Kamis, 19 Sep 2019

Massa KRB Unjuk Rasa ke DPRDSU, Tuntut PTPN II Stop Pembersihan Lahan Rakyat

Kabag Hukum PTPN II: Seluruh Areal HGU Aktif, Wajib Dibersihkan dari Penggarap
admin Rabu, 11 September 2019 10:59 WIB
SIB/Firdaus Peranginangin
STOP: Massa KRB unjuk rasa ke DPRD Sumut, Selasa (10/9) menuntut PTPN II segera menyetop aksi pembersihan lahan yang dikuasai masyarakat.
Medan (SIB) -Ratusan massa yang menamakan dirinya Komite Rakyat Bersatu (KRB) unjukrasa ke DPRD Sumut, Selasa (10/9) menuntut PTPN II segera menyetop pembersihan lahan atau penggusuran atas tanah yang sudah diduduki, dikuasai dan diusahai oleh rakyat atau petani.

"Dalam beberapa minggu ini, PTPN II terus melakukan pembersihan lahan di Tunggurono Sei Mencirim maupun di sejumlah tempat lainnya. Padahal, program TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) ataupun redistribusi tanah untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat," kata pimpinan aksi Unggul Tampubolon.

Sama halnya di Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli yang dilakukan upaya paksa atas eksekusi lahan seluas 106 hektar oleh Kejaksaan Negeri Lubukpakam beberapa waktu yang lalu.

"Ini diduga ada permainan mafia tanah mengelabui institusi negara dan atasnama negara berupaya menggusur rakyat petani di atas tanah yang sudah diduduki, dikuasai dan diusahai selama bertahun-tahun," pungkasnya.

Atas dasar itu, lanjutnya, KRB meminta kepada PTPN II untuk segera menghentikan seluruh pembersihan lahan yang dilakukan terhadap rakyat/petani di sejumlah tempat dan meminta kepada Kejaksaan Negeri Lubukpakam untuk tidak melakukan eksekusi pada 17 September 2019 atas Putusan Mahkamah Agung No. 1331 K/PID.SUS/2019.

"Kami juga meminta Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman agar berkoordinasi dengan Poldasu untuk sesegera mungkin memanggil instansi terkait lainnya untuk mencegah terjadinya kegaduhan yang tidak kita inginkan di lapangan," imbuhnya.

Menanggapi aspirasi pengunjuk rasa anggota DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan mengatakan, sebaiknya tanah diberikan untuk kemakmuran rakyat sesuai dengan amanah UUD 1945.

Wajib Dibersihkan
Sementara itu, Kabag Hukum PTPN II Kennedy Sibarani didampingi Kuasa Hukum Sastra SH dan Kordinator Humas PTPN II Sutan Panjaitan ketika dimonfirmasi wartawan melalui telepon, Selasa (10/9) secara tegas mengatakan, pihaknya akan terus membersihkan seluruh areal HGU PTPN II yang dikuasai rakyat.

"Sesuai instruksi manajemen PTPN II, seluruh areal HGU yang masih aktif, harus segera dibersihkan dan kita himbau kepada masyarakat wajib mengosongkannya, karena lahan yang digarap itu memiliki sertifikat HGU yang sah dan akan berakhir pada 2028," ujar Kennedy dan Sutan.

Ditambahkan Sastra, sebelum dilakukan pembersihan, jauh-jauh hari sudah disosialisasikan kepada masyarakat penggarap, untuk segera meninggalkan lahan dan pihak perkebunan siap memberikan tali asih untuk mengganti rugi tanaman yang ada.

"Jadi jangan salahkan PTPN II, jika manajemen tetap melakukan pembersihan lahan milik PTPN II disejumlah lokasi seluas 641,14 hektar, dengan target menjadikan daerah ini sebagai swasembada gula sekaligus meningkatkan kesejahteraan karyawan serta menjaga asset perkebunan dari penguasaan orang-orang yang tidak bertanggung-jawab," ujar Sutan.(M03/c).
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments