Sabtu, 07 Des 2019

OJK 5 Sumatera Terima 308 Pengaduan Masalah Perbankan

Jumat, 30 Oktober 2015 10:03 WIB
Medan (SIB)- Kepala Regional 5 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatera Ahmad Sukro Tratmono mengatakan, ada sebanyak 308 laporan masalah perbankan yang terjadi di Sumut. Sebanyak 238 pelaporan  disampaikan langsung dan   70 melalui surat. Namun pelaporan kali  ini bukan soal investasi bodong atau illegal melainkan masalah perbankan seperti kartu kredit.

“Semua pelaporan langsung maupun melalui surat sudah dijawab  OJK.Namun kepada masyarakat diminta waspada dan berhati-hati dalam berinvestasi yang menawarkan keuntungan tinggi dalam waktu singkat yang tidak masuk akal” ,ujar Sukro kepada wartawan di sela acara sosialisasi Satgas Waspada Investasi yang digelar OJK di Hotel JW Marriot Medan, Kamis (29/10).

Acara tersebut dibuka Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan Irjen Pol Drs Rusli Nasution, SH,MH,MM. Tampil sebagai  narasumber yakni Kanit Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri AKBP  Ponadi, Miftah Mutaqin selaku Fungsional Tingkat Kabag di Direktorat Penyidikan Sektor Jasa Keuangan dan Ketua Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI) Ina Herawati Rachman.

Sukro mengingatkan masyarakat agar tetap mewaspadai penawaran untuk investasi yang tidak jelas, tidak ada izin atau iming-iming bunga tinggi apalagi secara online.

Dia juga mengatakan, hasil pemetaan OJK secara nasional sedikitnya 262 perusahaan investasi penipuan. Mayoritas di antaranya menawarkan produk investasi valas, emas hingga perkebunan dan peternakan. Dari 262 perusahaan itu, sebanyak 218 di antaranya termasuk perusahaan yang tidak memiliki izin dari instansi berwenang manapun.

"Kami melihat adanya kesamaan skema yang digunakan  perusahaan-perusahaan investasi tersebut yaitu Ponzi Scheme dan Pyramid Scheme. Setidaknya diperlukan rasionalisasi setiap produk investasi yang ditawarkan dari pihak manapun untuk mereduksi korban investasi yang ditawarkan  pihak manapun”, ungkapnya.

Katanya, melalui cara sederhana, style investasi penipuan tersebut dapat diidentifikasikan dari beberapa objektif antara lain tawaran produk investasi yang menjanjikan return profit dalam frekuensi/persentase/nominal yang pasti. Umumya return profit ditawarkan mencapai 3-4 kali rata-rata suku bunga deposito perbankan nasional.

Tawaran model bisnis produk mirip dengan arisan berantai, kegiatan operasional tidak memiliki izin usaha. Perusahaan tidak mampu menunjukkan detail pengelolaan investasi agar menghasilkan return profit yang ditawarkan. Struktur pengurus, pemilik dan lokasi pengelolaan underlying business perusahaan investasi tidak dijelaskan. Tawaran investasi terkadang menggunakan underlying emas yang fisiknya hanya ditunjukkan secara online. Tidak jarang hanya berupa data kepemilikan saja.

“Oleh karena itu, OJK menilai perlu mengintensifkan kembali satuan tugas Waspada Investasi sebagai pilar utama pencegahan tumbuh kembang model investasi penipuan dan merugikan masyarakat,” jelasnya.

Satgas ini berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan, Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan, Badan Penanaman Modal, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Komunikasi dan Informasi, PPATK maupun Pemprov dan Pemda. Keseluruhan elemen itu mampu menginventarisasi kasus-kasus penipuan. “Kehati-hatian investasi sebagai tantangan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN,” ungkapnya. (A2/c)
T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments