Sabtu, 23 Nov 2019
  • Home
  • Medan Sekitarnya
  • Pansus DPRD dan TAPD Pemko Medan Mengoreksi Alokasi R-APBD 2019 Sesuai Skala Priori

Pansus DPRD dan TAPD Pemko Medan Mengoreksi Alokasi R-APBD 2019 Sesuai Skala Priori

Kamis, 22 November 2018 10:54 WIB
Medan (SIB) -Panitia khusus (Pansus) R-APBD TA 2019 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) Pemko Medan hampir rampung melakukan pembahasan, R-APBD 2019 sebesar Rp5,94 triliun, Selasa (20/11).

"Banyak yang dikoreksi dan perlu pergeseran pos anggaran antar SKPD. Itu setelah mengkaji penetapan skala prioritas," terang Irwan Ritonga SE kepada wartawan usai mengikuti rapat pembahasan bersama Pansus R-APBD Pemko Medan TA 2019 di gedung dewan.

Disebutkannya, pada saat rapat finalisasi Pansus pada 27 November nanti akan ditetapkan sejumlah pos anggaran yang berubah. Karena masih ada program yang sama diajukan SKPD yang berbeda.

Bahkan, masih ada penekanan agar target PAD di suatu SKPD supaya ditingkatkan. Seperti contoh Dinas Perhubungan Kota Medan. Target PAD yang diajukan terlalu rendah dan masih dimungkinkan dinaikkan.

Sedangkan, anggaran yang dimungkinkan bergesar di beberapa SKPD karena berdasarkan program yang prioritas seperti Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan. Anggaran sebesar Rp 25 miliar yang diajukan dinas itu untuk proyek revitalisasi pendopo Lapangan Merdeka akan dipangkas. Soalnya proyek revitalisasi itu tidak urgen dan anggarannyapun terlalu besar.

"Dinas Sosial sangat membutuhkan penambahan anggaran untuk membantu orang miskin dan terlantar, juga untuk pembangunan tempat penampungan dan pendataan warga miskin sekitar Rp.4,3 miliar. Termasuk penambahan anggaran di Dinas Kesehatan Medan Rp.21 miliar," kata Ritonga.

Sedangkan untuk penambahan anggaran bantuan sosial untuk honor penjaga gereja dan guru sekolah minggu serta imam mesjid kata dia nilainya masih tetap seperti tahun sebelumnya. Kendati tidak ada penambahan anggaran tapi menurutnya masih dimungkinkan menambah jumlah penerima bantuan itu. Sebab, untuk tahun 2018 saja masih banyak sisa anggaran disebabkan data penerima yang diajukan tidak valid.

Untuk anggaran di Dinas PU Kota Medan, Irwan mengaku ada penurunan dari sebelumnya. Penurunan itu dilakukan agar Kadis PU melakukan perbaikan skala prioritas. Begitu juga untuk perbaikan tanggul di bibir pantai Belawan tidak ada dianggarkan di tahun 2019. "Untuk pembangunan tanggul, Kepala Dinas PU Medan didorong untuk memerjuangkan sendiri dana bantuan dari pemerintah pusat atau APBN. Kadisnya disarankan supaya proaktif melobi ke pemerintah pusat," ujarnya lagi.

Sedangkan untuk Dinas Pertanian dan Perikanan kota Medan terkait pengajuan pengadaan mobil laboratorium untuk digunakan keliling ke pasar pasar dianggap sangat penting. Maka pengadaan mobil laboratorium itu dimungkinkan terealisasi tahun 2019. (A13/l)
T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments