Rabu, 23 Okt 2019

Mendag RI Resmikan Kantor BPTN di Medan

* Wagub Sumut Harapkan Dapat Minimalisir Peredaran Barang Ilegal
admin Kamis, 10 Oktober 2019 12:00 WIB
SIB/Dok
PENANDATANGANAN: Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah dampingi dan saksikan penandatanganan prasasti oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Republik Indonesia (RI) Enggartiasto Lukita, sekaligus meresmikan empat Kantor Balai Pengawasan Tertib Niaga (BPTN) di Gedung Surveyor Indonesia, Jalan Sunggal Nomor 197, Medan, Rabu (9/10).
Medan (SIB) -Kantor Balai Pengawasan Tertib Niaga (BPTN) resmi dibentuk di empat kota yaitu Medan, Bekasi, Surabaya dan Makassar. Peresmian keempat kantor tersebut dilakukan secara simbolis oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Republik Indonesia (RI) Enggartiasto Lukita, di Gedung Surveyor Indonesia, Jalan Sunggal Medan, Rabu (9/10).

Persemian ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Mendag didampingi Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto, Direktorat Jenderal (Ditjen) Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag RI Veri Anggriono Sutiarto dan Kakanwil Bea Cukai Sumut Oza Olavia.

Wagub menyampaikan ucapan selamat datang kepada Mendag dan rombongan, sekaligus terima kasih atas dibentuknya kantor BPTN Regional Sumut. Dengan adanya kantor ini, maka konsumen akan terlindungi dan pelaku usaha akan tertib dalam melakukan importasi.

"Dengan adanya kantor balai ini, dengan port (pelabuhan) di Belawan, tentu meminimalisir harga distribusi. Sehingga harga barang lebih terjangkau nantinya ketika sampai di masyarakat. Perusahaan yang belum memiliki izin impor tentu juga terbantu dengan adanya kantor ini. Mudah-mudahan, barang-barang ilegal tidak lagi beredar di masyarakat kita dan yang legal harganya semakin terjangkau," ujar Wagub, saat diwawancarai.

Sementara Mendag Enggartiasto Lukita menjelaskan, tujuan dibentuknya kantor BPTN adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan terhadap produk impor di luar kawasan pabean (post border) di berbagai wilayah Indonesia.

"Semula sebelum adanya kantor-kantor balai seperti ini, maka ketika ada sesuatu kirim staf dari Jakarta. Dan itu hampir tidak mungkin, 17.000 pulau kita, sulit mengcovernya. Sedangkan kebijakan post border ini, upaya untuk mempermudah. Hal ini juga untuk memberikan perlindungan bagi konsumen serta meningkatkan tanggung jawab pelaku usaha," tuturnya.

Ditjen PKTN Kemendag RI Veri Anggriono Sutiarto menambahkan, pengawasan post border dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di pintu masuk barang asal impor dan domisili perusahaan importir. Adapun pembagian wilayah BPTN yaitu di Kota Medan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Sumatera. Kota Bekasi meliputi Jawa Barat dan wilayah Banten. Kota Surabaya meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara. Kota Makassar meliputi Sulawesi, Maluku dan Papua.

Turut hadir dalam peresmian tersebut Sekjen Kemendag RI Oke Nurwan, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kemendag RI Tjahya Widayanti dan rombongan Kemendag RI. Kemudian, Direksi Surveyor Indonesia Tri Widodo dan Darwin Abas, Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution, Kadis Perindag Sumut Zonny Waldi dan OPD Pemprov Sumut lainnya. (M11/d)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments