Jumat, 20 Sep 2019

Pemerintah Rekrut 2.439 Pendamping Program Pembangunan Desa

Rabu, 12 Agustus 2015 11:46 WIB
Medan (SIB)- Sebanyak 2.439 orang pendamping yang akan bertugas pada pelaksanaan implementasi Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa direkrut Kementrian Desa, PDT dan Transmigrasi Total pendamping yang diterima melalui proses seleksi ini nantinya akan ditempatkan di 27 kabupaten kota di Sumut.

Demikian disampaikan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (Bapemmas dan Pemdes) Sumut, Amran Utheh melalui siaran persnya, Minggu (9/8) di Medan.

Dia mengatakan Satuan Kerja Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Sumatera Utara membutuhkan sebanyak 2.439 orang pendamping. Lokasi tugas mencakup 25 kabupaten dan 2 kota (Padangsidempuan dan Gunungsitoli).

Dari jumlah keseluruhan pendamping yang diterima, sebanyak 55 orang akan bertugas pada 6 posisi tenaga ahli yang berkedudukan di kabupaten.

Sebanyak 461 pendamping desa akan bertugas di 381 kecamatan, dan 1.923 pendamping lokal desa akan bertugas di 5.386 desa.

“Rekrutmen ini peluang bagi seluruh putra-putri terbaik Sumut untuk dapat menjadi pendamping pada implementasi kegiatan yang didanai Dana Desa (DD) oleh pemerintah pusat sebagai amanat undang-undang tentang desa,” terangnya.

Pengiriman berkas lamaran melalui PO BOX 1212 dibuka tanggal 10-15 Agustus 2015. Tahapan seleksi dimulai dari seleksi pasif dalam bentuk pemeriksaan berkas lamaran dan penyusunan longlist oleh Pansel yang akan dikirimkan kepada Sekretariat Nasional P3MD Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di Jakarta. Untuk kemudian diterbitkannya shortlist oleh Seknas. "Nama-nama yang tertera dalam shortlist tersebut,  akan mengikuti tahap seleksi aktif di Medan," katanya.

Sementara Koordinator Provinsi Konsultan Nasional Pembangunan dan Pemberdayaan (KNPP) P3MD Sumatera Utara, Rusli Abdullah menambahkan, Pendamping Lokal Desa (PLD) bisa pendidikan minimal SLTP sederajat. Seorang pendamping lokal desa akan mendampingi tiga desa. Pendamping desa yang berkedudukan di kecamatan dan tenaga ahli di kabupaten hanya akan mengisi kekosongan yang ada pada lokasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) sebelumnya. Kecuali Kota Padangsidempuan.

“Pendamping akan bekerja bersama pemerintah pusat mendorong pemerataan pembangunan, memastikan masyarakat mendapatkan akses atas pembangunan sebagaimana yang diharapkan,” terangnya.

Melalui P3MD, katanya, akan semakin menguatkan pembangunan yang bersifat bottom-up. Pembangunan dari, oleh, dan untuk masyarakat secara transparan (partisipatif).

Para tenaga ahli dan pendamping ini, lanjutnya, akan membantu masyarakat melaksanakan pembangunan berbasis desa. Dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga pemeliharaan produk pembangunan agar dapat terus berkelanjutan. Penugasan para pendamping direncanakan mulai September 2015.

Selain itu, kata dia, siapapun yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dipastikan memiliki kesempatan yang sama pada penerimaan pendamping Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD). Seleksi tidak dikenakan biaya pendaftaran apapun. Dan apabila terdapat oknum yang memungut biaya dan atau menjanjikan kelulusan pada tahapan seleksi ini, dipastikan hal tersebut di luar tanggung jawab Satker P3MD Bapemmas dan Pemdes Sumut dan KNPP.

“Kami berharap masyarakat dan para calon pendamping tidak terpengaruh oleh adanya iming-iming oknum yang mengaku dapat membantu meluluskan. Apalagi sampai harus membayar uang untuk meluluskan proses seleksi dimaksud,” tegasnya. (A14/y)
T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments