Selasa, 20 Agu 2019
  • Home
  • Medan Sekitarnya
  • LBH Medan Minta Pemkab Berani Tutup Perusahaan Perusak Lingkungan di Danau Toba

LBH Medan Minta Pemkab Berani Tutup Perusahaan Perusak Lingkungan di Danau Toba

admin Selasa, 13 Agustus 2019 22:48 WIB
Medan (SIB) -Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, Ismail Lubis SH MH sangat mendukung dan terus mendorong agar kawasan Danau Toba tetap dilestarikan dan dijaga kebersihannya dari semua perusahaan penjahat lingkungan, baik itu perusahaan yang membuat keramba jaring apung maupun perusahaan lain yang membuang limbah ke Danau Toba.

"Kami berharap agar pemerintahan kabupaten/kota di daerah Danau Toba tersebut berani melakukan penutupan terhadap perusahaan perusak lingkungan, karena kami yakin masyarakat akan mendukung. Jangan hanya meminta kepada kementerian saja tapi tidak mengambil langkah konkret. Jika perlu kami juga mendorong agar Pemkab setempat tidak ragu meminta bantuan Poldasu melakukan penyidikan terhadap perusahaan pencemar lingkungan ini, jika memang serius berkomitmen membersihkan Danau Toba dari pencemaran," tegasnya kepada SIB di Medan, Senin (12/8).

Lanjutnya, perusahaan pembalak liar yang mengakibatkan rusaknya alam di Danau Toba juga harus jadi perhatian serius, jangan hanya pada pembuat keramba jaring apung (KJA) saja.

"Harus seluruhnya, perusahaan yang mengganggu kelestarian Danau Toba harus dibersihkan dan diproses secara hukum," katanya.
Dikatakannya, memang akibat adanya Perpres No 81 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang di Kawasan Danau Toba,
memberikan kesempatan adanya kawasan budi daya perikanan danau, namun harus dipastikan Perpres ini memang harus jelas baik lokasi, batasan dan sistemnya agar tidak multi tafsir.

"Perpres ini memang sering sekali dijadikan alasan hukum keabsahan pembuatan keramba jaring apung tersebut, untuk itu memang ini harus segera direvisi. Sebab kalau dicabut juga nanti tidak ada pula patokan dasar pengelolaan tata ruang di Danau Toba dan itu berbahaya juga. Walau demikian pada dasarnya kalau masyarakat bersedia memberikan kuasa kepada LBH Medan, maka kita jelas siap mengajukan gugatan class action terhadap dugaan pencemaran dan juga uji materi terhadap Perpres tersebut," katanya. (M20/f)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments