Selasa, 15 Okt 2019
  • Home
  • Medan Sekitarnya
  • Memasuki HUT ke-74 RI, LBH Medan Catat Masih Banyak Penegakan Hukum Bermasalah

Memasuki HUT ke-74 RI, LBH Medan Catat Masih Banyak Penegakan Hukum Bermasalah

* Penadah Kulkas Curian Dihukum 1,5 Tahun, Koruptor, Hanya 2 Tahun
admin Jumat, 16 Agustus 2019 12:44 WIB
Ilustrasi
Medan (SIB) -LBH Medan catat masih banyak penegakan hukum yang bermasalah. Mulai dari kekerasan, pemerasan hingga penanganan hukum yang lambat. Hal itu disampaikan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, Ismail Lubis, Kamis (15/8).

Pencatatan itu dilakukan sebagai refleksi pada momentum HUT ke 74 RI.

"Masih banyak persoalan-persoalan penegakan hukum yang masih bermasalah, mulai dari tindakan oknum aparat kepolisian yang melakukan kekerasan dan bahkan pemerasan terhadap tersangka hingga kepada penanganan proses hukum yang lamban apabila pelapornya masyarakat kurang mampu ditambah lagi penggunaan pasal UU ITE yang serampangan oleh pihak kepolisian," ujarnya.

"Kemudian dalam peradilan masih banyak persoalan yang hendaknya segera diperbaiki, karena dirasa banyak putusan-putusan pengadilan yang dirasa jauh dari keadilan. Dimana harusnya pengadilan sebagai benteng terakhir keadilan harus mampu menghasilkan putusan yang adil tanpa terpengaruh perasaan kewajiban untuk memutus berat ringannya suatu hukuman hanya berdasarkan tuntutan jaksa saja. Tapi terlebih melihat fakta persidangan dan juga nilai kerugian dan bentuk kejahatan yang dilakukan.
Dikatakannya, LBH Medan masih menemukan putusan dimana orang yang dituduh melakukan tindak pidana penadahan terhadap 1 unit kulkas yang dibeli dengan harga Rp 150 ribu lalu kemudian di hukum 1,5 tahun penjara, sedangkan pelaku korupsi miliaran rupiah dihukum hanya 2 tahunan.

"Nah, inikan menciderai keadilan itu sendiri dan memunculkan persepsi jika peradilan kita masih belum bersih. Makanya harapannya hal seperti itu jangan lagi terjadi, karena usia kemerdekaan kita sudah cukup tua yaitu 74 tahun, harusnya sudah harus matang dalam hal proses penegakan hukum yang adil dan menjunjung tinggi hak asasi manusia," tegasnya.

Lanjutnya, akhirnya kami mengucapkan dirgahayu Republik Indonesia, semoga persoalan penegakan hukum di Indonesia utamanya di Sumatera Utara (SU) dapat diperbaiki dengan sebaik-baiknya. (M20/t)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments