Kamis, 21 Nov 2019
  • Home
  • Medan Sekitarnya
  • OJK Awasi Praktek Korupsi dan Gratifikasi Jelang Pilkada Serentak di Pulau Sumatera

Jalin Komitmen dengan KPK

OJK Awasi Praktek Korupsi dan Gratifikasi Jelang Pilkada Serentak di Pulau Sumatera

Senin, 08 Juni 2015 11:48 WIB
SIB/dok
MoU: Kepala OJK Kantor Regional 5 Sumatera, Ahmad Soekro bersama Head Group Direktorat Gratifikasi KPK, Asep R Suwandha dan Deputi Komisioner OJK Bidang AIMRPK, Endang Kusulanjari, menandatangai penryataan komitmen Penerapan Program Pengendalian Gratifika
Medan (SIB)- Menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  Kantor Regional (KR) 5  berkomitmen tinggi mencegah terjadinya korupsi dan Gratifikasi di wilayah kerjanya. Komitmen tersebut ditegaskan KR 5 OJK Sumatera dengan melakukan penandatanganan pernyataan komitmen pengendalian gratifikasi bersama KPK.

"Pernyataan komitmen berisi janji di antaranya tidak menawarkan atau memberikan suap, gratifikasi atau pelicin dalam bentuk apapun kepada siapapun, tidak meminta atau menerima suap, gratifikasi, dan uang pelicin dalam bentuk apapun, serta mencegah  tindak pidana korupsi di lingkungan OJK," kata Kepala Regional 5 OJK Sumatera, Ahmad Soekro di sela Penandatanganan Pernyataan Komitmen Pengendalian Gratifikasi dan Sosialisasi OJK Whistle Blowing System (WBS) di Gedung BI Medan, Kamis (4/6).

Diungkapkannya, dalam program OJK WBS, masyarakat  bisa melaporkan tindak penyuapan dalam OJK. Program revitalisasi OJK WBS dilakukan dengan peningkatan integritas sistem melalui enkripsi seluruh data dengan teknologi mutakhir yang aman. Selain itu OJK juga melakukan anonimitas dan perlindungan pelapor.

"Kemudian user interface lebih sederhana dan menarik, serta pelapor dapat memantau status laporannya. Dan pengelolaan WBS akan dilaksanakan pihak independen," ujarnya.

Adapun yang termasuk dalam gratifikasi meliputi pemberian uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya yang diterima baik di dalam negeri maupun di luar negeri,  menggunakan sarana elektronik maupun tidak. Penerimaan gratifikasi termasuk juga yang diberikan melalui keluarga pegawai.

Budaya Gratifikasi

Di sisi lain, pemberantasan korupsi bukan berarti memasukkan orang ke penjara sebanyak-banyaknya. Pemberantasan korupsi sendiri termasuk menghilangkan budaya-budaya korupsi di tengah masyarakat.

Head Group Direktorat Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Asep R Suwandha, mengumpamakan kasus korupsi di Indonesia ibarat tembok besar China, Asep mengatakan dalam sejarahnya 100 tahun pertama, dua kali musuhnya dapat menembus temboknya. Caranya, para musuh menyuap penjaganya. "Nah, kita jangan terfokus membangun tembok yang besar, tapi melupakan integritas orang-orang yang ada di dalamnya," katan Asep.

Gratifikasi sendiri, sudah sangat akrab dengan masyarakat Indonesia. Gratifikasi  bermakna netral yaitu pemberian dalam arti luas namun ada unsur yang membuatnya menjadi tergolong tindak pidana korupsi.

"Gratifikasi yang berunsur pidana dalam pasal 12B UU Tipikor yaitu unsur pembuatannya Pegawai Negeri atau penyelenggara negara. Unsur perbuatannya menerima, unsur objeknya gratifikasi, unsur berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugasnya. Unsur tidak melaporkan penerimaan pemberian pada KPK dalam waktu 30 hari kerja sejak menerima pemberian," paparnya.

Asep juga mengajak masyarakat untuk memerangi korupsi terlebih budaya gratifikasi yaitu dengan cara menjauhinya, melaporkannya dan mengajak orang lain untuk menjauhi korupsi.

Dia mengungkapkan, menjelang Pilkada serentak,pihaknya mulai melakukan pengawasan di banyak provinsi yang difokuskan pada 10 provinsi di Pulau Sumatera yang merupakan wilayah kerjanya yang menggelar Pilkada.

“Jadi 10 provinsi yang diawasi KPK bukan yang selama ini rawan korupsi,” ucap Asep.

Hadir dalam acara yang cukup direspon para peserta tersebut, Deputi Komisioner OJK Bidang AIMRPK, Endang Kusulanjari, dan Bayu Kariastanto dari OJK Pusat yang juga memberikan sambutannya serta Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumut, Difi A. Johansyah. (A2/w)

T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments