Minggu, 18 Agu 2019

Tingkat Pendangkalan Tinggi

Komisi V DPR RI Sesalkan Kinerja Otoritas Pelabuhan Belawan

admin Jumat, 12 Juli 2019 11:36 WIB
SIB/dok
TINJAU: Rombongan Komisi V DPR RI meninjau pembangunan dermaga peti kemas di Belawan International Container Terminal (BICT) dalam kunjungan kerja, Kamis (11/7).
Belawan (SIB) -Komisi V DPR RI mendesak Otoritas Pelabuhan Belawan segera melakukan pengerukan alur Pelabuhan Belawan, jika tidak segera dilakukan, dikuatirkan kapal barang dan penumpang tidak dapat keluar masuk Pelabuhan Belawan.

Hal tersebut dikatakan pimpinan rombongan Komisi V DPR RI, Sigit Susiantomo kepada wartawan, usai melakukan pertemuan dengan instansi terkait di antaranya, OP Belawan Syahbandar, Pelindo 1, PT Pelni dan Distrik Navigasi di Terminal Penumpang Bandar Deli, Pelabuhan Belawan, Kamis (11/7).

Lebih lanjut dikatakannya, dalam pertemuan itu terungkap, dalam beberapa tahun terakhir ini OP belum menjalankan tugasnya melakukan pengerukan alur Pelabuhan Belawan yang memiliki tingkat sedimentasi/pendangkalan tinggi yang berasal dari Sungai Deli dan Sungai Belawan.

"Pelabuhan Belawan memerlukan alur yang dalam untuk keluar masuk kapal ke pelabuhan, perlu dilakukan pengerukan, sesuai Undang-Undang Pelayaran, tugas pemerintah melakukan pengerukan, revitalisasi alur, ini belum ada, apalagi alur Pelabuhan Belawan tingkat sedimentasinya sangat tinggi, pemerintah belum menjalankan tugasnya, kalau dangkal kapal tidak dapat masuk," ujar Sigit kepada wartawan.

Pimpinan Komisi V DPR RI juga sangat menyesalkan, hingga saat ini kantor-kantor OP, Syahbandar dan Distrik Navigasi masih menumpang atau meminjam lahan, Hak Pengelolaan Lahan (HPL) PT Pelindo 1.

"Saya kira, tata kelola ini harus dirapikan, sehingga jika kami datang sebagai mitra, kami datang ke kantor pemerintah. Kalau di Surabaya sudah lebih bagus. Kami datang ke Kantor Syahbandar, kalau di sini kami datang ke kantor Pelindo yang mengundang OP, tapi meminjam Kantor Pelindo," kata pimpinan rombongan Komisi V DPR RI.

Komisi V DPR RI berharap, seluruh kantor pemerintah di Pelabuhan Belawan dikeluarkan dari HPL Pelindo 1 atau dikelola langsung oleh pemerintah, sehingga APBN bisa masuk untuk renovasi gedung.

"Kondisi ini akan kita bahas pada level kementerian, dimana kantor-kantor pemerintah di Pelabuhan Belawan statusnya bukan pinjam ke Pelindo," lanjut pihak Komisi V DPR RI.

Sementara itu, Kakan OP Belawan, Jece Juli Piris yang dikonfirmasi wartawan mengakui, sejak tahun 2015, pihaknya belum ada melakukan pengerukan. Namun, kata dia kondisi alur hingga saat ini masih bisa dilayari kapal-kapal niaga maupun penumpang.
"Kalau mengenai pengerukan sudah diusulkan ke Perhubungan Laut, namun sampai sekarang belum diakomodir," ujar Kakan OP Belawan.

Ia juga mengatakan, untuk pengerukan alur atau jalur keluar masuk kapal ke Pelabuhan Belawan, pihaknya membutuhkan anggaran Rp 90 miliar per tahun.

Sedangkan lahan yang dibutuhkan untuk perkantoran pemerintah, Kakan OP Belawan belum dapat memerincinya kepada wartawan.
Usai melakukan pertemuan di Terminal Penumpang Bandat Deli, Belawan, rombongan Komisi V DPR RI, meninjau pembangunan dermaga Belawan International Container Terminal, di Gabion Belawan. (M07/q)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments