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP). Untuk kesimpulan katanya, terakhir mereka meminta kembali kepada BPN agar kembali melakukan pengukuran. Informasi yang dia terima pengukuran ulang sudah dilakukan oleh BPN meskipun tidak dapat dijelaskannya secara rinci bagaimana hasil pengukuran ulang itu.

"Sudah kita pertemukan warga sama semua yang terlibat dalam pembangunan tol. Itu waktu saya masih menjabat sebagai Ketua Komisi A. BPN kita desak untuk melakukan pengukuran ulang supaya masyarakat lebih puas lagi. Ya memang taukan kita masyarakat itu ngikutnya sendiri. SK Camat berasal dari Desa itukan ngukurnya pakai tangan saja (manual). Kalau BPN kan kerja pakai alat," kata Benhur.

Benhur berpendapat bukan hal yang mustahil kalau ukuran yang dipakai oleh masyarakat hasilnya tidak sesuai meskipun yang dipegang SK Camat. "Nah ini masyarakat juga harus tau kerja DPRD itu bukan untuk datangi pihak tol sama BPN. Kan ada Camat dan Kades. Di tim itu kan ada pemerintah. Kita DPRD sudah maksimal di sini. Harusnya pemerintah memfasilitasi kalian (wartawan), edukasi jugalah masyarakat itu," kata politisi Golkar itu mengakhiri.(C06/d)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments