Jumat, 13 Des 2019

Massa SAPDA Demo di Kantor Bawaslu Deliserdang Minta PSU

admin Sabtu, 18 Mei 2019 16:00 WIB
SIB/Roni Hutahaean
DEMO: Massa mengatasnamakan SAPDA (Solidaritas Aksi Penyelamat Demokrasi) Kecamatan Tanjungmorawa demo di depan Kantor Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kabupaten Deliserdang, Jumat (17/5) sore.
Lubukpakam (SIB) -Massa mengatasnamakan SAPDA (Solidaritas Aksi Penyelamat Demokrasi) Kecamatan Tanjungmorawa melakukan aksi demo di depan Kantor Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kabupaten Deliserdang, Jumat (17/5) sore.

Demo tersebut menuntut agar Bawaslu Deliserdang sesegera mungkin membuat surat rekomendasi agar KPU Deliserdang melakukan PSU (Pemungutan Suara Ulang) khusus untuk Desa Tanjungmorawa B Kecamatan Tanjungmorawa karena diduga banyak sekali kecurangan dan pelanggaran Pemilu telah dilakukan oleh panitia penyelenggara.

Koodinator aksi, Muhammad Roni Alhadi mengatakan banyaknya kecurangan pelanggaran Pemilu dilakukan panitia penyelenggara tingkat Kecamatan Tanjungmorawa khususnya Desa Tanjungmorawa B.

Seperti ditemukannya pada 17 April lalu kertas C-1 Hologram diduga dijual per lembarnya Rp 2 juta, bahkan saksi partai politik tidak diberikan panitia penyelenggara PPK Kecamatan Tanjungmorawa untuk lembaran form C-1.

Ironisnya, Desa Bandar Labuhan dimana pada TPS 05, 06, Desa Dalu X A di TPS 10 dan 11, Desa Perdamaian di TPS 05 dan Desa Naga Timbul sama sekali tidak ada kertas pleno dan form C-1 hologram.

Belum lagi pada saat rekapitulasi penghitungan suara di PPK, dimana Desa Bandar Labuhan pada TPS 19, 21, 22 kertas hologramnya sudah di tandatangani petugas KPPS dan saksi, namun tidak ada isi (lembarannya kosong).

Bahkan di Desa Tanjungmorawa B pada TPS 39, 40, 41, 42 pada form C-1 hologram telah di isi oleh petugas TPS saat berlangsung pemilihan/pencoblosan di lokasi komplek Puri PTPN II Kecamatan Tanjungmorawa serta hilangnya kertas suara yang terjadi di Desa Tanjungmorawa B.

Penggelembungan terhadap oknum caleg tertentu diduga sudah terorganisir, sistematis danmasif.

Bahkan ada pula yang menggunakan KTP palsu lalu di mobilisasi oleh oknum caleg incumbent dengan mencetak Suket (Surat keterangan) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deliserdang.

Menindaklanjuti aksi demo itu, 3 perwakilan utusan pendemo yakni Rusmani Manurung, M Roni Alhadi dan Nuvo lalu memasuki ruangan Ketua Bawaslu Deliserdang, M Ali Sitorus.

Ketua Bawaslu Deliserdang didampingi Komisioner Asman Siagian menyebutkan laporan akan segera diproses sesuai dengan Undang-undang, Aturan Peraturan yang telah ditetapkan Bawaslu dan KPU.

Terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU), M Ali Sitorus segera mengkonsultasikannya ke pihak Bawaslu Provinsi Sumut selaku atasan mereka, "Kami bekerja harus sesuai dengan UU, Aturan dan Peraturan yang telah ditetapkan. Terkait Pelanggaran akan kami tindaklanjuti untuk dibahas bersama Komisioner Bawaslu lainnya," sebut M Ali Sitorus.

Komisioner Asman Siagian menambahkan siapapun caleg yang merasa terjolimi pasti akan memperjuangkan hak-haknya. Bawaslu telah menerima beberapa laporan terkait kecurangan Pemilu di Kecamatan Tanjungmorawa dan telah masuk dalam buku register.
Langkah awal telah dilakukan Bawaslu adalah koordinasi dengan sentra Gakumdu (Penegak Hukum Terpadu) yang terdiri dari unit kepolisian, kejaksaan dan pihak Bawaslu Deliserdang.

"Kita tetap berpedoman kepada aturan dan peraturan, langkah awal sudah kami lakukan melalui sentra Gakumdu dan kami berharap agar yang terjolimi terjadi proses keadilan termasuk yang telah kami temukan di lapangan," tegas Asman Siagian. (T04/d)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments