Selasa, 10 Des 2019

Kontraktor Swakelola Datangi Kantor Bupati, Sebut Pemkab Kalah Kasasi di MA

* Kabag Hukum: Belum Tahu Putusan
Kamis, 15 November 2018 11:11 WIB
Lubukpakam (SIB)- Pasca dilakukannya eksekusi terhadap mantan Kadis PU Deliserdang, Ir Faisal oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, pihak kontraktor swakelola yang sempat menjadi rekanan mendatangi Kantor Bupati di Lubukpakam, Senin (12/11). 

Satu di antara kontraktor itu adalah Saprin, warga Lubukpakam. Humas Forum Swakelola Terjolimi yang dibentuk pihak kontraktor swakelola untuk menuntut hak-hak kepada Pemkab. Sebab pasca dicopotnya Faisal dari jabatannya, kontraktor tidak lagi mendapat pembayaran atas pengerjaan proyek yang telah dikerjakan.

Ia mendatangi kantor bupati untuk memberikan informasi kepada Pemkab bahwasanya Pemkab telah kalah di tingkat Kasasi. Meski salinan putusan perkara belum ada di tangannya, namun berdasarkan penelusuran yang mereka lakukan gugatan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Disebut Pemkab berkewajiban untuk membayar Rp 175 miliar utangnya kepada kontraktor swakelola.

"Memang salinan putusan belum ada tapi sudah diputus rupanya di Mahkamah Agung (MA) pada 25 Juni 2018. Putusannya menguatkan putusan Pengadilan Tinggi dimana harus dibayar uang Rp 175 miliar kepada kontraktor. Saya mau datang ke sini tadi mau nemuin Donald (Kadis PUPR sekarang-red). Saya mau bilang ini sama dia supaya tahu bahwasanya sudah putus. Harus cepat dibayar nanti ini," ujar Saprin.

Saat itu, ia hanya dapat bertemu dengan Asisten III, Jentralin Purba. Usai berbicara dengan Jentralin, Saprin mengaku karena utang Pemkab ini, banyak kontraktor swakelola yang meninggal dunia karena terbelit masalah ekonomi.

"Rp 175 miliar itu untuk 697 paket proyek yang ada di tahun 2014. Kalau kami hitung sudah ada 14 orang yang meninggal dunia karena diduga tertekan masalah himpitan ekonomi. Ada yang sampai jual rumah dan tanah, ya bermacam-macam lah. Punya saya saja sekitar Rp 2,2 miliar yang harus dibayar Pemkab. Karena aku punya ada 8 proyek yang belum dibayar," tutur Saprin.

BELUM TAU PUTUSAN MA
Sementara Kabag Hukum Pemkab Deliserdang, Edwin Nasution yang dikonfirmasi melalui telepon seluler, Rabu (14/11) mengaku kalau Pemkab belum mengetahui putusan Kasasi itu. Katanya, Pemkab belum ada menerima pemberitahuan putusan dari pengadilan.

"Tidak tahu, Pemkab Deliserdang belum ada menerima salinan putusannya sampai hari ini. Salah satu pihak yaitu Pemkab Deliserdang harus menerima salinan putusan itu kalau sudah ada. Kalau sudah ada ke kita, ya kita baca dan laksanakan apa isi pertimbangan hukumnya," terang Edwin singkat. (C06/q)
T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments