Senin, 21 Okt 2019

Massa Kakek Nenek Berzikir di DPRD Sumut Sambil Tunggu Putusan MK

admin Jumat, 28 Juni 2019 10:26 WIB
Medan (SIB) -Massa dari berbagai elemen yang tergabung dalam GKNPK Gerakan Kakek Nenek Peduli Keadilan), Kamis (27/6) menggelar aksi demo dan berzikir di depan gedung DPRD Sumut sambil menunggu keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) terkait sengketa Pilpres 2019 yang bersidang di Jakarta.

Panglima Pengawal Tanah Air (PETA) Khairil Amri dalam orasinya menyatakan, pihaknya tidak menyampaikan tuntutan apapun melainkan hanya ingin menggelar zikir dan doa bersama sembari menunggu keputusan MK yang tengah dibacakan guna mengetuk pintu hakim membuat keputusan yang seadil-adilnya.

"Kami di sini tidak menuntut apapun. Kita hanya berdoa, berzikir dan bertasbih, agar Allah menurunkan hidayah kepada hakim untuk menetapkan dan memutuskan perkara seadil-adilnya sampai menetapkan siapa presiden dan wakil presiden terpilih," katanya.

Dia menjamin aksi yang dilakukan itu sangat damai tanpa niat sedikit pun untuk anarkis. Pihaknya juga mengatakan mendukung apapun keputusan yang ditetapkan MK. "Mudah-mudahan keputusan sesuai dengan apa yang kita harapkan," katanya.

Usai berzikir dan salawat, massa secara bergantian berorasi dari mobil komando menyampaikan pandangan terhadap persoalan yang tengah dihadapi bangsa, di antaranya jebakan utang dari Tiongkok, dugaan kecurangan di Pilpres dan sebagainya.

Selanjutnya massa menyerahkan pernyataan sikap kepada Sekretariat DPRD Sumut diterima staf Kabag Humas DPRD Sumut Rospita, karena anggota dewan sedang melakukan kunjungan kerja ke luar provinsi maupun dalam Provinsi Sumut.

Dalam pernyataan sikapnya, GKNPK minta Kapolri bertanggungjawab terhadap korban penganiayaan yang berakibat kematian dalam aksi 21-22 Mei di Bawaslu RI, Jakarta.

Selain itu, massa juga minta Polri menetapkan tersangka terhadap korban penganiayaan dalam aksi 21 Mei dan meminta DPR RI menggunakan hak angket terhadap tindak penganiayaan dalam aksi tersebut.

Selain itu, para pengunjukrasa yang didominasi warga berusia lanjut itu meminta kasus kematian ratusan anggota KPPS di beberapa daerah di Indonesia pasca Pemilu 2019 agar diusut. "Oleh karena itu kami meminta agar Komnas HAM Indonesia untuk melakukan investigas terhadap kematian tidak wajar terhadap lebih dari 600 orang di Indonesia," ungkap Abu Fajar.

Dari pantauan di lokasi terlihat aksi seratusan massa tersebut mendapat pengawalan dan dipantau aparat kepolisian dan TNI. (M3/M18/M14/c)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments