Rabu, 05 Agu 2020

DPRDSU Apresiasi DIPA Sumut Rp43,352 Triliun

Pemerintah Pusat Percaya Anggaran Direalisasi untuk Kepentingan Rakyat

admin Kamis, 13 Desember 2018 16:27 WIB
Medan (SIB)- Kalangan DPRD Sumut mengapresiasi besarnya perhatian pemerintah pusat terhadap Sumut atas perolehan  DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dan alokasi TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa) tahun 2019 sebesar Rp43, 352 triliun lebih sebagai bukti pemerintah pusat masih percaya anggaran tersebut direalisasikan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat.

Hal ini diungkapkan Penasehat F-PKB DPRD Sumut Ir Juliski Simorangkir MM dan anggota FP Demokrat Muhri Fauzi Hafiz kepada wartawan, Rabu (12/12) di gedung dewan.

Dikatakan Juliski, DIPA yang diperoleh Sumut mengalami peningkatan tiap tahun, karena pemerintah pusat memiliki perhatian terhadap pembangunan dan kebutuhan daerah ini. Terlihat dari catatan DIPA tahun 2018, terdiri dari pagu DAK (Dana Alokasi khusus) fisik dan dana desa sebesar Rp40,92 triliun untuk dana perimbangan Rp24,09 triliun, dana transfer Rp12,95 triliun dan dana desa Rp3,87 triliun.

Sedangkan DIPA dan alokasi TKDD tahun 2019 mencapai Rp43,352 triliun lebih, terdiri dari dana desa Rp4,452 triliun lebih naik dari tahun lalu. DAK non fisik Rp8 triliun lebih, DAK fisik Rp3,613 triliun lebih, DAU (Dana Alokasi Umum) Rp25,112 triliun lebih, DBH SDA (Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam) Rp381,644 miliar lebih, DBH Pajak Rp1,652 triliun lebih dan insentif daerah Rp136,523 miliar lebih.

Karena itu, Juliski yang juga Ketua DPP PKPI Sumut itu berharap, realisasi maupun pemakaian anggaran tersebut harus lebih banyak untuk kepentingan masyarakat umum. Sementara anggaran untuk seminar, pertemuan-pertemuan, acara seremonial dan kunjungan kerja SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) agar dikurangi. 

"Harusnya lebih diprioritaskan untuk pembangunan yang multi guna, dapat dinikmati masyarakat, seperti infrastruktur Jalan Propinsi di Sumatera Utara masih banyak yang belum layak. Untuk mengalokasikan dana itu harus pintar menempatkan proyek prioritas," ujar Juliski seraya mengingatkan, dalam proses perencanaan anggaran lelang proyek dan pelaksanaan proyek juga harus transparan dan benar-benar yang terpilih dan berkualitas, bukan karena kedekatan atau sesuatu.

Juliski juga berharap, dana yang diberikan pemerintah pusat tersebut agar dikelola secara profesional, transparan dan akuntabel. Tentunya hal tersebut juga yang diharapkan pemerintah pusat dan semua Satker (satuan kerja) yang mengelola DIPA 2019 dapat menggunakan anggaran itu dengan patut dan tepat, transparan, akuntabel, sehingga tidak terjadi penyimpangan sekecil apapun dengan mengutamakan porsi anggaran yang lebih besar untuk hal-hal yang inti daripada anggaran untuk pendampingan.

Muhri Fauzi Hafiz juga mengakui, DPRD Sumatera Utara merasa senang dengan perhatian pemerintah pusat terhadap Sumatera Utara. Ini merupakan bukti bahwa kepemimpinan Gubsu Edy Rahmayadi dan Wagubsu Musa Rajekshah diakui bermartabat oleh Presiden RI. 

Menurut anggota dewan Dapil Langkat dan Binjai ini, untuk mendapatkan dana dari pusat bukan sekedar usulan program saja. Tetapi ada komunikasi dan pengakuan terhadap kepercayaan kepemimpinan daerah. Sehingga diyakini pemberian dana dari pusat bisa direalisasikan.

"Untuk itu, mari kita jaga bersama kepercayaan pemerintah pusat ini dengan mengelola anggaran yang diberikan dengan 4 T (Tepat sasaran, Tepat guna, Tepat waktu, Tidak dikorupsi). Terkait pengawasan kita ikuti mekanisme yang ada sebab proses pengawasan sudah ada yang mengaturnya," tambah Muhri. (A03/d)
Editor: admin

T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments