Sabtu, 07 Des 2019

Pemerintah Data Ulang Lahan Pertanian untuk Cegah Alih Fungsi

admin Kamis, 24 Januari 2019 15:45 WIB
Medan (SIB)-Untuk mencegah berlanjutnya lahan pertanian beralih fungsi menjadi peruntukkan lain, maka pemerintah akan fokus mendata ulang luas baku lahan dengan menurunkan Tim Verifikasi terdiri dari Dinas Pengairan, BPN, BPS (Badan Pusat Statistik), Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura, Bapeda, Dinas Lingkungan Hidup dari kabupaten/kota di Sumut pada tahun ini.

"Hasil pendataan ulang luas baku lahan pertanian ini dapat diketahui data yang akurat, kawasan mana saja yang beralif fungsi dari kawasan sawah menjadi kawasan non sawah," ungkap Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Utara melalui Kasubbag Program Yuspahri Perangin-angin kepada SIB, Rabu (23/1).

Dalam 5 tahun terakhir ini, sebutnya, alih fungsi lahan di Provinsi Sumatera Utara rata-rata seluas 1,4% per tahun. Misalnya dari tahun 2015 ke tahun 2016 alih fungsi lahan seluas 0,4%, dari 2016 ke 2017 seluas 1,7% dan dari 2017 ke tahun 2018 1,77%.
Mencegah alih fungsi lahan di Sumut, disebut Pahri, Pemprovsu telah menerbitkan Perda No 3 tahun 2015, namun diakuinya belum ada sanksi diterapkan kepada yang melanggar ketentuan tersebut.

Untuk itu, Perda No 3 tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus terus disosialisasikan hingga ke kabupaten dan kota di Sumatera Utara agar tidak ada lagi pengalihfungsian lahan.

"Jadi memang Perda No 3 tahun 2015 sudah ada, namun belum ditindaklanjuti kabupaten/kota di Sumut. Penerapan Perda ini tergantung konsistensi kepala daerah tentang perlindungan lahan pertanian," ujarnya.

Namun diakui sudah berulang-ulang dilayangkan surat ke kabupaten/kota untuk menerbitkan Perda No 3 tahun 2015, namun belum ada yang menindaklanjutinya. Disebutnya, tim verifikasi nanti akan menetapkan lokasi yang menjadi lahan yang tidak dialihfungsikan.
Bagi kabupaten/kota yang menerbitkan Perda No 3 tahun 2015 akan diberi insentif misalnya keringanan pengurangan PBB dan bantuan lainnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura Sumut M Azhar Harahap pernah mengatakan, Pemprov Sumut telah menerbitkan Perda No 3 tahun 2015 sebagai salah satu upaya Pemprov Sumut untuk menghambat lajunya alihfungsi lahan pertanian yang dapat mengakibatkan ciutnya lahan persawahan.

Perda Nomor 3/2015 ini, kata Azhar, secara bertahap disosialisasikan kepada koordinator penyuluh dan kontak nelayan, petani di kabupaten dan kota di Sumut yakni di Kabupaten Padanglawas, Tapanuli Selatan, Mandailingnatal, Padanglawas Utara, Kota Padangsidimpuan. Kemudian di wilayah Pantai Timur seperti Kabupaten Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Asahan dan Batubara.
Untuk wilayah Pantai Barat di Kota Medan, Kabupaten Deliserdang, Serdangbedagai dan Kota Tebingtinggi.

Disebutnya, penyusutan alih fungsi lahan terjadi hampir di semua daerah di Sumut. Namun paling banyak di Labura, Labusel dan Madina. Di sini alih fungsi lahan ke perkebunan. Sedangkan yang berdekatan dengan kota lahan tersebut dijadikan properti. (A2/h)
T#gs Pemerintah Data Ulang Lahan Pertanian untuk Cegah Alih Fungsi
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments